Oleh: Datuak Rajo Tanjuang | April 3, 2012

Pendaftaran Hak Ulayat Kaum dan Tanah Milik Adat di Sumbar

Pendaftaran Hak Ulayat Kaum dan Tanah Milik Adat di Sumbar

Oleh Syafril

I. PENDAHULUAN

Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya; serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yang disingkat dengan UUPA.

Adapun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 UUPA ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

II. ASAS PENDAFTARAN TANAH

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

1. Azas sederhana dalam pendaftaran dimaksudkan agar ketentuan- ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

3. Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak yang memerlu-kan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

4. Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksana-annya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari.

5. Azas terbuka dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

III. TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

Ada 3 (tiga) tujuan pendaftaran tanah , yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Khusus untuk tujuan pendafatarn tanah pertama yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi :

 Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum

 Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepatian mengenai obyek hak.

 Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah yang menjdi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.

IV. KEGUNAAN PENDAFTARAN TANAH

Pendaftaran tanah mempunyai kegunaan ganda, artinya di samping berguna bagi pemegang hak, juga berguna bagi pemerintah.

1. Kegunaan bagi pemegang hak :

a) Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas tanah;

b) Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan;

c) Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat;

d) Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit;

e) Penetapam pembayaran Paja Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru.

2. Kegunaan bagi pemerintah :

a) Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah berarti akan menciptakan terselenggarakannya tertib administrasi di bidang pertanahan, sebab dengan terwujudnya tertib administrasi pertanahan akan memperlancar setiap kegiatan yang menyangkut tanah dalam pembangunan di Indonesia.

b) Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, merupakan salah satu cara untuk mengatasi setiap keresahan yang menyangkut tanah sebagai sumbernya, seperti pendudukan tanah secara liar, sengketa tanda batas dan lain sebagainya.

V. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH.

Pelaksanaan pendaftaran meliputi kegiatan tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah

1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik

b) Pembuktian hak dan pembukuannya

c) Penerbitan sertifikat.

d) penyajian data fisik dan data yuridis.

e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

a) Pendaftaran peralihan hak dan pembeban hak.

b) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah yang di-dasarkan pada suatu rencana kerja pemerintah dan dilaksanakan dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah sedangkan masyarakat (pemegang hak atas tanah) berkewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut.

VI. PROSEDUR PENDAFTARAN HAK ULAYAT KAUM

Hak ulayat kaum merupakan milik bersama kaum yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka berupa tanah yang telah dikerjakan, baik berupa sawah, ladang maupun tanah pekarangan/perumahan yang disebut “harta pusaka tinggi” Masing-masing anggota kaum tidak dapat memilikinya secara hak pribadi, tetapi masing-masing dapat mengambil manfaat dari padanya secara hak pakai yang pemakaiannya diatur oleh Mamak Kepala Waris.

Adapun prosedur pendaftaran hak ulayat kaum adalah :

1. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.

2. Didaftarkan atas nama kaum atau Mamak Kepala Waris dengan mempergunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris sebagai Kepala Kaum.

3. Surat pernyataan tersebut harus disetujui oleh Kepala Suku atau penghulu Suku dan Ketua Kerapatan Adat Nagari serta diketahui oleh Lurah / Kepala Desa yang bersangkutan dengan melampirkan ranji yang memuat nama anggota kaum minimal tiga generasi yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu Suku dan Ketua KAN.

VII. PROSEDUR PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT

Tanah milik adat adalah hak atas tanah yang lahir berdasarkan proses adat setempat, misalnya hak ganggam bauntuak di Sumatera Barat (Minangkabau), hak yasan, andarbeni, grant sultan di Jawa, yang sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik namun belum terdaftar.

Adapun cara pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat adalah dengan mangajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan :

1. Bukti pemilikan / penguasaan tanah secara tertulis seperti petuk, girik pipil, verponding Indonesia dan lain-lain sebelum berlakunya PP. Nomor 10 tahun 1961.

2. Bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan dari dua orang saksi.

3. Bukti penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun yang dituangkan dalam surat pernyataan, penguasaan itu dilakukan dengan iktikad baik dan tidak pernah digugat dan tidak dalam sengketa.

4. Kesaksian dari Kepala Desa / Lurah.

5. Identitas pemohon.

6. Bukti pelunasan PBB terakhir (kalau ada).

Berdasarkan permohonan tersebut di atas, Kepala Kantor Pertanahan :

1. Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran dan pemetaan) oleh petugas yang ditunjuk.

2. Melakukan pemeriksaan data yuridis (riwayat pemilikan tanah) oleh Panitia yang ditunjuk.

3. Mengadakan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 hari di Kantor Pertanahan dan kepala Desa/Kelurahan beserta pengesahannya.

4. Melaksanakan penegasan konversi atau pengakuan hak.

5. Membukukan hak.

6. Menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak

Tentang penulis:
Syafril SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, sedang menempuh S3 Ilmu Hukum Pascasarjana Unand. Kontak person: 085274051976. Email: rilchan_ubh@yahoo.co.id.

Apakah yang dimaksud Ranji ? Ranji menguraikan silsilah keturunan dari atas, baik dari  ayah maupun ibu. Jika ia semata mengambil silsilah ayah semata maka disebut silsilah patrilinia. Bila ditarik dari garis ibu – disebut garis matrilinial.

Berkenaan dengan penegakkan ABS – SBK, barangkali Ranji ABS – SBK ini wajib diketahui oleh para generasi muda minangkabau. Tidak saja generasi muda – barangkali para orang tua yang besar di Rantau akan bertanya seputar ranji ini  – apa manfaatnya dan seberapa pentingkah sebuah ranji dalam system kekerabatan di minangkabau berdasarkan Adat Bersendi Syara’ – Syara’ Bersendi Kitabullah.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Ranji adalah silsilah garis keturunan yang menguraikan asal muasal keturunan itu dari garis lencang keatas hingga kebawah – semenjak nenek moyang si pemiliki ranji hingga anak cucunya,  maka secara internasional telah ada software yang dapat merangkum garis keturunan seseorang itu yang  disebut dengn “ Family Tree Maker.

Di Minangkabau – sebuah ranji menjadi begitu penting, ketika ia diperlukan untuk membantu penyelesaian masalah – masalah seputar : sako dan pusako, serta tali waris adat.  Ranji bermanfaat bagi penyelesaian kasus dan sengketa adat. Tidak jarang Ranji ini disimpan sebagai benda pusaka. Bahkan dalam satu garis kekerabatan yang lebih luas, Ranji akan menguraikan garis keturunan sa mande – sa paruik – sa jurai – sa kaum. Dalam kelompok yang terkecil kehidupan kekerabatan dipimpin oleh Tungganai – hingga pada kelompok Kaum dipimpin oleh Penghulu Andiko.

Orang Minangkabu akan memelihara asal usulnya berdasarkan Ranji. Jika tidak – mereka bisa dikatakan tidak berkaum. Lebih – lebih bagi penduduk di pesisir pantai – mereka kawatir dikatakan sebagai ” Urang Nieh ” jika mereka tidak bisa menunjukkan asal – usulnya sebagaimana yang diuraikan oleh sebuah Ranji. Dalam hal kemanfaatan Ranji tersebut, maka telah ada kesepahaman di alam Minangkabau, bahwa pusaka tinggi diwariskan sacara adat, ssementara pusako randah (harta pancarian) diwariskan sacara agama. Bahkan tata cara pewarisan demikian telah manjadi Yurisprudensi di Pengadilan Negeri sampai ka Mahkamah Agung.

Apakah yang dimaksud Ranji AB – SBK ?

ABS – SBK adalah singkatan dari Adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah. Adanya perubahan norma yang berlaku dalam adat minangkabau yang harus berlandaskan syariah islam ini, membawa suatu transformasi nilai-nilai yang harus mengenyampingkan hukum adat yang tidak sesuai hukum syariah islam.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ranji ABS-SBK bertujuan mangukuhkan yang sudah ada dan mempererat yang longgar dimana garis katurunan bertali adat menjadi jembatan pewarisan pusaka tinggi, sementara garis keturunan bertali nasab (ayah) merupakan jembatan pewarisan pusaka randah. Disnilah Ranji ABS-SBK berlaku ibarat memulangkan sirih ke gagangnya serta memulangkan pinang pada tampuaknya.

Sementara itu, yang terpenting didalam pelaksanaan ABS – SBK adalah memberikan pemahaman kapado seluruh anak kemanakan dan anak NAGARI bahwa pemahaman ranji ABS-SBK ini bukanlah untuk mempertentangkan pewarisan pusako tinggi dan pusako randah. Menurut istilah hukumnya Yurisdiksinya masing-masing telah ada. Jika terjadi salah pemahaman, maka disinilah letaknya perselisihan – karena Ranji ABS SBK dipahami secara sepihak.

Ranji ABS – SBK perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Direntang panjang dan dihamparkan secara luas ditingkat lembaga formal seperti KAN – LKAM – Sekolah-sekolah serta secara informal melalui jalur jalur non kelembagaan semisal jaringan internet ; portal, situs, web blog dan website. Sehingga adanya sosialisai apa yang dipolakan dalam ranji AB SBK itu akan menjadi pemahaman masyarakat bersama.

Ranji ABS – SBK,  tidak saja ingin mengukuhkan syariah Islam dalam penentuan silsilah keturunan dan system pewarisan, akan tetapi juga untuk mempertahankan harta pusaka tinggi dalam kasus-kasus kepunahan. Seperti yang terlihat dari beberapa Yurisprudensi mengenai Punah dan hubungannya dengan pewarisan, menurut Yurisprudensi Perdata Adat Minangkabau adalah :

1. Suatu kaum dianggap punah apabila tidak ada lagi mempunyai ahli waris laki-laki dan perempuan menurut adat. (Putusan P.T. Bukittinggi tanggal 6 Mei 1968 No. 116/1967 PT BT. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1969 No. 359 K/Sip/1969).

2. Menurut Hukum Adat Minangkabau yang dikatakan punah ialah jika seseorang tidak dapat ditunjukkan/tidak dapat diingat lagi masih ada hubungan darah. (Putusan PT. Bukittinggi tanggal 27 Mei 1968 No. 293/1967 PT BT. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 November 1970 No. 493 K/Sip/1970).

3. Punah berbeda dengan putus ahli waris, karena menurut Hukum Adat  Minangkabau, ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu ahli waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal, nan sehasta dan lain-lain. (Putusan PT Bukittinggi tanggal 27 Mei 1968 No. 293/1967 PT BT. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 14 November 1970 No. 493 K/Sip/1970).

4. Kenyataan-kenyataan serta perbuatan seseorang terhadap seseorang yang telah punah berupa pengurusan diwaktu sakit, menyelesaikan diwaktu meninggalnya serta membawakan adat berbako terhadap keluarga yang punah dan mengikutsertakan orang yang punah tersebut dalam transaksi-transaksi yang dilakukannya maka kenyaataan-kenyataan tersebut dapat dinilai sebagai adanya hubungan antara seseorang tersebut dengan orang yang punah sebagai kemenakan bertali adat. (Putusan PT Padang tanggal 22 Maret 1972 No. 115/1969 PT PDG. Putusan MA Tanggal 25 November 1975 No. 235 K/Sip/1975).

Kesimpulan dari beberapa Yurisprodensi adalah :

- Adat minangkabau mengenal tingkatan ahli waris sebagai berikut :

a. yang bertali darah, yaitu pewarisan berdasarkan hukum islam

b. yang bertali adat, yaitu pewarisan berdasarkan adat matrilinial,

c. yang setampok, yaitu kerabat terdekat karena sakaum.

d. yang sejengkal, yaitu kerabat terdekat karena sapasukuan

- Tidak ada yang perlu dikawatirkan apabila masyarakat minangkabau mulai menerapkan ranji ABS SBK ini didalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan uraian yang tersebut diatas.

Nara sumber : Andiko ST. Mancayo, Anak Nagari Sungai Tarab, Jakarta-Batam

Oleh: Datuak Rajo Tanjuang | April 15, 2011

Hukum Keluarga dan Waris

Hukum Keluarga dan Waris

UU No 1 Tahun 1974 ( Perkawinan )
PP No 9 / 75 ( perkawinan )
INPRES No 1 / 1991 ( Kompilasi HI ) = Di jadikan Draf UU

Tujuan Menikah
1. Mentaati sunnahtullah / mematuhi perintah allah
2. Menyalurkan kehendak biologis
3. Melanjutkan keturunan
4. Menciptakan rumah tangga yang sakinah

Sabda nabi, nikahi perempuan
1. Cantik
2. Harta
3. Keturunan
4. agama yang utama ( kuncinya )

Rukun Nikah
1. Calon Suami
2. calon Istri
3. Wali
4. 2 orang saksi
5. Akad / ijab Kabul

Syarat Suami
1. Laki – laki
2. Muslim

Prinsip Islam Tentang Perkawinan
1. Memenuhi, melaksanakan perintah allah
2. Kerelaan dan persetujuan ( ridha, taat, kerelaan )
3. Perkawinan itu untuk selamanya
4. Prinsip ada 2 :
– Monogami terbuka
– Poligami di persulit
5. Suami sebagai penanggung jawab penuh / kepala rumah tangga

Peminangan
Permohonan seorang laki – laki kepada perempuan atau wali untuk menikah

Wanita Yang Bisa Dinikahi
1. Wanita itu halal
2. Wanita itu tidak dalam iddah

Wanita – Wanita Yang Dilarang Di Nikahi Karena Sebab
1. Nasab
Hubungan keturunan / tali darah ( anisa 23 )
Ibu, nenek, saudara perempuan, cucu perempuan, anak saudara perempuan ( keponakan perempuan ), bibi dan keatas
2. Sepersusuan
Yang pernah disusui oleh ibu kita.
Sama seperti contoh di no 1. yang perlu diperhatikan bila tidak sengaja kita menyusui dan langsung menjadi anak persusuan
3. Karena Hubungan Mushaharah
Hubungan semenda / hubungan akibat perkawinan
a. Bersifat selamanya
– Mertua
– Menantu
– Ibu tiri
– Anak tiri
b. Bersifat sementara
– Saudara tiri
– Bibinya
4. Karena Sebab Lain
a. Bersifat sementara
– Istri orang lain
– Wanita dalam masa iddah
– Wanita musyrik
– Wanita pezina / pelacur
b. Bersifat Selamanya
– Wanita yang dicerai karena lian oleh mantan suami
Lian :
Ex Seorang suami menuduh istri selingkuh atau suami tidak mengakui anak dalam kandungan, lalu istri membantah / menolak tapi kalau istri tidak membantah atau mengakui disebut lian
Hukuman bagi istri = Rajam
Setelah bantahan suami, tidak, tidak ada dalam hukum fiqih karena zaman dulu istri dirumah, selami lebih banyak diluar
Zaman sekarangkeduanya baik laki-laki maupun perempuan sering ada diluar rumah maka oleh ulama lian ini boleh dari pihak istri juga

Wali Dalam Perkawinan
Arti kata wali adalah pelindung
Pengertian wali dalam perkawinan adalah orang yang berwenang menikahkan seorang wanita dan wali itu digunakan untuk wanita

Laki-laki tidak perlu wali Pengecualian wali untuk laki-laki yang dinikahkan waktu kecil,sesudah baliq terserah dia mau meneruskan perkawinan tersebut atau tidak
bagaimana perceraianya ? kalau anak tidak mau meneruskan perkawinan masa kecil tsb, hal itu bagi anak yang belum baliq tapi telah dinikahkan mempunyai hak hiyar ( hak pilih )
Hak pilih diberikan kepada anak sebelum baliq setelah melakukan pernikahan masa kecil

Kalau janda : sebagian ulama berpendapat harus memakai wali
Sebagian ulama berpendapat boleh tidak memakai wali

Kalau masih gadis / perawan wajib pakai wali

Dari mazhab hanafi
o Untuk perawan atau gadis sudah baliq boleh tidak pakai wali
o Untuk perawan atau gadis belum baliq wajib pakai wali

Wali Pernikahan Ada 2 Yaitu :
1. Wali nazab
Karib kerabat laki-laki yang mempunyai hubungan tali darah
Kerabat laki-laki disini bersifat ashabah yaitu laki-laki yang menghabiskan sisa warisan / penutup dari penerima warisan
Siapa Yang Menjadi Wali
a. Wali nazab
ada 4 tingkatan
1. Kerabat laki-laki garis lurus keatas
2. Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah
3. Kelompok kerabat paman ( saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki sebapak dari ayah ) dan seketurunanya yang laki-laki
4. Saudara laki-laki kandung kakek / saudara laki-laki sebapak
Kalau ada semua yang utama menjadi wali adalah bapak, kalau tidak ada saudara bapak, kalau tidak ada kerabat paman, kalau tidak ada saudara laki-laki kakek, kalau tidak ada juga maka baru pakai wali hakim
b. Wali gaib
1. Wali yang tidak diketahui tempat atau keberadaanya
2. wali itu jauh dan tidak dapat dihadirkan
3. wali dalam penjara
4. wali itu enggan tidak dengan alasan syara’
Contoh Alasan syara’
calon menantu pemabuk, bapak enggan karena syara’ tidak boleh digantikan kerena sah bapak menjadi enggan

2. Wali hakim
Yang memjadi wali hakim pada hakikatnya adalah kepala negara oleh karena itu kepala negara tidak boleh wanita
Untuk masa sekarang ini kepala negara tidak mungkin menjadi wali hakim untuk rakyatnya yang tersebar diseluruh Indonesia, oleh karena itu diwakilkan kepada kepala kantor urusan agama didaerah setempat, yang disahkan oleh mentri agama
• Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sam-sama berhak menjadi wali,maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat dengan derajatnya kekerabatanyadengan calon mempelai wanita
• Apabila dalam satu kelompok sama derajat dan kekerabatanya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
• Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatanya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali

Apabila wali nikah yang paling berhak urutanya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara,tuna rungu, atau sudah uzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajatnya berikutnya

Bila Wali HakimDapat Bertindak
Menurut KH I pasal 23
Ayat 1 :
Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
– Apabila wali nasab tidak ada atau
– tidak mungkin menghadirkanya atau
– Tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan
ayat 2
Dalam hak wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut

Saksi
Keharusan adanya saksi nikah menurut KH I
1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi
Kalau ada saksi laki-laki cuma 1 orang sedang yang lain tidak ada boleh digantikan perempuan dengan perbandingan 1 laki-laki : 2 perempuan
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah
1. Seorang laki-laki
2. Muslim
3. Adil
Adil disini bukan dalam mengambil keputusan, pengertian adil disini “ tidak berbuat dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil
Pengecualian
Kalau tidak ada lagi saksi selain orang yang tidak adil tersebut suruh tobat terlebih dahulu, jika saksi tidak mau dan tidak ada saksi lain selain dia,pilih wanita untuk jadi saksi perbandinganya 1 : 2 antara laki-laki dengan perempuan
4. Akli Baliq
Baliq tidak diukur dengan umur tetapi dengan tanda-tanda
5. Tidak terngangu ingatan
6. tidak tuna rungu atau tuli
7. Tidak buta
8. Bisa bicara atau tidak bisu

Ijab Qabul
• Menurut mazhab syafei
Ijab duluan baru qabul
• Menurut mazhab hanafi
Boleh qabul di dahulukan

Ijab dan qabul itu bersambung tidak boleh ada kegiatan diantaranya atau dibatasi oleh kegiatan atau pembicaraan
Pada masa / saat ini
Bersambung agak rumit oleh petugas karena langsung disambung

Mengucapkan kata-kata mahar tidak wajib
Kalu mahar tidak diucapkan maka mahar yang dipakai adalah mahar standar

AKIBAT DARI HUKUM SUATU PERKAWINAN ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN
1. Berserikat suami dan istri
a. Antara suami istri kalau sudah terikat perkawinan sah/halal bergaul suami istri.
b. Terjadinya Mahram (larangan)
Ex : Dengan adanya perkawinan akan ada/timbul penghalang yaitu tidak boleh menikahi adik istri dll
c. Saling mewarisi
d. Tetapnya nasab
Terjadinya hubungan nasab antara anak dengan bapaknya, bapak dengan ibunya.
e. Saling bergaul dengan baik

2. Kewajiban suami terhadap istri sehingga menjadi hak istri dari suami
Dibagi menjadi 2 yaitu :
a. Bersifat materil (pemberian)
Mahar (Pemberian)
Suami berkewajiban membayar mahar dengan 3 cara yang bisa dipilih
1. Secara Tunai
2. Secara Cicil
3. Secara Hutang
Mahar berupa barang yang mempunyai harga yang sifatnya wajib dan tidak memberatkan.
Mahar Ada 2 Jenis :
1. Mahar Mitsil (mahar standar)
Jika tidak disebutkan ketika akad nikah tidak apa-apa tapi harus tetap dibayarkan
2. Mahar Mustammai
Mahar ini harus disebutkan ketika akad nikah berapa besarnya.
Nafkah terhadap kebutuhan primer
1. Sandang (PAKAIAN)
Ukurannya minimal sesuai dengan kemampuan suami yaitu dengan syarat yang menutupi aurat
2. Pangan (makanan)
Standar adalah makanan yang layak
3. Papan (tempat tinggal)
Standar ada tempat tinggal walaupun ngontrak.

Antara mahar dan nafkah terdapat yang disebut pelengkap, pelengkap ini merupakan penunjang dari ketiga hal nafkah terhadap kebutuhan primer tersebut diatas
Ex : perabot rumah
b. Bersifat non materil
Kalau suami beristri lebih dari satu harus bersikap adil

3. Kewajiban istri terhadap suami sehingga menjadi hak suami dari istri
a. Puncaknya adalah kepatuhan istri dalam konteks sejalan dengan syariat islam.
b. Kedurhakaan istri (kusyu) menjadi sebab gugurnya nafkah.

Harta Kekayaan Dalam Perkawinan
Pasal 85 – 97 ( kompilasi hukum islam dalam perkawinan
Pasal 85 ayat 1
“ Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami & harta istri karena perkawinan “

Di Indonesia Ada Bermacam2 Mengenai Harta Kekayaan
1. Harta Bersama
Disebut juga harta mata pencarian
Harta yang diperoleh dari pencarian setelah ada akad nikah/penghasilan (perkawinan) tanpa memandang siapa yang bekerja, menjadi harta bersama.
Dalam harta bersama tidak akan meninggalkan/menghilangkan
a. Tidak menghilangkan adanya nafkah
b. Tidak menghilangkan harta hak milik (bila terjadi masalah dalam perkawinan)
Kalau terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Harta Bawaan
• Apabila tidak ada perjanjian dalam perkawinan maka tidak ada gabungan harta
• Seandainya dalam perkawinan terjadi masalah seperti : perceraian, meninggal maka bila tidak ada perjanjian dan ada yang meninggal maka harta jadi hak milik yang hidup
• Harta bawaan dari masing2 suami, istri merupakan hak masing2 bila tidak ada perjanjian sesuai pasal 87 ayat 2
Ex : Bujangan punya mobil dan nikah
3. harta yang diperoleh secara khusus
a. Warisan
b. Menerima wasiat
c. Menerima hibah
d. Hadiah

Putusnya perkawinan
KHI Pasal 113 – 148 (talaq)
KHI Pasal 149 – 143 (Perceraian)

Menurut KHI
Putusnya perkawinan dikelompokkan dalam 3 hal :
1. Kematian
Dalam pandangan Fiqih adalah meninggalnya salah satu pihak secara hakiki/meninggal secara hukum, tapi yang menjadi dasar adalah meninggal hakiki.

2. Perceraian (pembahasannya tentang talaq)
Pengertian Talaq
Talaq adalah hak suami, timbulnya hak ini setelah dilangsungkannya akad, suami memiliki hak 3 talaq

Cara pemutusan hubungan perkawinan
1. Talag Sunni
Adalah talaq yang dibolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadapistri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut
2. Talaq Bid’I
Adalah talaq yang dilarang
a. Talaq yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid
b. Istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri waktu suci tersebut
c. Talaq sebelum digauli

Talaq dalam cara pengucapan
Harus berhadapan
1. Talaq sharih
Tegas dan jelas
2. Talaq Kinayah
Lafas kinayah (sindiran)

Alasan2 perceraian Pasal 116
a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsbnya yang sulit disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan sah, hal ini diluar kemampuannya
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun/lebih setelah perkawinan
d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
f. Terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga
g. Suami melanggar taklik talaq
h. Peralihan agama.

Macam2 talaq
1. Perceraian Fasakh
Pisah karena ada sebab yang ada sejak awal / sebab yang dating kemudian
Ex : Sebab sejak awal baru belakangan diketahui contohnya adanya hubungan pertalian darah
(nasab)
Sebab yang datang kemudian contohnya murtadnya seseorang
2. Khulu (talaq tebus)
Istri bisa m,enggugat suami, hak cerai pada istri walaupun yang menjatuhkan talaq suami, istri mengajukan gugatan atas Taklik Talaq (perjanjian untuk tidak meninggalkan) lalu pengadilan menerima gugatan itu dan memutuskan terjadinya talaq dengan kewajiban perempuan membayar tebusan walaupun kemudian suami yang menjatuhkan talaq
3. Lian
Sumpah suami, istri

Hal2 yang membawa perceraian
a. Zihar
Menyamakan istri dengan ibu kandung (ucapan suami)
Apabila suami hendak menarik kembali apa yang diucapkannya itu maka wajib / denda kaffarahnya
1. Memerdekakan budak
2. Bila tidak ada budak, weajib berpuasa 2 bulan berturut-turut
3. apabila tidak sanggup puasa maka wajib memberi makan 60 orang miskin
Dalam hal ini istri tidak tertalaq tapi haram digauli
b. Illa’
Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya
Al baqarah 226
“orang2 yang melakukan illa, bahwa dia tidak mencampuri istrinya, maka hendaknya ia menunggu 4 bulan”
Denda/sanksi alternatif
1. Memberi makan 10 orang miskin
2. memberi pakaian 10 orang miskin
3. memerdekakan budak
kalau tidak menjalankan ketiga hal tersebut, maka kaffaratnya adalah 3 hari berpuasa berturut-turut
c. Syiqaq
Istri durhaka pada suami

3. Putusan Pengadilan
Bila ada perjanjian pihak2 maka setelah meneliti mendengarkan keterangan maka pengadilan bisa memutuskan

HUKUM WARIS
ISTILAH
Beberapa istilah hukum wris yaitu :
1. Ilmu Mawaris
2. Ilmu Faraidh

Pengertian ilmu waris
Suatu ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan ketentua2 syara’.

Pengertian Mawaris, faraidh
Pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya.

Hukum mempelajari ilmu waris
Hukum mempelajari ilmu waris adalah Wajib, wajib disini ada 2 yaitu :
a. Fardu ain
Kewajiban individu dilaksanakan oleh setiap individu
Ex : untuk bidang hukum : hakim, pengacara dll
b. Fardu kifayah
Kewajiban individu tetapi jika dilaksanakan oleh salah seorang maka individu yang tidak melaksanakan terlepas
Ex : Ilmu faraidh (mempelajari/mengajarkan)

Hukum melaksanakan pembagian warisan
Hukum melaksanakan pembagian adalah wajib, kalau tidak melaksanakan pembagian warisan maka dosa dalam arti kalau tidak dibagi dengan benar maka akan ada yang memakan hak orang lain.

Beda waris, wasiat, hibah
• Waris
Perpindahan harta yang terjadi setelah meninggal tanpa ada intervensi manusia yang menentukannya (ijabari).
• Wasiat
Perpindahan harta setelah meninggal tetapi ditentukan oleh si pemilik harta ketika masih hidup (ada campur tangan manusia), dan wasiat mempunyai batas maximum dari harta yaitu 1/3. wasiat tidak boleh kepada ahli waris karena ahli waris akan dapat warisan.
• Hibah
Perpindahan harta terjadi ketika masih hidupkedua belah pihak

Contoh
A mempunyai 3 toko, kemudian A mengatakan kalau dia meninggal 3 toko tersebut untuk masing2 anak2nya, ini tidak boleh karena tidak termasuk dalam :
Warisan : Karena manusia tidak boleh menentukan
Wasiat : Pewaris tidak boleh menerima wasiat
Hibah : Diberikan ketika masih hidup kedua belah pihak

Hukum waris di KHI terdapat pada buku II pasal 171 s/d 214.
Kunci waris dan wasiat adalah :
1. Meninggal
Yang meninggal pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum.
2. Hidup
Ahli waris disaat pewaris meninggal baik hidup secara hakiki maupun hidup secara hukum.

Sebab terjadinya hubungan warisan
1. Nasab
2. Nikah
3. Walla

Sebab2 kewarisan bisa terjadi yaitu :
1. adanya perkawinan
hanya antar suami dan istri
2. Adanya keturunan atau nasab
Ex : antara kakek dan cucunya dll
3. Karena sumpah setia
Namun hal itu masih diragukan

Rukun dan syarat / unsure kewarisan yaitu :
1. Muwaris
Orang yang mewariskan syaratnya orang yang mewariskan adalah orang yang meninggal dunia. Kategori meninggal ada 2 yaitu :
a. meninggal secara hakiki
benar2 sudah meninggal, jasad sudah dikebumikan
b. Meninggal secara hukum
Meninggal karena ditetapkan oleh pengadilan
Ex : seseorang yang tidak pulang2, hilang kurang lebih 20 tahun dan meninggalkan harta.
2. Maurus
Harta yang diwariskan syaratnya harta yang diwariskan adalah milik pewaris yang sempurna atau tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang2 pewarisan.
3. Waris
Orang yang mewarisi, syaratnya orang yang mewarisi, orang yang hidup pada saat pewaris meninggal. Orang yang hidup dikategorikan menjadi 2 yaitu :
a. Orang yang hidup hakiki (benar2 masih hidup)
b. Orang yang ditetapkan oleh hukum (menghilang tapi tetap dianggap punya hak)

Tirkah
Adalah Keseluruhan dari harta orang yang meningal atau disebut sebagai harta peninggalan, oleh sebab itu sebelum dibagikan harus dikeluarkan dulu :
a. biaya penyelenggaraan jenasah
ex : biaya penguburannya
b. Membayar segala hutang piutang
Ada 2 macam hutang :
1. Hutang kepada manusia (secara materi)
2. Hutang keada Allah (ex : zakat, haji dll)
c. Wasiat
Adalah pesan harta untuk orang, yang berpindahnya harta itu setelah yang berwasiat meninggal, tidak boleh melebihi 1/3 harta
Setelah ketiganya dikeluarkan maka sisanya yang disebut harta warisan (maurus). Jadi kesimpulan harta warisan (maurus) adalah harta yang bersih setelah dikeluarkan dari biaya2, wasiat dan hutang piutang

Penghalang kewarisan (mawanig)
Adalah keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya :
1. Karena pembunuhan
A kawin dengan B, B membunuh A, B tidak dapat warisan
2. Hubungan perbudakan
Budak tidak bisa mewarisi harta majikannya. Alasannya budak disamakan dengn harta
3. Beda Agama
4. Beda Negara
Pemahamannya lain dengan pemahaman zaman sekarang, kalau dulu negara yang dimaksud adalah negara muslim dan negara non muslim
No 1 dan 2 Ulama Sepakat
No 3 dan 4 Ulama beda pendapat

Mirip penghalang tapi tidak menghalangi
Hijab (tertutup)
Artinya tertutup untuk mendapat warisan
Hijab terbagi menjadi 2 yaitu :
a. Hijab Nirman (hijab tertutup rapat)
Ex : cucu tertutup oleh anak, selama anak masih da, cucu tidak dapat, tapi kalau anak meninggal baru cucu dapat
b. Hijab Nuksan
Hijab yang mengurangi jatah/tertutup sebagian
Ex : A suami, B istri meninggal, mereka tidak punya anak maka harta ½, kalau istri punya anak maka harta warisan terhalangi menjadi ¼

Prinsip Kewarisan
Yang dekat menghambat yang jauh

Ahli waris
Dikelompokkan jadi 2 yaitu :
1. Laki-laki (ahliwaris laki2 dari yang meninggal)
a. Suami
b. Anak Laki2
c. Cucu laki2 dari anak laki2
d. Ayah
e. Kakek
f. Saudara laki2
g. Saudara laki2 seayah
h. Saudara laki2 seibu
i. Anak laki2 dari saudara laki2 sekandung
j. Anak laki2 dari saudara laki2 eayah
k. Paman kandung saudara laki2 seayah
l. Paman seayah
m. Anak laki2 paman kandung
n. Anak laki2 daripaman seayah

2. Perempuan (ahli waris perempuan dari yang meninggal)
a. istri
b. anak perempuan
c. cucu perempuan dari anak laki2
d. ibu
e. nenek dari ibunya bapak
f. saudara perempuan kandung
g. saudara perempuan seayah
h. saudara perempuan seibu

Kalau hidup semua, tidak semua dapat warisan karena yang dekat menutup yang jauh

Yang mesti dapat dan tidak tertutup habis
1. anak laki2
2. anak perempuan
3. suami
4. istri
5. ayah
6. ibu

Pembagian harta warisan terhadap harta bersama
Harta bersama
Adalah harta yang diperoleh sejak adanya perkawinan, harta bersama adalah milik yang hidup

Tata cara :
Ex : suami meninggal
Semua harta dibagi dua, kemudian dari bagian suami dikeluarkan 3 hal yaitu : Penyelenggaraan jenasah, hutang piutang, wasiat. Sisa bagian dari harta suami itulah yang menjadi harta warisan dimana si ahli waris yang akan mendapatkan sesuai dengan pembagiannya.

Skema :

Pengelompokan ahli waris
1. Zawil Furudh (dari segi pembagian)
Adalah ahli waris yang memiliki bagian/saham tertentu
Ex : ½, ¼, 1/8, 1/6, 2/3, 1/3
2. Ashabah
Adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian/saham tertentu,tapi ia mendapat sisa dari warisan yang berlebih, tapi bukan termasuk pelengkap. Umumnya anak laki2 ashabah
Macam2 Ashabah yaitu :
1. Ashabah nasabiah
Dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
a. Ashabah Binafsiah
Adalah dia sendiri yang menjadi ashabah
b. Ashabah Bil qhairi
Adalah dia dapat ashabah tersebab orang lain yang bersama2 dapat ashabah
Contoh :
A seorang bapak punya 2 anak (laki2 dan perempuan), masih punya ibu dan bapak, maka ketika A meninggal semua dapat bagian sedangkan anak laki2 dan perempuan dapat ashabah, harta ashabah tersebut dibagi dengan ketentuan 2 dibanding 1 untuk laki2.
c. Ashabah Ma’al Qhairi
Adalah ashabah yang mendapat bagian kelebihan tersebab orang lain tapi tidak bersama, kalau yang meninggal hanya mempunyai 1 anak perempuan, maka saudara perempuan yang meninggal menjadi ashabah untuk mencukupkan 2/3 yaitu mendapat 1/6

2. Ashabah Sababiyah
Ex : bagi yang memerdekakan budak, jika budak meninggal maka yang memerdekakan budak tersebut yang menjadi ashabah.
3. ahli waris zawil furudh
Kalau Ashabah tidak ada maka siapa yang menerima warisan
a. Zawil Akhram
Semua keturunan yang dihubungkan oleh perempuan

b. Baitul mal yaitu :
Kas negara, disinilah terbukti orang muslim bersaudara karena kas negara dipergunakan untuk kepentingan orang muslim

Rumus pembagian warisan bagi ahli waris tetap
• Suami
Dapat bagian ½ kalau istri tidak punya anak
Dapat ¼ kalau istri punya anak
• Istri
Dapat ¼ kalau suami tidak punya anak
Dapat 1/8 kalau suami punya anak
• Ibu
Dapat 1/3 Bila yang meninggal tidak punya anak
Dapat 1/6 biala yang meninggal punya anak
• Bapak
Menjadi ashabah bila yang meninggal tidak punya anak
Dapat 1/6 bila yang meninggal mmpunyai anak
• Anak perempuan
Kalu tunggal dan satu2nya dapat bagian ½, kalau tidak ada ahli waris yang lain, maka sisanya masuk ke zawil arkham atau baitul mal.
2 atau lebih anak perempuan maka dapat 2/3 bagian
ex : 3 anak pr dapat 2/3 dari harta warisan ykemudian di bagi 3

NOTE
• Hukum Taklifi (Hukum asal)
• Perbuatan itu kita lakukan berpahala, tujuan menikah akan menjadi haram bila punya keinginan untuk menyakiti atau berbuat zolim
• Hukum islam dalam pandangan hukum, Wanita di no 2 karena dalam pernikahan y6ang diminta adalah laki2 ( diperintah ) tapi pemutus ( pelamar ) adalah wanita
• Laki – laki yang meminang perempuan tapi yang menentukan ( orang tua ) = Hidbah
• Talak sudah 3X berturut-turut tidak sah dan tidak boleh perempuan yang sedang masa iddah belum boleh dipulangkan kerumah ortunya
• Perkawinan diketahui tidak sah langsung putus perkawinan
• Perempuan menikah tanpa wali batal pernikahanya
• Wali termasuk dalam rukun perkawinan jadi kalau ada wali dianggap sah, dalam perkawinan kalau dianggap tidak sah maka tidak ada akibat hukum
• Hukum perkawinan sunahtullah ( hukum alam = berpasang-pasangan pada manusia )
• Qhani = Tazir ( sanksi / Pelajaran )
• Nikah mut’ah adalah Nikah kontrak
• Wali munbir adalah Wali yang memaksa / wali yang memiliki kewenangan penuh
• Seorang kadi tidak boleh menjadi wali hakim, fungsinya hanya sebagai pegawai pencatat nikah,kadi hanya bisa sebagai saksi
• Isbat nikah adalah ketetapan dari kantor yang berwenang untuk pernikahan
Ex :
aLDI kawin dengan DINA dibawah tangan / nikah siri, setelah itu mereka mengajukan perkawinan ke KUA untuk mendapat penetapan secara hukum
• Perbedaan hibah dan sedekah :
Hibah : Sosial yang lebih menonjol
Sedekah : Nuansa religi yang lebih menonjol

Oleh: Datuak Rajo Tanjuang | April 14, 2011

KAUM, PESUKUAN dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA

  • Kaum dan Pasukuan dan

PENGAMBILAN  KEPUTUSAN DALAM KELUARGA MENURUT BUDAYA MINANGKABAU

Orang Minangkabau yang berasal dari satu keturunan dalam garis matrilineal merupakan anggota kaum dari keturunan tersebut. Di dalam sebuah kaum, unit terkecil disebut samande. Yang berasal dari satu ibu (mande).
Unit yang lebih luas dari samande disebut saparuik. Maksudnya berasal dari nenek yang sama. Kemudian saniniak maksudnya adalah keturunan nenek dari nenek.
Yang lebih luas dari itu lagi disebut sakaum. Kemudian dalam bentuknya yang lebih luas, disebut sasuku. Maksudnya, berasal dari keturunan yang sama sejak dari nenek moyangnya. Suku artinya seperempat atau kaki.
Jadi, pengertian sasuku dalam sebuah nagari adalah seperempat dari penduduk nagari tersebut. Karena, dalam sebuah nagari harus ada empat suku besar.
Padamulanya suku-suku itu terdiri dari Koto, Piliang, Bodi dan Caniago.
Dalam perkembangannya, karena bertambahnya populasi masyarakat setiap suku, suku-suku itupun dimekarkan. Koto dan Piliang berkembang menjadi beberapa suku; Tanjuang, Sikumbang, Kutianyir, Guci, Payobada, Jambak, Salo, Banuhampu, Damo, Tobo, Galumpang, Dalimo, Pisang, Pagacancang, Patapang, Melayu, Bendang, Kampai, Panai, Sikujo, Mandahiliang, Bijo dll.
Bodi dan Caniago berkembang menjadi beberapa suku; Sungai napa, Singkuang, Supayang, Lubuk Batang, Panyalai, Mandaliko, Sumagek dll.
Dalam majlis peradatan keempat pimpinan dari suku-suku ini disebut urang ampek suku. Dalam sebuah nagari ada yang tetap dengan memakai ampek suku tapi ada juga memakai limo suku, maksudnya ada nama suku lain; Malayu yang dimasukkan ke sana. Sebuah suku dengan suku yang lain, mungkin berdasarkan sejarah,
raldiskyotoartstudio.blogspot.com
keturunan atau kepercayaan yang mereka yakini tentang asal sulu mereka, boleh jadi berasal dari perempuan yang sama. Suku-suku yang merasa punya kaitan keturunan ini disebut dengan sapayuang. Dari beberapa payuang yang juga berasal sejarah yang sama, disebut sahindu.
Namun, yang lazim dikenal dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat Minangkabau adalah; sasuku dan sapayuang saja. Sebuah kaum mempunyai keterkaitan dengan suku-suku lainnya, terutama disebabkan oleh perkawinan.
Oleh karena itu kaum punya struktur yang umumnya dipakai oleh setiap suku;
STRUKTUR DI DALAM KAUM
Di dalam sebuah kaum, strukturnya sebagai berikut;
a. Mamak yang dipercaya sebagai pimpinan kaum yang disebut Penghulu bergelar datuk.
b. Mamak-mamak di bawah penghulu yang dipercayai memimpin setiap rumah gadang, karena di dalam satu kaum kemungkinan rumah gadangnya banyak.
Mamak-mamak yang mempimpin setiap rumah gadang itu disebut; tungganai.
Seorang laki-laki yang memikul tugas sebagai tungganai rumah pada beberapa suku tertentu mereka juga diberi gelar datuk.
Di bawah tungganai ada laki-laki dewasa yang telah kawin juga, berstatus sebagai mamak biasa. Di bawah mamak itulah baru ada kemenakan.
raldiskyotoartstudi

  • PENGAMBILAN  KEPUTUSAN DALAM KELUARGA MENURUT BUDAYA MINANGKABAU
  • Oleh : Dra. Silvia Rosa, M. Hum
  • Ketua Jurusan Sastra Daerah Minangkabau FS-UA

Tujuan Umum Pembelajaran Mampu berkomunikasi dengan menerapkan prinsip budaya setempat (Minangkabau)
Tujuan Khusus Pembelajaran
Mengerti dan mampu menjelaskan cara pengambilan keputusan menurut nilai budaya Minangkabau
Mengerti dan mampu menjelaskan prinsip musyawarah dalam masyarakat Minangkabau
KELUARGA atau KERABAT MENURUT ORANG MINANGKABAU
Masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan menurut prinsip matrilineal.
Ikatan kekeluargaan (kekerabatan) dibentuk secara garis matrilineal.
Ibu menjadi titik pusat rujukan dalam menarik garis kekerabatan secara matrilineal.
Ikatan kekerabatan dibentuk oleh Ibu dengan anak-anaknya, serta saudara-saudara ibu secara matrilineal.

  1. Konsekwensi Prinsip Garis Kekerabatan Matrilineal
    Masyarakat Minangkabau mengenal keluarga komunal (extended family) bukan keluarga inti (nuclear family).
    Suku menjadi penting diketahui secara jelas karena suku menjadi ciri identitas kultural.
    Suku diwariskan oleh ibu kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan.
    Orang sesuku (sama suku) adalah bersaudara secara kultural, oleh karena itu tidak boleh saling mengawini.
  2. Perkawinan dilakukan keluar dari garis suku (eksogami).
    Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang terlarang dan dapat diberi sanksi secara adat (dibuang dari nagari).
    Perkawinan ideal adalah perkawinan dengan anak mamak (anak saudara laki-laki ibu).
    Ungkapan adat Minangkabau menyatakan bahwa “Kuah tatuang ka piriang, nasi ka dimakan juo” artinya : kuah tertuang ke dalam piring, dan nasinya akan dimakan juga.
    Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan suku antara ibu dengan ayah dalam sebuah perkawinan.
    Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan akan mewarisi suku ibunya.
  3. Jenis Ikatan Kekerabatan
    Ikatan kekerabatan yang terbentuk karena hubungan darah.
    Pertalian kekekrabatan mamak dengan kemenakan.
    Pertalian kekerabatan suku sako
    Ikatan kekerabatan yang terbentuk karena hubungan perkawinan.
    Pertalian kekerabatan induak bako anak pisang.
    Pertalian kekerabatan andan pasumandan
  4. Kekerabatan Mamak dengan Kemenakan
    Hubungan yang terbentuk antara seorang anak laki-laki (misal, namanya Ridwan) dengan saudara laki-laki (kakak dan atau adik) ibu Ridwan.
    Saudara laki-laki ibu Ridwan (bisa kakak atau adik ibu Ridwan) bagi Ridwan disebut sebagai mamak.
    Jika ada 2 atau 3 orang saudara laki-laki ibu Ridwan, maka Ridwan mempunyai 2 atau 3 orang mamak.
    Mamak yang tertua disebut mamak rumah (tungganai)
  5. Ridwan bagi saudara laki-laki ibu Ridwan disebut sebagai kemenakan.
    Jika ada 2 atau 3 orang saudara laki-laki ibu Ridwan, maka Ridwan mempunyai 2 atau 3 orang mamak.
    Mamak yang tertua disebut mamak rumah (tungganai)
    Hubungan mamak dengan kemenakan melekat pada fungsi laki-laki..
    Hubungan Mamak dengan Kemenakan merupakan hubungan kekerabatan yang melekat pada fungsi laki-laki. Tidak ada hubungan Mamak dengan Kemenakan yang melekat pada fungsi perempuan Jadi tidak ada mamak yang perempuan. Mamak pasti selalu laki-laki.
  6. Kekerabatan suku sako
    Adalah hubungan kekerabatan yang terbentuk dari sistem kekerabatan geneologis yang berprinsip matrilineal sejak dari rumah sampai ke nagari. Hubungan seperti ini disebut hubungan suku.
    Sebuah nagari minimal didiami oleh 4 macam suku.
    Sebuah nagari terdiri dari beberapa buah kampung.
  7. Di sebuah kampung terdapat beberapa kelompok rumah.
    Satu kelompok rumah didiami oleh orang saparuik (seperut = satu perut).
    Orang yang saparuik (seperut) bisa tersebar dalam 1, 2, 3 atau beberapa rumah gadang karena tuntutan perkembangan tempat tinggal. Akan tetapi, mereka adalah bersaudara dekat karena ibu yang ada di rumah gadang tersebut adalah beradik kakak.
  8. Semua orang terdapat dalam anggota saparuik dan sudah tersebar atas beberapa buah rumah gadang disebut orang satu kaum (sekaum).
    Semua orang saparuik yang terdapat dalam satu rumah gadang dipimpin oleh seorang mamak yang disebut tungganai.
    Semua orang dalam satu kaum dipimpin oleh seorang mamak kaum, bisa sekaligus berfungsi sebagai penghulu, oleh karenanya lazim dinamakan penghulu kaum.
  9. Kekerabatan induak bako anak pisang
    Merupakan hubungan yang terbentuk antara seorang anak dengan kakak dan atau adik perempuan dari bapaknya.
    Juga merupakan hubungan yang terbentuk antara seorang perempuan dengan anak-anak dari saudara laki-lakinya.
    Fungsi induak baako melekat pada perempuan.
    Dengan demikian, seorang perempuan adalah induak bako bagi anak-anak saudara laki-lakinya, sedangkan anak saudara laki-laki perempuan itu dilisebut sebagai anak pisangnya.
    Kekerabatan andan pasumandan
    Merupakan hubungan sosial akibat perkawina yang terbentuk antara anggota tiga buah rumah gadang. Misal, Erni salah seorang anggota rumah gadang (A) melakukan perkawinan dengan Rusdi, anggota rumah gadang (B). Maka anggota kerabat rumah gadang A dengan anggota kerabat rumah gadang B disebut pasumandan.
    Sementara itu, salah seorang anggota rumah gadang B yang lain (misal Tini) melakukan pernikahan dengan salah satu anggota rumah gadang C (misal  Fajri), maka semua anggota rumah gadang A dengan C terikat dalam satu hubungan yang disebut andan.
  10. Keempat macam hubungan kekerabatan inilah yang menjadi daya ikat dan yang menyatukan individu-individu kedalam satu jaringan yang kompleks.
    Meskipun sangat kompleks, namun terdapat satu tata tertib yang mengatur dan mampu menjamin kesatuan, kesamaan, dan keutuhan pendirian, sikap dan perbuatan seorang individu terhadap satu kasus yag menyentuh kehidupan kekerabatan dalam pandangan orang Minangkabau.
    Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat
    Di Minangkabau berlaku prinsip musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan.
    Musyawarah diperlukan karena kebenaran bukan datang dari individu melainkan dari kumpulan individu dalam sebuah kelompok.
  11. “Kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo”
    (Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada musyawarah, musyawarah beraja ke yang benar, yang benar berdiri sendiri).
  12. Keputusan yang telah melalui tahap musyawarah untuk memperoleh mufakat adalah kebenaran yang sebenar-benarnya.
    Keputusan itu adalah keputusan yang bulat dan didukung penuh oleh semua individu yang turut dalam bermusyawarah.
    “ Saciok bak ayam, sadanciang bak basi, kok bulek lah dapek digolongkan, kok picak lah dapak dilayangkan”
    Artinya : keputusan itu benar-benar bulat.
  13. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap :
    Musyawarah orang seperut (saparuik)
    Musyawarah orang sekaum
    Musyawarah orang sekampung
    Musyawarah orang senagari
  14. Proses pengambilan keputusan dipimpin oleh anggota kerabat yang laki-laki :
    Mamak
    Mamak rumah tertua (tungganai)
    Penghulu
    Anggota kerabat yang perempuan (bundo kanduang) juga dimintai pendapatnya dalam pertemuan-pertemuan tahap awal di lingkaran saparuik (seperut).
  15. Pertemuan untuk melaksanakan musyawarah ini dapat terjadi di tahap yang paling bawah sampai ke yang paling atas, disesuaikan dengan skala persoalan yang akan dibahas, yaitu :
    Rumah gadang
    Rumah gadang kaum/ suku
    Balai adat
  16. Terima kasih
Oleh: Datuak Rajo Tanjuang | Maret 23, 2011

Manajemen Suku Minangkabau di Kab.Solok

Tim LKAAM Kabupaten Solok
Tim Solok Saiyo Sakato (S3) Jakarta
Manajemen Suku
DITERBITKAN BERSAMA

Solok Saiyo Sakato (S3) Jakarta & sekitarnya
Pemerintah Kabupaten Solok
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)
Kabupaten Solok

Dicetak Oleh:
Penerbit dan Percetakan Lubuk Agung, Bandung
ii
Tim penulis

Bustanul Arifin Dt Bandaro Kayo. Syahrial Chan BA Dt
Bandaro Hitam, Nasfi, SH Dt Mudo Nan Hitam, Drs. Elfi
Yandri, Bagindo Suarman, SH., MM, Maifil Eka Putra
S.Ag., Khatib Batuah, Marwan S.Ag Kari Mangkuto, Drs
Hamdullah Salim dan Muchlis Hamid, SE., MBA.

Tim pendukung

Irjen Pol (P) Drs Marwan Paris, MBA Dt Maruhun
Saripado (sebelumnya bergelar Dt Tan Langik), Firdaus
Oemar Dt Marajo, Drs Hasan Basri Dt. Maharajo Indo,
Upi Tuti Sundari, Dr. Mafri Amir, MA, Zulfison, SAg,
Malin Bandaro Kayo, Prof Dr Buchari Alma Dt Rajolelo
dan Chaidir Nin Latif, SH Dt Bandaro, M.Si.

iii
iv
SAMBUTAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Dalam berjalannya waktu banyak yang terjadi dalam adat Minangkabau, walaupun sudah digambarkan bahwa adat ini tak lekang karena panas dan tak lapuk karena

hujan. Banyak yang mempertahankan keelokan adat kita

ini karena tahu dan banyak pula yang tak acuh lagi karena tidak tahu. Generasi sekarang saja pengetahuan adatnya perlu dipertanyakan, apalagi generasi muda yang akan menentukan masa depan ranah ini.

Inti dari adat Minangkabau adalah mufakat. Prof DR Keebet von Benda menemukan bahwa tangga menuju mufakat sudah runtuh. Banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan sepanjang adat, menjadi silang sengketa berkepanjangan, lalu timbulcak ak bahkan bentrok antar nagari. Atau dibawa berperkara ke pengadilan negara. Yang menang menjadi arang dan yang kalah menjadi abu. Kedua belah pihak menderita kerugian. Pada hal adat Minangkabau sudah menyediakan solusi setiap masalah yang timbul dalam masyarakat.

Solok Saiyo Sakato (S3) suatu ikatan masyarakat Solok di Jakarta menyadari kesulitan-kesulitan yang terjadi di kampung halaman. Bagaimana tidak, ninik mamak tak tahu lagi jumlah anak-kemenakan baik yang tinggal di

v

kampung, apatah lagi yang tinggal di rantau. Pengelolaan anak-kemenakan harus dimulai dari keluarga dan kemudian suku. Ketika pengurus Solok Saiyo Sakato datang menemui saya semasa saya masih menjadi Bupati Solok di Arosuka pada 2004, saya menyambut ide Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Solok yang akan menghasilkan pikiran-pikiran untuk membenahi kembali adat kita ini.

Mubes ini berlangsung selama dua hari, 18 dan 19 Januari 2005 di Koto Baru Solok, dihadiri oleh Ninik Mamak dan wakil-wakil masyarakat dari Kota Solok, Kabupaten Solok termasuk Solok Selatan yang waktu itu belum berpisah menjadi Kabupaten Solok Selatan. Pendekatannya patut saya acungi jempol. Tidak berdasarkan administrasi pemerintahan, tetapi memakai pendekatan adat dan budaya. Dampaknya tidak saja melingkupi budaya Solok tetapi juga budaya alam Minangkabau yang batas- batasnya melewati perbatasan Sumatera Barat. Pada akhir Mubes dikeluarkan pernyataan kebulatan tekad yang disebut Deklarasi Koto Baru 2005. Menilik akan isinya deklarasi ini dapat disebut sebagai Sumpah Marapalam II.

Saya menyambut baik terbitnya buku yang berjudul Manajemen Suku ini. Implementasi perlu dilakukan sebaik mungkin. Konon LKAAM Kabupaten Solok sudah mulai menyosialisasikan isi buku ini, sebagai upaya merevitalisasi Adat Minangkabau ibarat pepatahadat

dipakai baru, baju dipakai menjadi usang.
Padang, 1 Desember 2008
Gubernur Sumatera Barat,
Gamawan Fauzi Dt Rajo Nan Sati
vi
SEKAPUR SIRIH

Jauh sebelum masa penjajahan, di Minangkabau telah ada suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Sistem ini berjalan baik yang dapat menjamin keserasian dan keamanan masyarakat. Sistem yang disebut adat ini dipertahankan sampai kini. Orang Minang dikenal sangat teguh dengan adatnya, bahkan orang Minang telah menegaskan bahwa adat itu indak lapuak dek hujan,

indak lakang dek paneh, adat dipakai baru, kain dipakai
usang.
Adat dan budaya Minangkabau telah mengatur dasar-
dasar kehidupan masyarakat. Lahirnya adagiumadat
basandi syarak, syarak basandikan Kitabullah, t elah

memperkokoh keterkaitan antara adat dan agama, adat tidak lagi sekedar untuk dunia, tetapi sekaligus untuk kemaslahatan di akhirat kelak, sebab sejak itu telah disatukan pendapat kaum adat dengan kaum agama (Islam), bahwa kebiasakan (lazim) dalam adat yang secara

vii

turun-temurun dan diterima oleh masyarakat akan dikuatkan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, lazim kato adat, qawi kato agamo.

Adat Minangkabau telah benar-benar mengatur tata kehidunpan masyarakat Minangkabau, tidak saja sekedar untuk kepentingan duniawi semata, tetapi sekaligus untuk kepentingan umat di akhir masa kelak.

Adat adalah sesuatu yang dinamis, sesuai dengan dinamika hidup itu sendiri. Namun tak dapat dipungkiri, ada semacam kegamangan diantara pencinta adat Minangkabau menghadapi milenium ketiga ini. Pertanyaan yang timbul mengingat perubahan yang terjadi secara global apakah adat Minangkabau itu akan mampu bertahan? Jika mampu, apakah adat itu akan tetap asli adanya atau adat itu menempatkan perubahan itu sebuah dinamisator dalam tata kehidupan, sedangkan perubahan itu adalah sesuatu yang alami. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Jika benar adanya, di manakah kita tempatkan adat dan perubahan itu? Kemampuan adat untuk beradaptasi dengan perubahan itulah tujuan dalam penulisan buku ini.

Dalam masyarakat Minangkabau, Penghulu adalah pemangku adat yang amat penting kedudukannya. Bahkan sampai saat ini, hampir tak mungkin bagi pemerintah melakukan sesuatu tanpa mengikutsertakan Penghulu dan Niniak Namak lainnya.

Penghulu dalam suku tidak lagi sendiri dalam menata anak kemenakan, tetapi telah didampingi oleh yang lain di sekelilingnya, yaitu Urang nan Ampek Jinih atau Urang

Ampek Jinih.

Apabila kita ingin menelusuri, terlihat adanya pergeseran nilai dalam Masyarakat Adat Minangkabau sekarang ini, sebagaian kalangan memandang adat sebagai konsumsi

viii

“basi” dan “kolot”, dia telah jauh ditinggal oleh kemajauan yang datang deras tanpa dapat dihambat dengan gaya tradisional, untuk itu pertemuan demi pertemuan berulang kali dilakukan, dalam rangka mencari format agar kepemimpinan Penghulu dapat berjalan efektif menata anak kemenakan, dalam sebuah manajemen suku.

Permasalahan manajemen suku berawal dari tidak adanya data anak kemenakan, apalagi mereka telah bertebaran di perantauan, berapa populasi anak kemenakan sekarang, apa dan dimana aset suku, serta berapa jumlah dan nilainya, tidak ada yang tahu, bagaimana manajemen dapat berjalan? Demikian kegelisahan salah seorang pemuka adat, Firdaus Oemar Dt. Marajo dalam mengelola suku. Kegelisahan-kegelisahan tidak saja dalam pribadi- pribadi, tetapi juga secara organisasi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang), pada tahun 2000 telah mengkaji hal ini secara umum dengan tema “Mambangkik Batang Tarandam, Manaruko Maso nan Katibo”, begitu juga dengan tema “Minangkabau di Tepi Jurang” yang diusung oleh yang lain. Kajian yang cukup mendalam dilaksanakan di Bandung dengan mengundang lebih dari 100 tokoh dengan tema Minangkabau yang Gelisah.

Memahami kondisi yang demikian, maka Solok Saiyo Sakato (S3) Jakarta, berinisiatif menjembatani dinamika masyarakat adat tersebut, dengan duduk bersama mengeluarkan pendapat. Diskusi-diskusi kecil sering dilakukan di Jakarta, makin lama makin besar yang melibatkan bukan urang Solok saja tetapi urang Minang dari golongan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang dan Alim Ulama. Dilanjutkan dengan diskusi Kayu Aro yang dihadiri 50 orang yang terkait, diundang oleh Bupati Solok sekaligus menjadi tuan rumah dan Walikota Solok. Pertemuan ini masih dilanjutkan di

ix

Jakarta dan mencapai kilmaknya dengan Dialog Interaktif di Lepau Kopi Saribundo Menteng pada 19 Juni 2004. Perjalanan dialog manajemen suku menempuh jalan yang panjang mendaki mendaki, akhirnya sampai juga di puncak pendakian yaitu Musyawarah Besar Masyarakat Adat Solok dengan seluruh Pemangku Adat dari 74 nagari, Ninik Mamak, Bundo Kandung, Cadiak Pandai, Alim Ulama dan Generasi Muda. Pertemuan ini terjadi pada 18 dan 19 Januari 2005. Di sini lahir kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Koto Baru, Solok 2005 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Manajemen Suku. Deklarasi ini

merupakan bentuk
sumpah sati ketiga setelah Sumpah Sati Bukit Marapalam
dan Kesepakatan Tandikek.

Dalam rangka mewujudkan panduan dalam pengelolaan suku, maka kami (tim penulis) meramunya dengan berbagai referensi dari beberapa buku tentang adat Minangkabau, melalui sekapur sirih ini kami menyampaikan ucapan terima kasih, dan sekaligus memohon izin untuk menyatukannya karya-karya terdahulu dalam buku Manajemen Suku.

Tim penulis terdiri dari Bustanul Arifin Dt Bandaro Kayo. Syahrial Chan BA Dt Bandaro Hitam, Nasfi, SH Dt Mudo Nan Hitam, Drs. Elfi Yandri, Bagindo Suarman, SH., MM, Maifil Eka Putra, S.Ag Khatib Batuah, Marwan, S.Ag Kari Mangkuto, Drs Hamdullah Salim dan Muchlis Hamid, SE., MBA.

Tim pendukung terdiri dari Irjen Pol (P) Drs Marwan Paris, MBA Dt Maruhun Saripado (sebelumnya bergelar Dt Tan Langik, Firdaus Oemar Dt Marajo, Drs Hasan Basri Dt Maharajo Indo, Upi Tuti Sundari, Dr Mafri Amir, MA, Zulfison Malin Bandaro Kayo, SAg, Prof Dr Buchari Alma Dt Rajolelo dan Chaidir Nin Latif, SH Dt Bandaro, M.Si.

x

Amir MS Dt Mangguang Sati, penulis buku-buku adat Minangkabau telah bersedia membaca dan memperbaiki naskah serta memperkaya isi.

Kepada pihak-pihak yang membantu terselenggaranya Musyawarah Adat dan terbitnya buku ini, kami sampaikan terima kasih dan sudah sepantasnya memperoleh penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah serta niat yang tulus, demi masa depan anak nagari. Semoga jerih payah tersebut menjadi amal saleh dan memperoleh pahala dari Allah Swt. Amin.

Drs Asril Das, pemilik PT Lubuk Agung Bandung yang mencetak buku ini untuk pertama kalinya (edisi pertama), dengan memberikan fasilitas yang seluas-luasnya, kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga.

Kami menyadari bahwa

buku ini masih jauh dari sempurna. Diperlukan penelitian yang mendalam atas kasus-kasus adat, yang berhasil diselesaikan dan yang tidak berhasil diselesaikan. Tegur dan sapa dari sidang pembaca sangat kami harapkan, demi perbaikan di masa mendatang.

Tim Penulis
xi
xii
DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Sumatera Barat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Sekapur Sirih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Daftar Isi………………………….. ………………………….. …… xii BAB 1

Pendahuluan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A.
Latar Belakang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B.
Penjelasan Judul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C.
Metodologi dan Sistematika Pembahasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BAB 2
Minangkabau dalam Lintasan Sejarah……… 9
A.
Nama Minangkabau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B.
Lahirnya Alam Minangkabau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
C.
Luhak Nan Tigo…………………………………………………. 18
D.
Lareh Nan Duo………………………………………………….. 24
BAB 3
Nagari Pemerintahan Terdepan di
Sumatera Barat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A.
Pengertian Nagari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
B.

Sejarah dan Perkembangan Nagari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. Periode Pra-Kolonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2. Periode Kolonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3. Periode Kemerdekaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4. Periode Otonomi Daerah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

C.
Struktur dan Unsur-Unsur Kelembagaan Nagari. . . . . . . . . 45
D.
Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Otonomi
Daerah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
BAB 4
Suku, Sejarah dan Perkembangannya. . . . . . . 67
A.
Pengertian Suku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
B.
Komponen-komponen Suku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
xiii
C.
Perkembangan dan Pemekaran Suku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
D.
Skala Urutan Kepemimpinan Suku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
E.

Pola Kepemimpinan Masa Lalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1. Hierarki Kepemimpinan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 2. Pencatatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3. Pengawasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4. Pendanaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

BAB 5
Kepemimpinan Suku dalam Perspektif
Manajemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
A.
Kelembagaan Suku Menurut Koto Piliang………………. 90
1. Urang Ampek Jinih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2. Unsur Penasehat Suku (Urang Bajinih). . . . . . . . . . . . .94
B.
Kelembagaan Suku menurut Kelarasan Bodi
Caniago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
C.
Kepemimpinan Penghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1. Proses dan Pengangkatan Lembaga Ampek Jinih102

2. Prosesi Pengangkatan Penghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3. Pakaian Pcnghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4. Tugas Pokok Penghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5. Fungsi Penghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6. Martabat Penghulu……………………………………. 117 7. Syarat-Syarat Jadi Penghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 8. Syarat Mengangkat Pengganti Penghulu………. 122 9. Macam-Macam Penghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 10. Tingkat Penghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 11. Gelar Penghulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12. Cara Pemakaian / Penamaan Gelar. . . . . . . . . . . . . . . . . 128

BAB 6
Analisis Kepemimpinan Suku dalam
Perspektif Manajemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
A.
Aspek Sistem dan Kelembagaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
B.
Aspek Struktur dan Kepemimpinan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
C.
Aspek Fungsi dan Peranan Kelembagaan. . . . . . . . . . . . . . . . 138
D.

Aspek Kemampuan Kepemimpinan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1. Fisik/Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2. Mental Spritual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 3. Integritas Intelektual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

xiv
4. Sosial Ekonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
E.
Aspek Proses, Mekanisme dan Tatacara

Pengelolaan Suku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1. Perencanaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2. Pelaksanaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3. Evaluasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

BAB 7
Revitalisasi Adat Minangkabau dalam
Perspektif Kepemimpinan Suku. . . . . . . . . . . . . . . 175
A.
Aspek Sistem dan Kelembagaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
B.
Aspek Struktur dan Kepemimpinan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
C.
Aspek Fungsi dan Peranan Kelembagaan. . . . . . . . . . . . . . . . 185
D.

Aspek Kemampuan Kepemimpinan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 1. Fisik/Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 2. Mental Spiritual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 3. Integritas Intelektual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 4. Sosial Ekonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

E.
Aspek Proses, Mekanisme dan Tatacara

Pengelolaan Suku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 1. Perencanaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 2. Pelaksanaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 3. Evaluasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

4. Pengawasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
F.
Solusi dan Pemecahan Masalah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
BAB 8
Deklarasi Koto Baru, Solok.. . .. . .. . .. . … . . .. . .. .213
A.
Pertemuan Kayu Aro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
B.
Musyawarah Rantau dan Kampung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
C.

Koto Baru Tempat Lahirnya Deklarasi Abad 21. . . . . . . . 221 1. Musyawarah terdiri dari tujuh bagian penting…. 222 2. Tata-tertib Sidang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

xv
BAB 1
Bab 1: Pendahuluan
1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Buku yang ada di hadapan pembaca sekarang ini, bertujuan agar adat dan budaya yang mempunyai nila- nilai sosial yang tinggi itu, dapat disampaikan kepada angkatan sekarang dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selain itu untuk mengisi era Otonomi Daerah, dengan sistem Pemerintahan Nagari yang menjadi pemerintahan terdepan di Sumatera Barat.

Peluang untuk dapat mempertahankan dan mengem- bangkan adat itu terbuka lebar, dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Th. 1999 tentang Pemerin- tahan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Th. 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dalam Konsiderannya huruf (b) “bahwa dalam penyelengaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih

2
Manajemen Suku
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi

dan keanekaragaman daerah”1 Otonomi daerah yang dimaksud, seperti dalam pasal I huruf (h) adalah: “kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan menurut prakarsa sendiri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan”.2Seda ngkan Daerah Otonomi sebagaimana dalam pasal I huruf (i) “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan

Negara Kesatuan Repulik Indonesia.3

Untuk itu telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004, sebagai pengganti UU No: 22 tahun 1999. Perbedaan yang mendasar antara kedua UU itu adalah; Undang-undang Nomor 22/1999 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan pemerin- tahan daerah adalah kepala daerah atau Gubernur sebagai Executive dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Daerah adalah sebagai Legislatif. Sedangkan Undang-undang No 32/2004 tentang pemerintahan Daerah yang dimasud

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah berlaku selama +5 tahun, sejak diundangkan tanggal 4 Mei 1999. Dan dinyatakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelengaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.

1
Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah,
(Jakarta, Restu Agung, 2000) , hal 11
2
Ibid, hal 13
3
Ibid
Bab 1: Pendahuluan
3
dengan Pemerintahan daerah adalah kepala Daerah
Gubernur dan DPRD.

Kedua Undang-Undang tersebut di atas tetap berada dalam kebijakan Otonomi Daerah. Dengan terang dan tegas bahwa Desa atau nama lain dalam negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan kekayaan dan keragaman nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku dan yang diakui oleh Undang-undang. Dalam penjelasan tentang pasal 202 UU No 32/2004 ayat (1); Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lainNag ari di Sumatera Barat, Gopang di Nangro Aceh Darussalam (NAD), Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan

Selatan dan Papua, Negeri di Maluku4
Penyesuaian/pergantian kembali Desa kepada Nagari,
pada masa otonomi sekarang ini, tidak hanya diartikan

Dalam era Otonomi Daerah, pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari intinya adalah sistim pemerintahan terdepan dalam pemerintahan Sumatera Barat adalah Nagari, tidak desa lagi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, yang berlaku efektif di Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983. Kedudukan Nagari hanyalah sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi daerah Tingkat I Sumatera Barat, dalam rangka memelihara dan melestarikan hukum adat serta tradisi yang hidup dan berakar di tengah masyarakat Minangkabau, hal ini diatur dengan Peraturan Daerah No 13 tahun 1983.

4
Ibid… hal 197
4
Manajemen Suku
sekedar pergantian istilah semata, melainkan didalamnya
terdapat perubahan filosofi dari pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terdepan, tetapi tidak lagi berada di bawah camat, karena Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli, berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, Pemerintahan Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya5. Untuk itu, sedang ditumbuhkan kembali Pemerintahan Nagarii dengan segala esensinya, mengingat semakin renggangnya hubungan kekerabatan, toleransi, dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat.6

Usaha untuk kembali kepada sistem pemerintahan Nagari bukan juga hanya sekedar wilayah administrasi, tetapi sekaligus sebagai satu kesatuan hukum adat, diharapkan tumbuhnya kembali nilai-nilai yang positif. Dan sekarang adalah momentum yang tepat kearah yang demikian 7

Nagari di Sumatera Barat mencapai 543 dan di Kabupaten Solok berjumlah 74 Nagari. Setiap anak nagari, mempunyai kewajiban untuk mengetahui, mengenal akan adat dan budaya yang berlaku di nagarinya sendiri, karena adat itu dilengkapi dengan tata aturan adat. Adat itu adalah tingkah laku yang oleh dan dalam masyarakat sudah, sedang dan akan diadatkan. Adat itu ada yang tebal

.
5
Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000, dikutip dari Efi
Yandri, hal 190 Nagari dalam Perspektif sejarah, (Lantera 21, 2003)
6
Fakhri Ahmad, Paradigma Baru Hubungan Kampung dengan Rantau,
Makalah, hal 3
7
Gamawan Fauzi, Nagari di Persimpangan Jalan, dalam Efi Yandri
(Nagari …) hal 96-97
Bab 1: Pendahuluan
5
dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis”8
B. Penjelasan Judul
.

Pengertian yang disampaikan oleh Anas, tersebut lebih mengadakan pendekatan kepada pengertian Adat nan Diadatkan, yaitu kebisaan setempat yang telah diambil dalam kesepakatan terlebih dahulu, boleh dikurangi, boleh ditambah dan boleh dihilangkan. Dari kesepakatan tersebut, perlu ditetapkan aturan pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut dengan Adat istiadat yaitu kelaziman disatu-satu nagari, pada satu keadaan yang diperturun– naikkan dalam pergaulan sesama.

Menajemen suku dimaksud disini adalah sangat erat

hubungannya dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Adat nan Taradat dan Adat Istiadat, yaitu peraturan yang telah disepakati, disebutbu ek.Bu ek itu menjadi aturan yang mengikat bagi anak nagari, sesuai dengan kesepakatan dalam Nagari itu sendiri.

Permasalahan paling utama dalam Manajemen suku
adalah, sejauh mana pemangku adat dapat
menjalankan tugas-tugas kepemimpinan terhadap
anak kemenakannya dalam suku?,Per masalahan

akan bertambah sulit dan kompleks, karena perubahan yang telah merambah tatanan masyarakat. Apakah benar pemangku adat tidak dihormati lagi oleh Anak Kemenakan dalam kepemimpinannya?, “kato mamak”,

badanga, harus diikuti, dipatuhi. Ataukah Pemangku adat
itu yang harus menyesuaikan dengan perkembangan dan
kemajuan yang ada, sehingga mereka tidak lagi menjadi –
8 Anas, Masalah Hukum Waris Menurut Adat Miangkabau, dalam Mukhtar
Naim (Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau), hal
101
6
Manajemen Suku

dikatakan- “Mamak Kolot”?. Permasalah lain yang mungkin sangat mentukan kepemimpinan dalam suku adalah penampilan seorang panghulu, baik dari segi ekonomi, sosial dan integritasnya mulai diperdebatkan?. Untuk semua itu buku ini memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Buku ini adalah hasil diskusi intensif yang digagas oleh Solok Saiyo Sakato (S3) Jakarta dengan pemangku- pemangku Adat baik yang berada dikampung halaman, maupun yang di perantauan. Sebagai puncak dari diskusi tersebut adalah musyawarah masyarakat adat Solok pada tanggal 18-19 Januari 2004 di Koto Baru Solok.

C. Metodologi dan Sistematika
Pembahasan

Penulisan ini mengunakan metode deskriptif yaitu mengelompokkan pokok-pokok kajian dalam beberapa bagian, yang di bahas secara rinci melalui Sub Bab, kemudian diarahkan kepada kajian yang lebih dalam.

Dalam membahas tentang Manajemen Suku, tidak terlepas dari melihat Minangkabau secara umum. Alam Minangkabau secara geografis terdiri dariLuhak dan

Rantau, yang tersebar sampai di luar daerah administratif

Sumatera Barat sekarang. Dan secara Sosial-Politik Minangkabau itu terdiri Lareh nan Duo dikenal dengan sistem Bodi Chaniago dan Koto Piliang. Kedua tinjauan tersebut akan dibahas secara umum, sebagai pengantar untuk bisa sampai pada pembahasan bagaimana manajemen suku yang dipaparkan dalam buku ini.

Nagaridan Suku akan menjadi fokus dalam
pembahasan ini, karena nagari merupakan tempat
bergabungnya beberapa suku, sedangkan suku tempat
Bab 1: Pendahuluan
7
bernaungnya anak kamanakan, sehingga pembahasan itu
meliputi: Pengertian Nagari, Struktur Kepemim-
pinand an Kelembagaan Nagari. Pembahasan Suku

mencakup pengertian, komponen-komponen, perkem- bangan dan pemekaran serta skala prioritas dalam kepemimpinan suku. Hal yang sangat mendasar dibahas adalah Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen, dilengkapi dengan analisa Kepemimpinan Suku, serta Revitalisasi adat Minangkabau dalam Perspektif Manajemen.

Semoga gambaran ini dapat menjadi panduan bagi pembaca dalam memahami isi buku ini secara keseluruhan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

8
Manajemen Suku
BAB 2
Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
9
MINANGKABAU DALAM LINTASAN
SEJARAH
A. Nama Minangkabau
Asal mula dari nama daerah ini, yaitu Minangkabau
berada dalam kegelapan9

Minangkabau berasal dari “Binanga Kanvar”, artinya Muara Kampar. Chan Ju Kua yang dalam abad ke-13 pernah berkunjung ke Muara Kampar, menemui di sana

. Terdapat beberapa asal kata dari Minangkabau yang dikemukakan para ahli, baik yang berbentuk klasik, dalam bentuk tambo dan cerita rakyat, maupun kalangan intelektual, dalam bentuk telaah ilmiah secara akademisi.

9
M. Nasrun, Dasar-dasar Falsafah Adat Minangkabau, (Jakarta, Bulan
Bintang, 1971) hal 19
10
Manajemen Suku
(Muara Kampar) bandar yang satu-satunya paling ramai
di pusat Sumatera10

Keterangan lain adalah bahwa Minangkabau itu berasal dari Minanga Kabwa (Minanga Tamwan) artinya “perte- muan dua muara sungai” dalam keterangannya ditemui bahwa Minangkabau terletak mula-mula pada pertemuan

dua sungai besar.
.
11

Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai bagian akhir, tersebut Raja Majapahit menyuruh Patih Gajah Mada pergi menaklukkan Raja Perca dengan membawa seekor kerbau, hikmat yang akan diadu dengan kerbau Patih Sewatang, Perdana Menteri kerajaan Minangkabau. Armada Gajah mada masuk dari Jambi dan sampai keperbatasan Minangkabau. Patih Sewatang mendapat akal, yang dikemukannya bukan kerbau yang sebanding dengan kerbau Gajah Mada, melainkan seekor anak kerbau yang telah beberapa hari tiada dibiarkan menyusu pada induknya. Ketika anak kerbau itu dilepas akan segera mengejar kerbau Gajah Mada yang besar itu, yang telah di lepas terlebih dahulu dan segera menyeruduk kebawah ke- rampang kerbau itu dan tak dilepaskannya lagi. Karena kesakitan kerbau Majapahit lari kian kemari, dan akhirnya

rebah dan lalu mati1 2
Keterangan tentang asal kata Minangkabau dari Manang
Kabau seperti di atas, hanyalah cerita orang banyak saja
.
13
10 Sutan Muhammad Zain, dalam Rasjid Manggis Minangkabau dan Sejarah
Ringkasnya, (Padang, Sri Darma, 1971), hal 40
11I b id
12I bi d
13
Op cit, hal 19
dan
berbau dongeng. Dongeng tersebut dibuat
sedemikian rupa, tulisan inilah yang dipopulerkan
Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
11
sewaktu penjajahan Belanda. Sehingga menghilangkan
data-data sejarah, tentang adanya hubungan antara
keluarga Majapahit dengan Minangkabau14

Kesuksesan “Manang Kabau” dalam adu kerbau orang Minang dapat mengalahkan legiun asing. Kemenangan tidak terlepas dari mendahulukan penggunaan raso jo

pereso dalam menghadapi masalah yang tidak mudah

untuk dipecahkan. Dalam bentuk inilah “Manang-kabau” itu dapat diterjemahkan, terbukti dengan “kepiawaian” mengunakan raso jo pareso itulah tokoh-tokoh Minang telah berada dalam catatan-catatan sejarah nasional

maupun dalam catatan global.
.
15
Dari keterangan di atas, yang paling banyak kemungkinan
mengandung kebenaran, tentang asal nama Minang-
kabau adalah Pinang Khabu artinya “tanah asal”16

Walaupun asal nama Minangkabau masih dalam perdebatan, para pemuka adat dan kaum intelektual, di abad ke 20 dan 21 sekarang, telah banyak memahami Minangkabau, menurut disiplin ilmu masing-masing. Sepertinya, telah menanggalkan pembenaran akan legenda “Adu Kabau”. Pada hakekatnya Minangkabau itu sebagai salah satu etnik masyarakat yang berada dalam

dan keterangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Muhammad Hussein Naimar, Guru besar pada Universitas Madras. Asal kata Minangkabau itu “menon khabu” yang bermakna “tanah pangkal, tanah mulia”.

14
MID Jamal, Menyigi Tambo Alam Minangkabau, (Bukittinggi,
Tropic, 1985), hal 16, menggenai hubungan keluarga Majapahit
dengan Minangkabau dapat di baca dalam MD. Mansur ,Sej arah
Minangkabau, hal, 56-57
15
Safri Sairin, Minangkabau yang Gelisah, (Bandung, Lubuk Agung,
2004), hal 51-52
16
M. Narsun,Daras- dasar… hal 19
12
Manajemen Suku
“alam”
budaya.
Kecendrungan
untuk

melihat Minangkabau, sebagai suatu budaya cukup beralasan. Karena pengertian dari Minangkabau, juga mengandung arti kebudayaan disamping makna geografis. Kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat, berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat bersangkutan, dalam bentuk tradisional lebih identik dengan adat, yang merupakan perwujudan ideal dari kebudayaan yang disebut sebagai

tatakelakuan (tingkah laku)17
B. Lahirnya Alam Minangkabau

. Untuk itu, ada suku Minangkabau, ada kebudayaan Minangkabau, ada adat Minangkabau, tetapi tidak ada Suku Sumatera Barat. Walaupun Minangkabau sebagiannya, secara gegorafis berada dalam lingkungan administratif Sumatera Barat. Tapi Sumatera Barat adalah Minangkabau diluar kepulauan Mentawai.

Alam Minangkabau seperti dipahami banyak orang adalah
daerah yang mencakup keseluruhanl u hak danr ant au18
17

Md. Mansur,Sej arah…, (Jakarta, Brata, 1970), hal 2. baca juga
Mursal Esten, Mingkabau Tradisi dan Perubahan (Padang, Angkasa
Raya: 1993), hal 11. Keteragan lain baca Azmi, Pelastarian Adat dan

Budaya Minangkabau (Bandung, Lubuk Agung, 2004), hal 81
18
MD. Mansur, sejarah… hal 2, baca juga Mursal Esten,M innagkabau
Tradisi dan Perubahan (Padang; Angkasa Raya; 1993), hal 11,
Keterangan lain baca Azmi, Pelastarian Adaat daan Budaaya
Minangkabau, (Bandung; Lubuk Agung; 2004), hal 81
.

Penambahan Alam pada kata Minangkabau adalah sebagai konsep penyatuan antara Luhak dan rantau, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, artinya antara luhak dan rantau atau sebutan lainnya adalah satu kesatuan.

Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
13

Untuk mengetahui Alam Minangkabau secara keseluruhan dari sudut sejarah, terdapat kesulitan, karena tidak adanya bukti-bukti sejarah. Hanya ada sedikit harapan bahwa

Minangkabau meninggalkan Tambo19

Nama-nama keempat tokoh penunjang mengandung makna simbolik, melambangkan perwatakan tokoh itu. Bapak Dt Katumanggungan adalah raja, Sultan Sri Maharajo Dirajo, keturunan Raja Iskandar Zulkarnain, sekaligus berfungsi legitimasi adanya kerajaan Minangkabau; Bapak Datuk Parpatih Nan Sabatang ialah Cati Bilang Pandai, cendikiawan dan terampil; Ibu kedua datuk ini Indo Jati, putri sejati, lambang atas hak tanah

. Tambo yang disusun melalui pantun, pepatah-petitih, gurindam, yang setiap kata dan kalimatnya mengandung nilai-nilai filosofis.

Edwar Jamaris, telah melakukan penelitian terhadap empat puluh tujuh buah tambo, baik yang berada di Museum Nasional Jakarta, Leiden Belanda, dan London. Dalam tambo Minangkabau terdapat tokoh-tokoh sentral seperti Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumangungan, serta tokoh penunjang seperti Srii Maharajo Dirajo, Cati Bilang Pandai, Indo Jati dan Datuk Suri Dirajo.

Tokoh-tokoh mitologi (tokoh penunjang) seperti Sri Maharajo Dirajo ayah dari Datuk Katumanggungan, Cati Bilang Pandai ayah dari Datuk Parpatih Nan Sabatang, Indo Jati yang Ibu dari kedua tokoh sentral, dan Datuk Suri Dirajo mamak kedua Datuk. Semua tokoh penunjang yang terdapat dalam tambo adalah mengandung makna simbolik dan angan-angan penulis tambo terhadap keluarga

ideal
Minangkabau,
selanjutnya
dapat
diperhatikan kutipan berikut:
19 Terhadap isi tambo, kaba dan cerita hanya 2% fakta sejarah dan 98 %
mytology, MD. Mansur , Sejarah…., hal 37
14
Manajemen Suku

asal “earth goddess”; dan mamak mereka adalah Datuk Suri Dirajo, orang Bijaksana. Bapak, ibu dan mamak kedua tokoh sentral yaitu bangsawan, cendikiawan dan arif bijaksana. Hal ini sejalan dengan pandangan masyarakat Minangkabau sekarang yang tergambar dalam sebuah ungkapan “Bapak kayo, mande

barameh, mamak disambah urang pulo”20

Dan lainya dirikan kerajaan pada negeri Siak supaya lalu perahu kepada negari kita. Dan lagi dirikan kerajaan pada negeri Rembah Tembesi dan Rokan Pandalaian supaya jinak segala hamba rakyat Daulat yang dipertuan barang kemana berjalan. Maka dirikanlah kearajaan di tanah Aceh seorang supaya

Peranan dua tokoh sentral, Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan dalam cerita tambo adalah sebagai pencetus sistem pemerintahan yang disebut dengankalaras an yaitu kalarasan Bodi Chaniago dan kalarasan Koto Piliang. Berikut ini adalah kutipan Tambo disaat kedua Datuk memberikan nasehat kepada segenap pembesar-pembesar Kalarasaan masing-masing, isi nasehat Datuk Katumanggungan:

Maka tatkala Datuk Katumanggungan kepada laras
Koto Piliang “pegangkanlah kata Hambasembilan
patah, kepada raja dan Penghulu; pertama, dirikan

kerajaan di Bukit Batu Patah; kedua , didirikan kerajaan di Saruaso; ketiga dirikan kerajaan di Padang Gantiang,; keempat , dirikan kerajaan di Sumaniak; kelima dirikan kerajaan di Bandar Padang supaya jinak Wulanda akan maisi ameh manah kepada kita; kaenam’ dirikan kerajaan ditanah Jambi akan maisi emas manah kepada kita; ketujuh’ dirikan kerajaan di tanah Palembang supaya lalu perahu ke Jambi, dari pada tanah Jambi lalu kepada kita.

20 Edwar Jamaris, Tambo Minangkabau, (Jakarta, Balai Pustaka, 1991) ,hal
77
Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
15
(pergi) nak haji ke Mekkah dan Medinah segala hamba
Allah rakyat Daulat yang dipertuan. Itulah amanat aku
Selanjutnya dapat dilihat nasehat Datuk Perpatih Nan
Sabatang kepada kalarasan Bodi Chaniago sebagai berikut:

Maka tatkala (Datuk) Parpatih Nan Sabtang hampir mati, dipanggillah tiap-tiap negeri seorang sakoto nan se-laras Bodi Chaniago. Maka

berkatalah beliau kepada segala Penghulu nan tiap-tiap se-nagari. “Hai segala panghulu, pegangkan petaruh hamba, hai segala yang berbicara akan salapan patah (kata); pertama, kasih engkau kepada negari; kedua, kasih engkau pada isi negari; ketiga, kasih engkau pada orang kaya; keempat;, kasih engkau kepada orang tuha; kelima kasih engkau pada orang berilmu; keenam, kasih engkau pada orang gadang,; ketujuh kasih engkau pada segala yang benar; dan kasalapan, kasih engkau pada orang mempuyai bicara. Itulah nan tinggi dialam dan nan tinggi di dalam nagari. Maka janganlah engkau ubahi sepeninggal aku supaya selamat pekarjaan engkau selama-lamanya.

Memahami nilai-nilai falsafah dalam tambo, kaba dan cerita ini menjadi penting, karena tambo berisikan waktu yang sekarang dan menghadapi masa mendatang. Akan sangat jauh berbeda dengan memahami sejarah yang hanya menangani masa telah berlalu dan tidak akan

berulang21
21 M. Nasrun,Dasar- dasar…, hal 21-22

. Ide yang terkandung dalam falsafah itu tetap akan hidup terus, walaupun realisasinya akan tumbuh dan berkembang dan akan disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman. Falsafah adat Minagkabau yang tersusun dalam pepatah-petitih, pantun, fatwa dan dalam tambo Alam Minangkabau diataranya berisikan wilayah Pulau Paco itu meliputi:

16
Manajemen Suku

Dari Sirangkak nan badangkang, siluluak punai mati, hinggo buayo putiah daguak, sampai ka pintu rajo ilia, taruih kadurian ditakuak rajo. Hinggo aia babaliak mudiak, sampai ka ombak nan badabua, sailiran Batang Sikilang, hinggo lauik nan sadidiah. Sampai ka timua ranah alam Aie Bangih, taruih ka Rao jo Guguak Malintang, Pasisie Banda Sapuluah, hinggo taratak Aia Hitam, sampai ka Tanjuang Simalidu, pucuak Jambi Sambilan Lurah.

Tidak ada informasi dan pembuktian secara empiris mengenai batas Alam Minangkabau yang sesungguhnya. Hanya ada beberapa nama nagari yang telah lazim disebut seperti Sikilang Aie Bangih, Rao, Banda X, Tanjuang Simalidu dan Jambi. Perkiraan lain seperti Riak nan Badabua itu adalah Lautan Indonesia, Sikilang Aie Bangih, wilayah utara seperti tiku, Pariaman dan taratak Aia

Hitam berada di daerah Kampar22

Terdapat beberapa sebutan oleh para penulis terdahulu dalam menentukan dan membagi Alam Minangkabau, misalnya sebutan Darek untuk luhak nan tigo yaitu daerah yang terletak disekitar Gunung Merapi, Gunuang Singgalang, Gunuang Sago dan Gunuang Tandikek. Sedangkan daerah “kolonisasi” dari daerah Darek disebut dengan “rantau”. Penduduknya terutama berasal dari

Betapapun adanya, perkiraan dan analisa yang ada tentang tambo Alam Minangabau seperti yang dikemukakan olah para ahli, cukup menjadi panduan untuk mengenal Minangkabau, karena memang sangat menyedihkan hati kalau Minangkabau itu dilihat dari segi bukti-bukti sejarahnya.

22
Gusti Asnan, Kamus Sejarah…., hak 19, juga baca Mochtar Naim,
Merantau…, hal 60
Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
17

daerah Darek23. Wilayah Rantau tersebut meliput: Air Bangis di utara sampai ke Sasak. Tiku, Pariaman, Painan Balai Salasa, Air Haji dan Indrapura. Daerah rantau sistemnya lebih dekat kepada kalarasaan Koto Piliang, karena daerah hukum dari rantau adalah Rantau Barajo

dengan menjunjung tinggi “Daulat Tuanku”24

Dataran rendah disebelah Barat Bukit Barisan dan berbatasan dengan Samudra Indonesia, biasa disebut dengan “Pesisir”. Daerah Pesisir ini terbagi pula atas kesatuan-kesatuan Politik-Ekonomi, daerah seperti Tiku- Pariaman, disebelah Utara, Banda-X dan Indrapura

disebelah Selatan
.
25

Dari perspektif manajemen, sistem pemerintahan yang berlaku di Alam Minangkabau itu terbagi kepada beberapa bentuk diantaranya , Lareh nan Duo sebagai bentuk pemerintahan. Dan Luhak Nan Tigo, Rantau dan Pasisie

. Kubuang XIII meliputi Solok, Salayo, Saok Laweh, Guguak. Gantuang Ciri, Panjakalan, Sirukam dan Supayang, terus sampai ke Sariak Alahan III.

Sariak Alahan III kemudian menjadi Ranah Alahan Panjang yang terdiri dari Talaok, Koto Tuo, Sariak Alahan III, Taratak Talang, Sianggai-anggai (Sungai Anggai), Talang Babunggo, Salimpek, Aia Dingin dan Sungai Abu. Dari Kinari terus ke Muaro Paneh, Koto Anau, Batu Banyak dan Pancuang Taba.

Banda X yang terdiri dari Batang Kapeh, Taluak, Surantiah, Ampiang Perak, Kambang, Lakitan, Pangai, Sungai Tunu, Punggasan dan Aia Haji yang Kemudian bergabung dengan Sungai Pagu, menjadi kerajaan dengan sebutan “Sungai Pagu Surambi Alam Minangkabau”.

23 MD Mansur,Sejarah…. . , hal 3
24Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro, Seluk Beluk Adat Minangkabau, hal 87
25 MD. Mansur, Sejarah …hal 2

18
Manajemen Suku

adalah bentuk dasar dari wilayah (teritorial). Pelaksanaan dari manajemen akan kelihatan secara keseluruhan di nagari-nagari, yaitu Nagari Baampek Suku, dansuku

adalah ujung tombak dari pengelolaan anak
kamanakan di Minangkabau.
C. Luhak Nan Tigo

Minangkabau dilihat dari segi geografis, digolongkan kepadaLuhak danRa ntau. Kata “luhak” sebenarnya berasal dari kata ”luak”, menurut dialek Minangkabau berarti “sumur” yang bersaral dari bahasa Sansekerta atau melayu kuno “luak” artinya “sungai” dalam bahasa jawa kuno bebunyi “aloh” disingkat menjadi “leh”; aleh janawi dalam penyebutanya berbunyi “loh jinawi” artinya sungai yang mengalir. Setelah digabungkan dengan kata Jahnawi maksudnya Gangga (aloh jahnawi = sungai Gangga). Akhirnya loh jinawi itu maksudnya “kesuburan tanah di sekitar sungai atau lembah itu disebabkan mendapat air yang meresap dari sungai”. Kenyataanya bahwa Luhak Nan Tigo merupakan daerah subur. Pendapat lain mengatakan Luhak ialah tanah yang berlobang lantaran

bekas runtuh26

Daerah yang terletak di daerah pedalaman Minangkabau digolongkan kepada Luhak, yang terdiri dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah, ketiga luhak ini dipercayai sebagai daerah inti dari alam Minangkabau, daerah ini juga dikenal dengan sebutan daerahd arek.

. Menurut Hamka, Luhak berarti sumur tempat mandi, sebab asal sumur itu ialah tepi tebing yang luhak karena tergenang air.

26
Mid Jamal, Menyigi Tambo Alam Minangkabau, Bukittinggi, Tropic,
1985. hal 67. Baca juga Hamka, Islam dan Adat Minangkabau,
(Jakarta, Panji Mas, 1984), hal 93.
Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
19
Pada zaman Belanda, istilah luhak mereka samakan
denganReg entschap, pada saat pemerintah Indonesia,
luhak ini diidentikan dengan Kabupaten27

Kapan lahirnya alam Minangkabau, dalam sejarah terdapat suatu masa yang sesungguhnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tidak ada informasi dan pembuktian secara empiris mengenai alam Minangkabau yang sesungguhnya. Dari segi topografi, Negeri Minangkabau dilintasi oleh Bukit Barisan yang merupakan tulang punggung bagi pulau ini memanjang dari ujuang

Utara sampai ke ujung Selatan2 8

Dapat diduga, bahwa alam Minangkabau pada abad ke 14 dan 15, dalam masa telah bernama kerajaan Minangkabau, meliputi seluruh wilayah-wilayah Sumatera Tengah, yaitu wilayah yang terletak antara kerajaan Palembang dan Sungai Siak sebelah timur dan antara kerajaan Manjuto dengan Sungai Singkel pada sebelah Barat. Teras dari kerajaan yang besar itu menjadi kerajaan Minangkabau yang asli (Alam Minangkabau), kira-kira meliputi daerah Padang Darat sekarang, dan raja-raja dari kerajaan inilah yang memperbesar pengaruhnya dari pantai Barat sampai ke pantai Timur, yaitu kerajaan Indrapura, Indragiri dan Jambi. Tetapi menurut dugaan pengaruh Minangkabau di daerah perbatasan tidaklah begitu besar, dan kesatuan

kerajaan itu tidaklah lama bertahan
.
29

Dugaan yang dikemukakan di atas cukup beralasan, karena tidak didapatkan data yang pasti kapan wilayah ini terjadi. Walaupun dalam perkembangannya bahwa ranah

.
27
Gusti Asnan, Kamus Sejarah Minangkabau, (PPIM, 2003), hal 162
28
Mochtar Naim, Merantau Pola migrasi Suku Minangkabau (UGM
Press,1979), hal 14
29
M. Nasrun,Dasar- dasar, hal 17
20
Manajemen Suku
alam Minangkabau itu terdiri darilu h ak danra ntau30
Masing-masingluhak menyebar ke wilayahrantau
,
rantaupun terbagi kepada beberapa bentuk yaitur antau
Pesisirdan rantau Hilir demikian istilah yang pergunakan
oleh Gusti Asnan.
31

Luhak Tanah Datar yang berpusat di Batusangar. Batusangkar menjadi pusat kerajaan Minangakabau sewaktu Raja Adityawarman berkuasa sebagai rajo alam. Kemudian setelah Belanda memasuki Batusangkar, maka mulailah dibangun pada tahun 1822. Setelah adanya perjanjian pada tanggal 10 Januari 1821, antara beberapa kerajaan di sekitar Batusangakar dan Saruaso dengan Belanda, karena mereka terdesak oleh kaum Paderi. Pembangunan Batusangkar juga dilanjutkan dengan pembangunan benteng Fort Van Der Capellen yang pembangunan dimulai pada tahun 1823, Batusangkar pernah menjadi tempat kedudukanHoofdreggent van.

Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah, masing-masing Luhak mempunyai koloni (rantau). Untuk lebih jelas akan dikemukakan secara ringkas.

30
MD. Mansur DkkSej arah…. hal 2 . Menggunakan istilahPesi si r,
Darek dan Rantau,
31
Mochtar Naim,I bid, hal 2, mengutip pengertianra n t au dari tiga
kamus yang berbeda 1. Kamus Bahasa Melayu (Singapura), 2.Kamus
Bahasa Dewan (Kuala Lumpur), dan 3 Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Bhg II hal 125 yaitu Rantau ialah kata benda yang berarti

dataran rendah atau daerah aliran sungai, jadi biasanya terletak dekat
ke- atau bagian dari daerah pesisir.
Sedangkan rantau dalam arti yang dikehendaki disini adalah daerah
otonom penuh, mempunyai peraturan-peraturn pemerintahan sendiri,
yang secara emosional terikat dengan “tanah pangkal”. Jadi perbedaan
antara Luhak dengan rantau dari segi teritoriumnya, sedangkan untuk
mengelola diserahkan kepada anak nagari masing-masing, yaitu

Luhak bapanghulu, rantau barajo
Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
21
Minangkabau,
Asisiten
Residen
Padang

Darat (Padangsche Bovenlanden), Sekarang Batusangkar menjadi pusat ibukota kabupaten Tanah Datar.

Wilayah rantau dari luhak Tanah Datar meliputi;
Langgam nan Tujuah, terdiri dari; Singkarak-Saniang

Baka, Camin Taruih Koto Piliang. Sulik Aia-Tanjuang Balik CuManti Koto Piliang. Saruaso-Limo Kaum CuManti Koto Piliang. Simawang-Bukik Kanduang Padamaian Koto Piliang. Batipuah, Harimau Campo Pasak Kungkuang Koto Piliang. Silungkang-Padang Sibusuak Gajah Tongga

Koto Piliang32. Kubuang XIII meliputi; Solok, Salayo, Saok Laweh, Guguak, Gantuang Ciri, Cupak, Koto Anau, Kinari, Muaro Paneh, Gauang, Panjakalan, Sirukam dan

Supayang.33 Arah Selatan ke Sungai Pagu, bahkan menjadi kerajaan dengan sebutan “ Sungai Pagu Surambi Alam Minangkabau” dengan raja pertama adalah Syamsuddin Siduano gelar Yang di Pertuan Bagindo Sutan

Basa34

Luhak Agam yang sebagiannya disebut dengan Cancang Anam Baleh yaitu Sianok-Koto Gadang, Guguak-Tabek Sarojo, Sariak-Sungai Pua. Batagak-Batu Palano, Lambah- Panampuang, Biaro-Balai Gurah, Kamang-Salo, Magek-

. Pengaruh kerajaan Sungai Pagu sampai ke Banda
X, yang dipimpin oleh Inyiak Alang Palabah.

Luhak Agam, salah satu luhak di Minangkabau. Terletak di kaki gunung Merapi dan Singgalang dan dipercaya yang didominasi oleh ajaran Dt Parapatiah Nan Sabatang dengan sosial politiknya Bodi Chaniago.

32

Rasjid Manggis Tidak memasukkan Silingkang-Padang Sibusuak kedalam langgam nan 7 dan merupakan kebesaran dari lareh Koto Piliang,,M inangkabau… hal 114-115.

33
Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro, hal 116
34
Ibid
22
Manajemen Suku
Tilatang,35

Luhak Agam juga pernah menjadi pusat pendidikan Islam, terutama pada saat Islam mulai masuk ke daerah pedalaman, yakni Koto Tuo, begitu juga saat terjadinya Gerakan dan Perang Paderi banyak Ulama yang terlibat.

perjalanan terus bergerak ke arah Utara melalui Tabek Patah, Tanjuang Alam, Ampek Angkek, ke arah Barat, Padang Gaduik, Koto Rantang, kemudian terus ke rantau Pasaman, Kumpulan, Bonjol, Malampah sampai Sikilang Aia Bangih.

Lama sebelum kedatangan Belanda, daerah Agam telah berhubungan dengan pantai barat, terutama daerah sekitar Pariaman untuk mengambil garam dan mendapatkan

ikan
kering.
Semenjak

Belanda memperkenalkan sistem pemerintahannya, luhak Agam senantiasa memperoleh kedudukan sebagai daerah administrasi setingkat Residentie, Afdeeling, Bun atau

Kebupaten dengan ibu Kotanya Bukittinggi. Namun
semenjak tahun 1985 ibukota Agam dipindahkan ke
Lubuak Basuang.
35

Dt. Toeah, ed, Damanhoeri, Tambo Alam Minangkabau, hal 56. Dt.
Toeah menuliskan sampai no 15 yang no 16 adalah terdapat beberapa
pendapat diantaranya, Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu,dalam
bukunya Pokok-pokok Pangangan Panghulu dan Bundokanduang,
memasukan Kamang Mudiak, Kamang Hilia secara terpisah ke dalam
Cancang Anam Baleh, menurut penulis itu sangat tidak masuk akal,
karena nama Kamang Mudiak-Kamang Hilia nama itu baru tahun
1949 yang sebelumnya bernama Surau Koto Samiak untuk Kamang
Mudiak dan Aua Parumahan untuk Kamang Hilia, Dizaman Paderi
masih bernama Kamang (saja), Pedapat lain mengemukakan bahwa
Koto Rantang adalah salah satu dari Cancang Anam Baleh tersebut
alasannya adalah karena Koto Rantang itu pintu gerbang ke arah
Bonjol dan Malamah sampai ke Air Bagih daan Rao Mapattunggul ,
(wawancara bulan Pebruari tahun 1995, dengan Dt. Tumbijo Dirajo
asal Koto Rantang), Namun penulis cendrung bahwa Tilatang adalah
salah saatu dari Cancang Anam Baleh tersebut

Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
23

Daerah ini juga pernah memegang peranan penting dalam dunia pendidikan barat, dan itu ditandai dengan hadirnya Sekolah Raja di Bukit Tinggi dan banyaklah warga Koto Gadang yang berpendidikan barat serta menduduki jabatan penting pada birokrasi kolonial dan nasional.

Luhak Limo Puluah yang mulanya terdiri dari 50 orang Niniak dari kaki Gunuang Sago, mereka memulai penyebaran daerah melalui Koto Tinggi, Baboi, Situjuah Batua, Ladang Laweh, Banda Dalam, Situjuah Gadang terus ke Mungka dan berdirilah nagari-nagari Koto Nan Gadang, Koto Nan Ampek, Tiakar, Mungka, Simalanggang sampai ke Pangkalan terus ke rantau Kampar Kiri- Kampar Kanan, Siak Indragiri.

Luhak Limo Puluah yang berpusat di Payokumbuah, sekarang menjadi Kotamadya, cikal bakal kota ini mulai dibangun dengan sungguh-sungguh sejak tahun 1832. Tahun itu sebuah pos militer dibangun dan sejumlah serdadu ditempatkan di sana. Status kota yang semula sebagai

pusat
perekonomian
ditandai
dengan
dibangunnya
keagenan
Nederlandsch

Handel Maatschappij (NHM) 1836. Keberadaan pos militer dan NHM inilah yang menjadikan Payokumbuah menjadi sangat penting, dan dengan latar belakang itulah Payokumbuah sebagai pusat pemerintahan di masa Belanda terutama setelah dibentuknyaAfdeeling

Limopuluah Kota. Kota Payokumbuah juga menjadi kota
pendidikan, kota ini tercatat sebagai kota di mana
Universitas Andalas pertama kali membuka kelas36
Secara etnis, daerah-daerah yang berada di rantau itu
tetap menganggap dirinya sebagai orang Minangkabau3 7
36
Gusti Asnan, Kamus… hal 227
37
Mochtar Naim, Merantau ….., hal 14. Gusti Asnan, Kamus… hal 20.
,
24
Manajemen Suku

karena alam Minangkabau itu jauh lebih luas dari daerah administratif Sumatera Barat dewasa ini, dan sebagian besar penduduk yang mendiami daerah Muko-Muko (Bengkulu), Kuantan dan Kampar serta Rokan mengatakan berasal dari Minangkabau. Akhirnya luhak dan rantau berada dalam beberapa Kabupaten dan Kotamadya, bahkan tersebar di beberapa kabupaten di luar propinsi Sumatera Barat. Penyebaran etnis Minangkabau, dengan “meninggalkan kampung halaman

untuk pergi merantau”38
D. Lareh Nan Duotelah memberi ruang dan gerak

mereka berkembang tidak hanya sebatas Luhak Nan Tigo dan Pulau Sumatera saja, bahkan sampai ke Negeri Sembilan. Di negeri Sembilan berkembang dan menyebar sehingga dikenal dengan Adat Parpatih yang telah menjadi “identitas’ bagi masyarakat Minang disana.

Minangkabau dilihat dari segi Sosial-Politik disebut denganLareh. Perkataan kalarasan berasal dari laras dalam dialek Minangkabau disebut dengan Lareh artinya jatuh. Sebagai kiasaan menyatakan pola pikir dari Dt Parapatiah Nan Sabatang dan Dt Katumanggungan. Akan tetapi setelah dijadikan kata “laras” maka pengertiannya adalahlo op senapan atau tempat keluar peluru. Agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman disini akan memakai kataLa reh .

Lareh bermakna hukum yaitu tata cara adat yang dipakai
secara turun temurun (dipaturun-panaikkan), dalam
38

Mochtar Naim, merinci unsur pokok merantau:-Meningglakn
kampung halaman –dengan kemauan sendiri, -untuk jangka waktu
lama atau tidaak, -dengan tujuan mencari penghidupan, menunutut
ilmu atau mencari penglaman, -biasanya dngan maksud kembali
pulang daan merantau ialah lembaga yang membudaya. Ibid hal 3

Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
25

menjalankan fungsi panghulu, untuk menata anak kemanakan.Lar eh juga diartikan seukuran atau seimbang, dalam pelaksanaan sering di jumpaiundang yang berbunyi kok mangati samo merah, kok manambang

samo barek. Jadi kata lareh dalam konteks ini, berarti
seukuran atau seimbang yaitu diselaraskan39

Dalam mengemukakan pengertian Koto Piliang dan Bodi Caniago, ada sebagian pendapat. Menurut Tambo Koto Piliang itu berasal dari kata, “kato nan pilihan” artinya tunduk kepada undang–undang yang telah dituang dalam

kata-kata
.
Untuk
lebih
menyempurnakan
pemerintah
di

Minangkabau, kedua nenek moyang itu yaitu Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatih Nan Sabatang bersepakat membentuk sistem kelarasan. Sistem itu dinyatakan laras, sama dengan lareh. Dapat dikatakan Dt. Katumanggungan peletak dasar kelarasan Koto Piliang dan Dt. Perpatih Nan Sabatang sebagai peletak dasar Bodi Caniago.

40

Koto Piliang berasal dari kata Kerta Philhyang yang artinya: Kerta = kemakmuran, phile bahasa Yunani artinya mencintai/dicintai Hyang (bahasa Sanskrit) artinya Dewa/raja. Kerta philhyang = kemakmuran yang dicintai raja. Kata-kata tersebut telah berasimilasi tatal

. Dan Bodi Caniago artinya budi nan bahargo. Di samping makna yang tersebut di atas, ditinjau dari sudut Tipologi bahasa berasal dari bahasa Melayu Kuno atau sanskerta adalah:

39
Hamka,I sl am… hal 93 dan dalam MD. Mansur ,Sej arah… hal 3
40

Kato (kata-kata) seperti yang terkandung dan terungkap dalam
prinsip-prinsip dasar atau rumusan-rumusan kebenran, pepatah-petitih,
patuah, mamangan…dalam memahami nilai-nilaiyang dominan dianut
oleh mereka. Azmi, Pelestarian ….dalam Minangkabau yang Gelisah,
hal 84.

26
Manajemen Suku

dalam bahasa Melayu Minangkabau; karta menjadi koto, sebagai akibat adaptasi berdasarkan stuktur morfologis, yakni kerta menjadi kerto sampai menjadi “koto”. Filhyang, terus huruf F disebut P. Menjadi Piliang. Akhirnya sampai kepada Koto Piliang.

Bodi Caniago berasal dari kata Bhudi Catriarga, Buddhi Catniarga artinya: Bhudi = pikiran (asal nama sejenis pohon yang rindang daunnya, di sini asal turunannya ilham sebagai hasil tapa, Shidarta Gautama, dalam bahasa melayu disebut pohon Bodi, yang maksudnya sama dengan musyawarah. Perkataan Catriarga ditinjau dari sudut morfologi mengalami adaptasi stuktur bentuk kata ke dalam bahasa Melayu Minangkabau Caniago. Dalam perkembangannya Caniago= Catni dan Arga; Catni mengalami matatesis menjadi canti. Canti mengalami sinkop yakni hilangnya satu fonem di tengah kata, sehingga menjadi “cani”. Begitu juga Arga atau aga berarti puncak (gunung) seperti tri arga =tiga gunung). Perkataan Buddhi Catniarga (dialek Minangkabau: Bodi Caniago), dimaksudkan “pikiran puncak yang baik” atau dengan

kata lain: pikiran atau budi yang menjadi kebaikan.41
Kedua sistem tersebut sampai sekarang berkembang
sepanjang gunung Marapi, sajajaran gunung Singalang,

Terlepas dari perbedaan nama dan pengertian tentang Koto Piliang dan Budi Chaniago, kita lihat kembali dari sistem pemerintahan, sistim pemerintahan yang disusun oleh Dt. Katumanggungan dengan semboyan “Titiak dari ateh”, sedangkan sistem yang disusun oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang bersemboyan “mambusek dari bumi”, berdasarkan kedaulatan rakyat.

41
Mid Jamal, Menyigi… hal 7i. Baca juga H. Bagindo Suarman Dkk,
Adat Minangkabau: Nan Salingka Hhiduik, hal hal 35.
Bab 2: Minangkabau dalam Lintasan Sejarah
27
saedaran gunung Pasaman, salilik gunung Sago, yang
berawal di “sawah satampang baniah, makanan urang
Tigo Luhak” di Pariangan Padang Panjang. Dibawah ini
dapat dilihat perbedaan yang mendasar antara sistem
Koto Piliang dan Budi Chaniago.
PERBEDAAN ANTARA KEDUA SISTEM
KALARASAN KOTO PILIANG KALARASAN BUDI
CHANIAGO

- Nagari berdaulat pada
yang dipertuan (Rajo tigo
selo) “titiek dari ateh”

- Susunan panghulu
bertingkat ada panghulu
pucuak
- Balai-balai alang katabang
- Dalam putusan ada kata
utus dari raja (pucuak)

- Nagari berdaulat pada rakyat Membusek dari bumi

- Panghulu dudak samo

randah tagak samo tinggi
– Balai-balai gajah maharam
– Keputusan tetinggi adalah

“kato mufakat”
Pada sisi lain Dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo42
42
Dr. Alis Marajo Dt. Sori Dirajo, Pemakalah pada Seminar tentang
Budaya Minangkabau di Era Globalisasi dengan judul Peranan Niniak
Mamak dan Pemerintahan Daerah dalam Upaya Kembali ke Nagari,
disajikan pada tanggal 22 Oktober 2000 seperti yang penulis kutip
pada halaman 3 dan 6 makalah tersebut.

mengemukakan terdapat empat sistem pemerintahan yang berlaku di nagari-nagari, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Adat Minangkabau Universitas Andalas;

1.
Mengunakan Lareh nan Gadang (Koto Piliang)
dengan kepemimpinan Pucuak Kaampek suku”
2.
Sistem Lareh nan Bunta (Budi Chaniago)
kepemimpinannya disebut dengan “Urang Tuo”.
28
Manajemen Suku
3.
Sistem Lareh nan Panjang (Pariangan) dengan
kepemimpinan bernama “Lantak Nagari”
4.
Sistem Kerajaan Pagaruyang” dengan kepemimpinan
Basa Ampek Balai
Pendataan itu dengan mengelompokkan nagari-nagari di
Minangkabau kepada empat sistem yang berlaku yaitu:
1.
Koto Piliang sebanyak 302 Nagari
2.
Budi Caniago sebanyak 120 Nagari
3.
Pariangan sebanyak 68 nagari
4.
Pagaruyuang sebanyak 30 nagari

Dalam tulisan ini, tidak akan membahas secara lebih jauh, karena tidak mencakup bahasan pokok dalam buku ini. Paling tidak apa yang dikemukan, menjadi wacana dan pengembangan pemikiran wawasan bagi kita semua, ternyata adat itu dinamis, untuk itu diperlukan penelitian yang lebih luas tentang hal tersebut.

BAB 3
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
29
NAGARI PEMERINTAHAN TERDEPAN DI
SUMATERA BARAT
A. Pengertian Nagari

Nagari dalam tradisi masyarakat Minangkabau adalah identitas (icon) kultural dari sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Di dalam Nagari, terkandung sistem yang memenuhi persyaratan embrional dari sebuah sistem negara. Nagari yang terdiri dari suku-suku dalam artian miniatur, dan merupakan republik kecil yang sifatnyaself

contined, otonom dan mampu membenahi diri sendiri.

Sebagai suatu lembaga, nagari bukan saja dipahami sebagai kualitas teritorial, akan tetapi juga merupakan kualitas

genelogis.
Nagari
merupakan

lembaga pemerintahan dan sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan masyarakat otonom, nagari merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas. Ia mempunyai pemerintahan sendiri, punya

30
Manajemen Suku

adat sendiri yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya. Nagari merupakan daerah dalam lingkungan konfederasi kultural Minangkabau dan berhak mengurus diri sendiri. Dari sisi ini, dapat dilihat bahwa Lembaga Nagari juga berfungsi sebagai lembaga adat dan pemerintah, keduanya kait-berkait, jalin-menjalin dan merupakan kesatuan yang integral.

Nagari dalam sistem pemerintahannya mempunyai unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun ia juga merupakan kesatuan “holistik“ bagi perangkat tatanan sosial budaya lainnya. Ikatan bernagari bukan saja

Primodial Konsanguinal sifatnya, tapi juga Struktural
Fungsional, dalam artian teritorial pemerintahan yang
efektif. Secara Horizontal antara sesama Nagari terdapat
ikatan emosional dan bukan struktural fungsional.
Nagari merupakan kumpulan sekurang-kurangnya empat
koto atau disebut empat suku (kapalo koto, ikua koto,
korong tangah atau galanggang tangah dan lain
sebagianya)
Ditinjau dari proses kelahiran nagari Minangkabau,
jelasnya:
1.

Nagari itu himpunan beberapa buah koto dimana setiap koto himpunan dari orang sesuku dengan satu pucuk pimpinan yang disebut Penghulu

2.

Koto itu sendiri merupakan himpunaan dari beberapa buah dusun. Dusun kumpulan dari beberapa jurai kaum yang merupakan beberapa buah taratak dan taratak merupakan himpunan orang yang saparuik (seibu=saudara), secara integral dapat disebut pimpinannya:

-
Sa-rumah pimpinannya mamak rumah
-
Sa-paruik sajurai pimpinannyatu ng g a na i
-
Sa-koto pimpinannyaPe ng hu l u
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
31

Dari prespektif lembaga adat, nagari adalah sebagai kesatuan masyarakat dan hukum adat yang lebih dikenal dalam filosofi `Nagari bapaga undang, adat salingka

nagari`. Lembaga adat disusun berdasarkan prinsip-
prinsip sistem kekerabatan matrilineal dan teritorial yang
sudah dilaksanakan jauh sebelum kemerdekaan.

Walaupun nagari pernah “dilanda krisis” di zaman Rezim Orde Baru, yang berakibat porak-porandanya tatanan masyarakat, hilangnya rasa kebersamaan dan gotong royong, juga terjadinya degradasi, banyaknya generasi yang lahir waktu itu, tidak tahu dan tidak memahami adat-istidat yang berlaku disekitar mereka, namun keberadaan nagari tetap eksis sampai sekarang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok No.4 Tahun
2001:Nagariadalah kesatuan Hukum Adat yang terdiri dari

himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

B. Sejarah dan Perkembangan Nagari

Sebuah pandangan yang dikemukakan oleh Gusti Asnan dalam melihat nagari. Perlakuan orang Minang terhadap nagari kadang-kadang memang berlebihan. Nagari sering dianggap sebagi suatu “perfek” dan “asli” milik orang Minang. Maksudnya adalah bahwa nagari merupakan mahakarya orang Minang semata atau keberadaannya hanyalah karena orang Minang. Nagari adalah salah satu “trade mark”. Namun telah menjadi simbol dan

32
Manajemen Suku
perwujudan sebagai tatanan sistem sosial, politik dan
budaya orang Minang43

Pandangan yang rada “pesimis” itu ada benarnya, apabila dilihat dari catatan sejarah tentang lahirnya dan berkembangnya nagari di Minangkabau. Secara historis Nagari merupakan unit teritorial tertua yang bersifat otonom yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau, istilah yang paling umum untuk menggambarkan nagari

itu adalah sebuah republik mini otonom4 4
Dalam kehidupan bermasyarakat timbulnya istilahbar ek
sapikua, ringan sajinjiang, merupakan cerminan dari

pola kehidupan masyarakat, dalam pergaulan tidaklah mungkin terlepas dari rasa kebersamaan. Dengan demikian, rasa kebersamaan itu merupakan kepentingan

Nagari dengan sistem pemerintahan masing-masing, dan mempunyai wilayah serta adat sendiri dalam mengatur tata kehidupan anggota-anggotanya. Nagari sebagai institusi (pemerintahan) tidak menghiraukan pergantian kepemimpinan, karena anggota-anggota dari “republik” itu adalah saudara/dunsanak atas dasar kebersamaan secara geografis, sosial maupun kultural.

Rasa kebersamaan, dalam hubungan sesama anggota masyarakat sangat menonjol dalam kehidupan sosial, manusia menurut sifatnya tidaklah dapat hidup sendiri, dia membutuhkan pertolongan. Sejak dari kecil si anak perlu orang tuanya, setelah uzurpun tidak dapat berbuat banyak tanpa bantuan orang lain. Adanya hubungan tolong menolong dalam kehidupan, dan inilah yang menjadi dasar pergaulan hidup sesama makhluk Tuhan.

43
Gusti Asnan, Nagari pada masa Kolonial. Lentera 21 hal 33
44
Imran Manan, Nagari Pra Kolonial … lentera hati hal 22
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
33
bersama dalam kehidupan yang dapat dilalui secara
bersama-sama pula.

Atas dasar kebersamaan, yang dimulai dari beberapa keluarga, antara keluarga dengan keluarga yang lain akhirnya bersatu, kemudian berkembangan dalam komunitas dalam kelompok tertentu. Komunitas itu akhirnya berinteraksi dan bekerja sama dalam komunitas lain, yang akhirnya terbentuklah taratak yang berawal dari :

Singok nan bagisia
halaman nan salalu
batunggua bapanabangan
bapandam bapakuburan

Perluasan teratak, akan menimbulkan kampung demi kampung yang terdiri dari beberapa suku, yang dikembangkan dalam sistem dan telah menempati wilayah yang sama, maka terbentuklah koto yaitu:

Balabuah batapian
Batungua bapanabangan
Badusun bagalangang
Bakorong bakampuang

Pada tahapan koto, adanyalabu ah yang menghubungkan satu kampung dengan kampung yang lain,tapia n sbagai sumber air untuk kebutuhan irigasi dan tempat mandi, cuci dan kakus yang dilengkapi dengang ala ngg an g tempat bermain.

Taratak telah menjadi kampung dan sebuah kampung telah menjadi koto setelah melalui kesepakatan untuk menunjuk tuo koto yang menurut aturan harus dilantik oleh perpanjangantangan keselarasan Koto Piliang atau

34
Manajemen Suku
Bodi Caniago dengan menyumpah (minum air keris
siganjo aie untuk setiap koto). Ciri-ciri Koto adalah:
1.
Pada mulanya merupakan anggota kaumsaparu ik
(satu induk)
2.

Koto dinyatakan sebagai satu suku, nama sukunya diprogramkan dari pucuk pimpinan keselarasan sesuai dengan nama pecahan dari suku-suku induk

3.
Ada koto, ada suku, ada Penghulu dan ada
pelantikan menurut kebesaran adat
4.
Pada anak kemenakanan yang sekoto, berarti
saparuik,
sasuku,
sapanghulu
dinyatakan
dunsanak, artinya tidak boleham biak-mambiak
(menjalin hubungan pernikahan)
5.

Mereka terdiri dari beberapa kaum, masing-masing kaum senenek membangun rumah gadangnya sendiri beserta denganran gkiang yang terletak didepannya

Koto merupakan cikal bakal berdirinya nagari. Tidak ada laporan resmi mengenai jumlah nagari asli (nagari adat) sebelum pemerintahan Belanda. Ketiadaan laporan itu berlanjut sampai tanaman paksa dipraktekkan, sehingga terjadi penambahan nagari-nagari. LC. Westenenk dalam bukunya ”De Minangkabausche Nagari” mengemukakan syarat-syarat sebuah nagari sebagai berikut:

Basawah baladang

Bataratak bapanyabungan
Badusun bagalangang
Baitiak ba ayam
Baanak bakamanakan
Bakabau bakambiang
Batabek batanam
Bakorong bakampuang
Bacupak bagantang

Baradaaik balimbago
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
35
Bataratak bakalo koto

Apabila dikatagorikan kepada periodisasi sejarah, paling tidak ada empat periode yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta pasang surut nagari di Minangkabau yaitu: Periode Pra-kolonial, Periode Kolonial, Periode Kemerdekaan dan Periode Otonomi Daerah.

1. Periode Pra-Kolonial
Dimasa pra-kolonial, kehidupan nagari dikendalikan oleh

adat45. Teritorial nagari yang biasanya terdiri dari hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi adalah wilayah nagari yang terdiri dari hutan rimba yang belum terbuka, termasuk rawa-rawa. Sedangkan hutan rendah adalah sawah, ladang, kebun dan tanah perumahan serta

pekarangan, semua tanah yang telah diolah46

Stuktur masyarakat nagari di Minangkabau disusun berdasarkan prinsip-prinsip matrilinial, dari tinjauan antropologi, maka kelompok kekerabatan yang mendiami nagari-nagari di Minangkabau itu akan terdiri dari suku

(scan), kaum (lineage), paruik (sub-lineage)

dan berfungsi sebagai dana cadangan, baik bagi nagari ataupun bagi anak kamanakan dalam suku.

47
45
Keebet Von Benda-Beckman, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat
(Jakarta, Grasindo, 2000), hal 67
46
Bandingkan dengan pendapat Soewardi Idris Dt. Bandaro Panjang,
2004) Hal 62
47
Imaran Manan, nagari pro kolonial…, hal 7 dan bandingkan dengan
Mochtar NaimM e rantau…18-19 juga baca A. Rivai Yogi,Sast ra
Minang (Jakarta Mutiara Sumber Widya), hal 23-24
36
Manajemen Suku

Setiap orang dalam sebuah nagari adalah anggota dari salah satu kelompok matrilinial dalam nagari tersebut, artinya harus menjadi kemenakan dari seorang panghulu yang bersangkutan. Kondisi seperti ini memudahkan dalam memenej anak kemenakan, karena telah berada pada sebuah komunitas kecil dalam wilayah ketetanggaan. Wilayah ketetanggaan ini mempunyai aturan sendiri yaitu sebuah kesepakatan, yang dalam sistem musyawarah adat disebut denganbu ek. Tentang perkembangan nagari akan dibahas lebih jauh pada Sub C dalam bab ini.

2. Periode Kolonial

Sebelum pecahnya Perang Paderi 1821, Sumatera Barat berada dalam kesatuan Luhak dan Rantau, yang terdiri dari nagari-nagari. Dan nagari diberi kebebasan secara adat, namun setelah pemerintahan kolonial Belanda, secara berangsur-angsur dan sistimatik mengadakan pendekatan, dengan berpedoman kepada Regering Reglement (RR) tahun 1854 (Stbl nomor 129 tahun 1854), semacam undang-undang dasar untuk negeri jajahan Hindia Belanda yang pelaksanaannya diatur dalam ordonansi.

Pada Plakat Panjang tahun 1833, Belanda mengakui keberadaan nagari dengan sikap tidak akan mencampuri urusan nagari (otonomi), secara politik kekuasaan pemerintahan Belanda membiarkan pemerintahan nagari diatur menurut adat yang berlaku, dan dipertegas lagi dalam ordonansi 27 September 1918

Pada tahun 1848, Belanda mengatur pemerintahan nagari
yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintahan
penjajahan48
48 Soewardi Idris, hal 86, 2004
. Insitusi baru didirikan yaitu Tuanku Laras
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
37

merupakan koordinator beberapa nagari menyangkut pengumpulan pajak, pelaksanaan tanaman paksa terutama kopi untuk diekspor ke Belanda. Pejabat pribumi yang melaksanakan kebijakan Belanda di Minangkabau ini cukup ditakuti, gajinya besar dan tumbuh menjadi feodalis baru.

Pemerintahan keselarasan ini berakhir tahun 1917 diganti dengan peraturan pemerintah Belanda tanggal 27 Septembar 1918 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 667, yang isinya tentang pemerintahan baru paska pemerintahan Tuanku Laras, setelah dilakukan perubahan dan penambahan dikeluarkan Inlandsche Gemeente

Ordonantie Buitengewesten (IGOB) tahun 1938
(Lembaran Negara 490).

Menurut IGOB, nagari berkedudukan sebagai Badan Hukum Bumi Putra yang diberi hak mengatur urusan rumah tangga sendiri yang sama maksudnya dengan otonomi. Sebelum IGOB diberlakukan, Belanda mengangkat Penghulu-Penghulu baru diluar adat seperti Penghulu pasar, Penghulu nikah dan di Nagari diangkat

Penghulu Kepala (Angku Kapalo=Kapalo Nagari)49
49 Ibid, hal 87

. Jadi otonomi yang diberikan pada hakekatnya membiarkan rakyat sendiri menolong nasibnya, tanpa bantuan anggaran belanja dari pemerintah jajahan.

Sebagai tindak lanjut dari RR 1854 Nomor 129, maka pada tahun 1903 pemeintahan Hindia Belanda mengeluarkan Inlandsche Gemente Ordonantie Stbl Nomor 321, dan tahun 1918 mengeluarkan Stbl Nomor 667. dengan kedua ordonansi ini, maka tertatalah kembali susunan tingkat pemerintahan sebagai berikut:

38
Manajemen Suku
1.
Provinsi, misalnya provinsi Sumatera dipimpin oleh
Gubernur. Beberapa gewest (misalnya

gewest Sumatera Barat Tapanuli) dihapus dan digabungkan menjadi provinsi

2.

Residentie atau keresidenan, misalnya Keresidenan Sumatera Barat dipimpin oleh Residen. Keresidenan Padang Darat (Padangsche Bovenlanden) dan Padang Benedenlanden (Padang Laut), yang ada selama ini dihapus dan digabungkan menjadi satu keresidenan, yakni Keresidenan Sumatera Barat

3.
Afdeling, dipimpin oleh Asisten Residen alias tuan
Luhak ala Minang.
4.
Onder Afdeling, dipimpin oleh kontolir alias Tuan
Kumandua ala Minang
5.
District, dipimpin oleh Demang alias Wedana yang
mempin wilayah kewedanaan.
6.

Onder District, dipimpinan oleh Asisiten Demang alias Asisten Wedana atau Camat yang dipimpin wilayah kecamatan

7.
Nagari, dipimpin oleh Kepala Nagari atau Angku
Palo.

Keadaan seperti ini masih berlangsung sampai pada zaman penjajahan Jepang, dan awal-awal kemerdekaan dan berlanjut sampai agresi Belanda ke II tahun 1948/1949

3. Periode Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Dwi Tunggal (Soekarno –Hatta), jelas membawa makna penting dalam nilai-nilai dasar budaya, politik bangsa Indonesia Pada awal kemerdekaan, namun tidak serta

Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
39
merta merubah susunan pemerintahan nagari di
Minangkabau.

Perubahan sedikit terjadi, setelah dikeluarkannya Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20 dan 21 tanggal 21 Mei 1946 yang menetapkanPerubahan

dalam Susunan Kelambagaan Nagari, perobahan itu

setelah mendengarkan Rapat Pleno Komite Nasional Keresidenan Sumatera barat pada tanggal 18 Maret 1946, dengan pertimbangan untuk menegakkan demokrasi serta memperlancar pemerintahan dan pembangunan nagari- nagari. Unsur-unsur dari pemerintahan nagari adalah Wali Nagari, Dewan Perwakilan Nagari (DPN) dan Dewan Harian Nagari (DHN), dengan demikian posisi wali nagari menjadi sangat kuat, karena sekaligus merupakan ketua

DPN dan DHN50

Secara administrasi yang berlaku umum di Sumatera Barat, pemerintahan berada dibawah jorong, berpedoman kepada surat Keputusan Mendagri No 17/1977 tanggal 25 Januari, pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan No

yang berlaku umum di Sumatera Barat

Tanggal 15 Januari 1954, Presiden Soekarno menerbitkan keputusan No. 1 yang isinya antara lain menghapuskan daerah otonomi, menghidupkan kembali wilayah pemerintahan sesuai dengan ordinasi tahun 1938 (IGOB). Dengan penjelasan sistem demokrasi yang berlaku di nagari adalah demokrasi modern tidak dengan demokrasi adat.

Penjabaran keputusan No. 1 ini ditindaklanjuti oleh
pemerintah
Propinsi
Sumatera
Tengah

dengan mengeluarkan ketetapan No. 2/6/55 yang memberi petunjuk tentang cara pembentukan DPR Nagari.

50 Efi Yandri, Nagari dalam Perspektif Sejarah, (Lentara 21,2003), Hal, 61
40
Manajemen Suku

259/GSB/1977 tentang Penetapan Jorong disamakan denan Desa. Keadaan ini terus berlangsung sampai berakhirnya jorong ditetapkan menjadi desa pada 1 Agustus 1983.

Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1979, nagari dipecah menjadi 3500 desa, jo Perda No 8 tahun 1981, dan berlaku efektif di Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983, nagari lenyap dalam bentuk pemerintahan jorong yang ada dikembangkan menjadi desa yang berhak mengatur urusannya sendiri.

4. Periode Otonomi Daerah

Dalam membahas nagari di era Otonomi Daerah, terlebih dahulu akan dikemukakan keadaan nagari di era Peraturan Daerah (Perda) 13 tahun 1983. Tinjauan ini, berguna agar dapat dibandingklan dengan nagari diera Otonomi Daerah sekarang.

Nagari dalam Perda No 13/1983, pasal 1 huruf (e) Nagari adaalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan dari beberapa suku yag mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Tidak mempunyai hak dan wewenang dalam sistem pemerintahan. Nagari semata-mata hanyalah mengatur kehidupan masyarakat nagari sepanjang adat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh lembaga Karapatan Adat Nagari. Nagari tidak lagi merupakan suatu organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat. Nagari diganti dengan desa berdasarkan Undaang-undang No 5 /1979 tentang pemerintahan desa.

Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
41

Walaupun nagari melalui Perda no 13/1983 secara akal- akalan sempat dialihkan dengan menjadikan unit kesatuan adat dan ekonomi, pada saat itu kepala desa:- wajib mempedomani keputusan KAN (Karapatan Adat Nagari), tetapi itu hanya macan kertas yang tidak punya gigi. Dalam kenyataanya, desa-lah yang lebih kuat, karena menjadi ujung tombak pemerintahan pusat. Dengan demikian reduplah demokrassi asli yang selama ini hidup

dan berkembang di nagari51
51 Mochtar Naim, Perspektif Nagari ke Depan, hal xi

Reformasi telah bergulir pada tahun 1988, angin segarpun telah berhembus, walaupun tidak secara spontan respon timbul dari masyarakat untuk kembali kepada sistem pemerintahann agari . Hal ini dapat dipahami, secara psikologis masyarakat masih “gamang” terhadap perubahan yang ada, dan belum terhapusnya jejak-jejak masa lalu (Orde Baru). Selama ini suara dari bawah kurang didengar, dan tidak dibiarkan adanya perbedaan pendapat, apalagi yang bertentangan dengan kehendak pemerintahan. Sehingga berakibat pada kecendrungan cuek, takut, masa bodoh terhadap datangnya perubahan

Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka peluang bagi Pemerintahan

Daerah
Sumatera
Barat

untuk membangkitkan kembali Pemerintahan Nagari, dalam rangka menyesuaikan sebutan lain dari desa yaituNa g a ri seperti yang dikehendaki oleh undang-undang nomor 22 tahun 1999 pasal 1 huruf (o).

Undang-undang nomor 22/1999 oleh pemerintahan Sumatera Barat, telah dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2000, tentangPokok

Pemerintahan Nagari
42
Manajemen Suku

Nagari adalah satu kesatuan hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Dari penjelasan tentang maksud dari pemerintahan nagari seperti dalam konsideran dari Perda No. 9 tahun 2000, adalah: Pemerintahan Nagari yaitu kegiatan dalam rangka penyelengaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terdepan tetapi tidak lagi berada di bawah Camat, karena Nagari merupakan kesatuan berasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dan kedudukan Nagari merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Wali Nagari bertangung jawab kepada Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

Bupati52

Pemerintahan Kabupaten Solok telah mencanangkan berlakunya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001, yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2001.

Nagari menjadi pemerintahan terdepan, dalam era Otonomi Daerah sekarang, yang dapat mengatur dan mengurus serta menjalankan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan Nagari dalam masa Perda nomor 13/1983, Nagari hanyalah mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat saja, sedangkan urusan administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh Desa yang berada langsung dibawah Camat.

52 Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000, pasal 1 huruf (g)
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
43

Desa dihapus, pemerintahan terdepan adalah nagari, sedangkan Camat berfungsi sebagai fasilitator mewakili Bupati dalam pembinaan nagari.

Pertama-tama yang dibentuk adalah wakil rakyat yang disebut Badan Musyawarah Nagari (BMN) terdiri dari unsur Ninik Mamak. Cerdik Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang dan Pemuda serta perwakilan masyarakat di perantauan.

Penunjukkan
anggota
BMN

secara musyawarah dan perwakilan golongan. BMN dilantik oleh Bupati

Tujuan membuat peraturan dan tata tertib membentuk panitia pemilihan Wali Nagari dan melaksanakan pemilihan Wali Nagari dan dilantik oleh Bupati. Sampai naskah ini ditulis terdapat 74 nagari yang telah selesai melaksanakan pemilihan dan pelantikan wali nagari. Dengan kerja sama yang baik antara wali nagari dan perangkatnya berjuang dengan keras untuk merebut 105 wewenang nagari, melaksanakan pemerintahan nagari dengan dana DAUN dan Pendapatan Asli Nagari untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat nagari

Tujuan membuat peraturan daerah dan tata tertib BPAN (BMN) membentuk panitia pemilihan Wali Nagari dan melaksanakan pemilihan Wali Nagari dan dilantik oleh Bupati. Sampai naskah ini ditulis terdapat 74 nagari yang telah selesai melaksanakan pemilihan dan pelantikan wali nagari. Dengan kerjasama yang baik antara wali nagari dan perangkatnya berjuang dengan keras untuk merebut 105

wewenang
tersebut
dalam

melaksanakan pemerintahan nagari dan dana DAUN daan Pendapatan Asli Nagari untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat nagari.

44
Manajemen Suku

Perubahan-perubahan yang mendasar telah terjadi dalam sistem pemerintahan terdepan yaitu Nagari di Sumatera Barat. Pertanyaanya adalah mengapa kita kembali kepada Pemerintahan Nagari?. Peraturan Daerah nomor 13/1983 ternyata tidak mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, karena terdapat kerancuan dalam struktural maupun institusional, jorong menjadi desa, dan nagari di atasnya. Pemberlakuan UU nomor 5 1979 yang mengutamakan prinsip uniformalitas dan sentralistik kekuasaan. Pertemuan-pertemuan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) hanya formalitas saja, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tidak dapat mengambil keputusan sendiri, karena telah ada keputusan di atasnya yang harus dipatuhi. Desa diutamakan mencapai target pajak 100% dengan harapan dapat Bantuan Desa (Bandes) dari pusat.

Dengan telah kembalinya “Si anak Hilang” yaitu Pemerintahan Nagari, ini juga berarti kesempatan untuk berbenah diri bagi masyarakat terbuka lebar. Dan ternyata setelah babaliak banagari keinginan untuk membangun Nagari dengan partisipasi masyarakat telah kembali timbul, misalnya organisasi-organisasi perantauan yang telah banyak memperhatikan dan berbuat untuk kampung halaman, begitu juga dengan partisipasi masyarakat di kampung halaman telah memulai membangun nagarinya masing-masing secara bergotong royong.

Walaupun hal tersebut di atas belum bisa digeneralisasi,
untuk
menyatakan
tingginya
pertisipasi

secara keseluruhan. Paling tidak, hal itu menjadi indikasi awal, bahwa telah tumbuhnya partisipasi masyarakat. Bantuan Desa (Bandes) yang selama periode “Desa”, menjadi “andalan” pembangunan, ternyata di sisi Bandes lain telah menghilangkan partisipasi masyarakat.

Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
45

Dampak dari demokratisasi yang sedang berkembang, seolah-olah Nagari telah menjadi “Negara” dalam Negara kesatuan Republik ini, hal tersebut merupakane vor ia dari perobahan tatanan sosial, politik yang digulirkan dalam gelombang reformasi, karena selama dalam era Perda 13/1983, nagari terkungkung dalam “Belenggu Desa”.

C. Struktur dan Unsur-Unsur
Kelembagaan Nagari

Terbentuknya nagari di Minangkabau melalui suatu proses yang panjang, sesuai dengan pola yang mereka terima yaitu, langgam nan ampek yang bermula dari taratak menjadi dusun, dusun menjadi koto (kampuang) dan himpunan beberapa kampuang akhirnya menjadi Nagari. Hal ini dikemukakan dalam mamang sebagai berikut:

Rang gadih mangarek kuku
Dikarek jo pisau sirauik
Pangarek batuang tuonyo
Nagari ba ampek suku
Dalam suku babuah paruik
Kampuang ba nan tuo
Rumah ba tungganai

Artinya lahirnya sebuah nagari sekurang-kurangnya dibangun oleh empat suku. Setiap suku mengelompok dalam beberapa buah koto dan setiap koto didiami oleh keluarga-keluarga dalam suku yang sama. Pada tingkat pertama hanya hanya empat suku yaitu dua dari keselarasan Koto Piliang (Koto -1- dan Piliang -2-) dan keselarasan Bodi Caniago (Bodi -3- dan Caniago -4-)

Nagari yang terdiri dari kesatuan teritorial, pemerintahan
dan keturunan. Setiap nagari mempunyai pemerintah
46
Manajemen Suku
sendiri dan menurut penulis-penulis barat,peme rinta h
nagari dulunya barjalan baik, demokratis dan
tidak disalahgunakan.Kesempatan penyelewengan

sangat sedikit karena kontrol langsung dari rakyat melalui penghulu-penghulunya. Setiap nagari mempunyai balai, rumah adat, mesjid dan menguasai kekayaan sendiri nagarinya:

Bacupak bagantang
Baradat balimbago
Bataratak bakapalo koto
Babalai bamusajik
Balabuah bagalanggang
Batapian batampek mandi

Nagari tak ubahnya seperti republik mini; dengan perangkat pemerintahan, mempunyai teritorial dan berpemerintahan otonom yang berhak mengatur dirinya sendiri. Setiap nagari akan berbeda aturan yang berlaku dan aturan itu hanya menyangkut adat nan diadatkan

dan adat istiadat dan tidak menganggu aturan umum
yang berlaku di Minangkabau

Setiap anak nagari berkewajiban mengetahui, mengenal adat dan budaya yang berlaku di nagarinya, sesuai dengan petuah adat: adat salingka nagari, dan keragaman akan adat itu sendiri; lain padang lain bilalang, lain lubuak

lain ikannya, tetapi tetap berada dalam lingkungan adat
nan ampek:
1.
Adat nan sabana adat
2.
Adat nan teradat
3.
Adat nan diadatkan
4.
Adat istiadat
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
47
Adat nan sabana adat adalah tetap, kekal, tidak
terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan,i ndak
lapuek dek ujan, indak lakang dek paneh, dianjak indak
layua, di bubuik indak mati.
Adat nan diadatkan adalah hukum-hukum adat yang

diterima dari niniek mamak urang Minang Datuak Katumanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang, yang pada pokoknya cupak nan duo, kato nan ampek,

undang-undang nan ampek dan nagari yang ampek
Adat nan teradatmerupakan kebiasaan masyarakat
setempat yang telah diambil melalui kesepakatan terlebih
dahulu, boleh dikurangi, ditambahi atau dihilangkan.
Adat istiadat yaitu kelaziman disatu-satu nagari pada
suatu keadaan yangdipaturunkan-dipanaikan dalam
pergaulan sesama

Manusia menurut sifatnya tidaklah dapat hidup sendiri, dia membutuhkan pertolongan dan bantuan, sejak kecil si anak membutuhkan bantuan dari orang tuanya setelah uzur pun juga membutuhkan bantuan baik dari anak sendiri maupun dari orang lain. Adanya hubungan tolong menolong antara sesama merupakan dasar pergaulan hidup sesama makhluk Tuhan

Dalam kehidupan bermasyarakat, timbulnya istilahbar ek
samo dipikua, ringan samo dijinjiangmerupakan

cerminan dari pola kehidupan bermasyarakat, Dalam pergaulan tidak mungkin terlepas dari rasa kebersamaan, dengan demikian rasa kebersamaan itu merupakan kepentingan bersama dalam kehdupan yang dapat dilalui bersama

Atas dasar kebersamaan itulah orang-orang Minang menyusunTar atak yang dimulai dari beberapa keluarga, keluarga lain dengan keluarga lainnya dan akhirnya

48
Manajemen Suku

bersatu dan berkembang dalam komunitas lainnya dan berada dalam kelompok baru yaitu dusun. Dusun merupakan tempat menyusun kekuatan bersama untuk

mancancang latieh jo manaruko. Mengerjakan tanah
tempat mereka dalamkampu ang sesuai dengan pepatah
adat yang mengajarkan:
Singok nan bagisia
Halaman nan salalu
Batunggua bapanabangan
Bapandam-bakuburan
Kampuangdemi kampuang telah disusun dan

dikembangkan dengan sistim yang sama dan telah ditempati oleh masyarakat daridusun kedusun dan berkembang menjadi koto

Balabuah batapian
Batunggua bapanabangan
Badusun bagalanggang
Bakorong bakampuang

Pada tahapan koto adanyal abu ah yang menghubungkan satu dusun ke dusun yang lain. Adanya tapian sebagai sumber air untuk kebutuhan irigasi dantampek

pamandian. Koto merupakan gabungan dari beberapa
dusun (kampuang) juga membutuhkangal ang gan g untuk
bermain. Syarat-syarat untuk mendirikan nagari termasuk
babalai, bamusajik, dengan demikian muncullah nagari-
nagari di Minangkabau.
Balai adalah tempat untuk bermusyawarah anak nagari.
Salasai adat di balai artinya apapun permasalahan adat

harus dimusyawarahkan oleh pemangku adat di balai pertemuan. Sedangkan Salasai agamo di musajik artinya bahwaMu sajik (mesjid) merupakan tempat penyebaran agama Islam.

Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
49
Secara fisikal dan teritorial nagari itu harus mempunyai
beberapa hal, diantaranya adalah:
-
Balabuah: Harus ada jalan yang menghubungakan
antara satu kampuang dengan kampuang yang lain
-
Batapian: Harus ada sungai ataupun sumber mata
air untuk sumber kehidupan bagi masyarakat yang
mendiami wilayah tersebut
-
Bagalanggang: Merupakan tempat pertemuan yang
umum bisa berbentuk pasar atau tanah lapang
tempat bermain, bersilat atau berolah raga dsb
-
Babalai: Dalam satu nagari diperlukan tempat
pertemuan
untuk
musyawarah
dan

bisa dimanfaatkan oleh anak nagari untuk kepentingan nagari

-
Bamusajik: Setelah agama Islam memasuki

wilayah Minangkabau maka menjadi persyaratan bahwa adanya musajik untuk tempat beribadah dan pusat kajian Islam bagi masyarakat

Nagari sebagai bentuk organisasi (institusi) yang pertama di Minangkabau yang dapat mewakili suara anak nagari, maka nagari dapat menjadi suatu bentuk wilayah dan pemerintahan yang dapat berdiri sendiri. Nagari di Minangkabau telah berperan dengan baik dan kuat dalam mengatur dan mengendalikan anggota masyarakatnya sendiri, oleh karenanya nagari sering mengalami intervensi. Di zaman perang Paderi, Belanda mencoba memisahkan antara Penghulu dengan Ulama. Para Penghulu diangkat menjadi pegawai, yang duduk dalam pemerintahan, Penghulu digunakan sebagai alat pemerintahan, seperti dalam mamang berikut:

Dulu rabab nan batangkai
Kini langgundi nan baguno
Dulu adat nan bapakai
Kini rodi nan baguno

50
Manajemen Suku

Intervensi terhadap pemerintah nagari pada dekade 1980- an oleh pemerintahan Orde Baru, hanya menyisakan sedikit ruang kepada nagari dalam mengatur dirinya sendiri, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sebagai pelaksana dan pengontrol pelaksanaan adat dan budaya saja, Karapatan Adat Nagari tidak ikut campur dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dengan munculnya derap reformasi secara nasional berlangsung di tahun 1998, maka di keluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan disambut Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari oleh Pemerintah Sumatera Barat. Perda ini mencoba lebih membuka pintu kepada nagari untuk

dapat
mengembangkan
dirinya

dengan menyerahkan lebih dari 105 wewenang pemerintahan pada nagari.

Visi Pemerintah Sumatera Barat dengan`Otonomi
Berbasis
Nagari`,
adalah
usaha

pemerintah menempatkan nagari pada posisi semula. Permasalahan yang mendasar dalam hal ini adalah bagaimana menyamakan misi dalam menjalankan roda pemerintahan nagari.

Dalam pelaksanaan otonomi berbasis nagari tersebut tidak selalu misi yang spesifik harus berada dalam satu koridor, karena ada suatu yang unik dalam masing-masing nagari adalah:

Lain lubuak lain ikan
Lain padang lain belalang
Lain nagari lain sistim (adat)nya

Nagari diberikan kebebasan dalam bentuk perbedaan tradisi. Nagari dapat mengatur aktivitas masing-masing menurut tatanan dan aturan yang disetujui oleh

masyarakat tersebut. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa karakteristik budaya lokal yang spesifik dari setiap nagari, pengolahan dan pengorganisasian diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing nagari, dalam bidang adat berada dibawah Karapatan Adat Nagari (KAN)

Keputusan yang diambil KAN yang terdiri dari Penghulu suku, Penghulu kaum, Penghulu tungganai berdasarkan kebersamaan melalui musyawarah dan mufakat. Sistem pengambilan keputusan dalam lembaga ini tidak dikenal adanya suara voting atau perhitungan suara setuju dan tidak sutuju. Semua keputusan mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat. Apabila suatu keputusan belum mencapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan

ditunda
dulu
atau
dengan
istilah
diperambunkan menjelang didapatnya kata sepakat
Hal ini dimaksudkan, agar peserta rapat dalam pengambil
keputusan dapat menimbang kembali ataumenu ngku ik
manilantangkan terhadap dampak dari keputusan yang

akan ditetapkan itu nantinya. Jadi di sini berlaku sistem demokrasi, duduak samo randah tagak samo tinggi, semua peserta rapat mempunyai hak suara yang sama, dan keputusan diambil secara aklamasi

Adat, Agama dan Cendikiawan dalam suku atau kaum
yang dikenal dengan tali tigo sapilin dan tungku tigo
sajarangan. Ketiga unsur tersebut bersinergi dalam

menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, menjadi sesuatu kekuatan dalam memberdayakan masyarakat. Kehidupan bernagari di Ranah Minang terdapat prinsip-prinsip yang bernilai substantif seperti otonomi,

demokrasi,
egaliter,
parsitipatif,
dan
kebersamaan
Dengan memanfaatkan setiap potensi nagari, jengkal
tanah dengan pengelolaan lumbung nagari, yang
52
Manajemen Suku
bersumber dari rangkiang di setiap kaum dan suku.
Sejengkal tanah tersebut akan

menjadi kekuatan fundamental ekonomi berbasis rakyat yang siap untuk berkompetitif.

Adanya
pemerintahan
yang
kokoh

dibawah kepemimpinan wali nagari, dan lembaga Karapatan Adat Nagari (KAN), diperkuat lagi dengan Alim Ulama dan Cadiak Pandai serta Bundokanduang. Adanya kekuatan ekonomi yang berbasis dana kaum dalam bentuk fisikal, berupa pusako tinggi sebagai milik kaum dan suku. Luas wilayah yang mencukupi berdirinya nagari. Hal tersebut adalah strutur dan unsur-unsur yang menjadi kekuatan dalam pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

D. Pemerintahan Nagari dalam
Perspektif Otonomi Daerah

Perspektif Nagari sebagai basis otonomi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Barat menunjukkan, keberpihakan pemerintahan Propinsi Sumatera Barat, dalam keinginannya agar segera terwujudnya program kembali ke nagari yaitu Otonomi Berbasis Nagari

Perubahan paradigma, sebagai wujud reformasi pemerintahan secara Nasional dilaksanakan secara legalitas formal melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, hal yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan adalah dikuranginya sistem pengaturan penyelenggaraan pemerintah secara terpusat (sentralistik), dengan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah pusat (top down) meskipun secara

bottom up untuk mengkoordinir aspirasi masyarakat.
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
53

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, maka pelaksanaan otonomi daerah yang dicirikan dengan asas desentralisasi, memposisikan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab utama atas kebijakan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kondisi riil yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, sehingga pelayanan kepada masyarakat terselenggara lebih baik dan dengan memenuhi harapan masyarakat.

Perubahan paradigma pemerintahan dari asas sentralistik ke asas desentralisasi, menuntut kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan potensi daerah serta dapat dimanfaatkan secara optimal

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah menyikapinya secara arif UU No 22 tahun 1999 tersebut dengan mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2000, tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari. Dalam perda tersebut dinyatakan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku, yang mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu serta mempunyai harta kekayaan sendiri dan berwenang mengurus rumah tangganya sendiri serta memilih pimpinan pemerintahannya

Berdasarkan otonomi yang dimiliki nagari, maka pemerintahan nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat yang terorganisir secara baik di dalam suku-suku secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-

54
Manajemen Suku

nilai budaya Minangkabau serta peranan Kerapatan Adat Nagari atau lembaga lainnya di nagari sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan inilah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat menetapkan nagari sebagai basis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, artinya otonomi daerah dibangun berdasarkan kemandirian pada level penyelengagaraan Pemerintahan Nagari

Otonomi yang dijembatani oleh nagari di Sumatera Barat tidak bernasib mujur, seperti pengalaman Kanada dalam menjalankan Otonomi. Nasib sebagai pemerintahan terdepan mengalami pasang surut seiring dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pada saat pemerintahan orde lama, nagari mendapat tempat dalam sistem pemerintahan yang ada, tetapi pada saat pemerintahan orde baru yang bersifat monolistik sentralistik, terjadi pendesa-isasian seluruh sistem terendah yang ada di republik ini, sehingga UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah menaklukan kekuatan tradisi masyarakat Minangkabau dibawah kekuasaan negara. Kondisi tersebut telah membelenggu semangat kegotongroyongan dan partsipasi masyarakat dalam membangun nagarinya

Antara pemerintahan nagari dan pemerintahan daerah merupakan bentuk sistem pemerintahan otonomi, karena nagari adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan suku-suku yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pimpinan pemerintahannya sendiri

Sedangkan daerah otonom yang disebut daerah, adalah
suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
55

tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri bedasarkan aspirasimasyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian, nagari mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut

prakarsa
sendiri
berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Sehingga nagari merupakan suatu bentuk pemerintahan terdepan, yang otonom di Sumatera Barat, bahkan Otonomi Nagari bukan saja pada aspek pengeluaran tetapi juga pada aspek penerimaan, jadi keleluasaan Nagari dalam mengatur rumah tangganya sendiri jauh lebih luas dari pada Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Nagari yang memiliki tanggung jawab dalam hal pemerintahan dan pembangunan yang mengacu kepada kepentingan Nagari, Daerah dan Nasional, sesuai dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu nagari sebagai institusi lokal merupakan instrumen

dalam
membangun
demokrasi
yang
sesungguhnya.

Otonomi Daerah di Sumatera Barat sepenuhnya tidak hanya bertumpu pada sistem Pemerintahan Nagari yang ada, lebih jauh Otonomi Daerah juga mengandalkan adanya faktor relasi nagari sebagai institusi lokal, dengan kekuatan yang berada diluar dirinya sendiri. Betapapun dan apapun usaha mewujudkan Otonomi Daerah, bilamana institusi lokal masih menjadi subordinasi dari kekuatan diatasnya, maka perubahan kearah kehidupan yang elegan dan demokratis tidak akan pernah dapat direalisasikan

Sebaliknya institusi lokal sebagai basis masyarakat
mayoritas, jika tidak bisa ditransformasikan menjadi
56
Manajemen Suku

kekuatan yang demokratis, maka sangat sulit untuk membangun otonomi daerah yang sesungguhnya. Dari sini terlihat kaitan yang erat antara otonomi daerah dalam nagari di Sumatera Barat dalam proses demokratisasi.

Dalam melaksanakan pemerintahan nagari juga mengalami perubahan-perubahan penggunaan sebutan istilah untuk pemimpin nagari, yaitu:

1.

Penghulu Kepala di Zaman Perang Paderi sampai berakhirnya Plakat Panjang tahun 1833 dan 1908- 1914

2.
Kepala Nagari (Nagari Hoofd) than 1914-1942
sampai masuknya Jepang
3.
Di zaman Jepang disebut dengank ocu
4.
Di zaman Kemerdekaan sampai sekarang disebut
Wali Nagari

Dalam tata aturan pemilihan dari dulu sampai sekarang telah banyak peraturan yang mengatur tentang pemilihan dan pengukuhan kepala nagari, diantaranya:

1.
Kesepakatan Nagari pada awal abad ke-19
2.
Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten
(IGOB) Stbl No. 490 dan Stbl 1938 antara lain
mengatur
nagari
sebagai
kesatuan
masayarakathukum adat
3.
Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 yakni
mengatur Pemerintahan Nagari
4.
Surat Keputusan Gubernur Kepala Derah Sumatera
Barat:
-

Surat Keputusan No. 02/ Desa/GSB/prt-1963 tentang Peraturan Nagari dalam daerah Sumatera barat

-
Surat Keputusan No. 015/GSB/1968 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan nagari
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
57
-
Surat Keputusan No. 155/ GSB/1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
di
Sumatera barat

Semenjak diberlakukannya Perda No. 9/2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahahn Nagari di Sumatera Barat, terasa ada geliat dan gairah anak nagari memikirkan kemajuan nagarinya yang diperhitungkan akan memicu partisipasi lebih nyata dan kongrit. Apalagi secara komunal anak nagari dimanapun berada memiliki hak yang sama untuk ikut mengambil keputusan, ikut membangun, ikut bertanggungjawab tentang keputusan yang diambil. Sinergi kampung halaman dan rantau adalah modal utama menggerakkan pembangunan nagari menuju kesejahteraan bersama

Dari sisi ini, pemerintah telah memfasilitasi berbagai kelembagaan nagari untuk memiliki institusi dalam pelayanan publik sebagai unit pemerintahan terendah, diiringi fasilitas lebih lanjut dengan menetapkan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) dan berbagai pelatihan bagi aparat pemerintahan nagari agar efektif melakukan aktifitas pelayanan

Namun setelah lima tahun pelayanan publik berbasis nagari, belum memberikan gambaran yang memuaskan sebagaimana kita harapkan. Kedaulatan sudah ditangan pemerinatahan nagari, dan sebagian Pemerintahan Kabupaten telah menyerahkan beberapa kewenangan untuk selanjutnya menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan nagari bersangkutan.

Di tengah-tengah kegalauan dan kegamanggan akan paradigma baru otonomi daerah berbasis nagari. Kegamangan berangkat dari kelemahan dan partisipasi, untuk itu perlu suatu skenario pemberdayaan nagari yang

58
Manajemen Suku
mensinergikan seluruh potensi yang ada, melibatkan para
stakeholder yang terkait untuk mengisi otonomi daerah
secara strategis dan berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan Nagari dilakukan secara sistimatik, dalam suatu skenario besar (grand scenario) dengan melibatkan semuast ak eh old er yang ada dalam nagari.

Hal ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, apalagi kalau masih menggunakan pendekatan sentralistik dan top down. Skenario dimaksudkan untuk memetakan seluruh potensi kompetitif yang dapat dikembangkan, berikut pilihan pengembangan, permasalahan yang perlu diatasi, tahapan fasilitas startegis yang harus dilakukan, gambaran faktor eksternal seperti globalisasi pasar dan liberalisasi ekonomi, serta langkah-langkah aksi yang harus dilaksanakan secara konsisten. Penuh komitmen, strategis dan bertahap oleh masing-masing pihak

Dalam penyusunan skenario besar memanfaatkan nagari- nagari sebagai pemegang ulayat adat, seluruh sumberdaya yang ada di tingkat nagari (yang tersebar dalam persukuan) menjadistakeholder utama. Kepemilikan sumberdaya yang dimiliki suku atau kaum menyebabkan basis nagari menjadi titik perhatian utama pengembangan, maka pemberdayaan nagari inheren sifatnya dalam skenario keseluruhan.

Mengingat banyaknya persoalan sosial, jawabannya diperoleh dengan gagasan ekonomi. Soal ekonomi justru dapat diantisipasi lebih efektif oleh aspek hukum, konflik hukum ditengahi oleh pendekatan ekonomi dan aspek pemerintahan dikelola dengan basis ekonomi. Artinya, pemberdayaan masyarakat harus didekati dengan pendekatan multisiplin, multi pandangan dan multi pihak. Bila infrastruktur pemerintah sudah selesai di institusikan,

Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
59
soal lanjut adalah bagaimana institusi sosial itu bisa lebih
efektif mengelola pembangunan nagari

Agenda besar selanjutnya, bagai mana membiayai sarana dan prasarana publik dan infrastruktur nagari, dan bagaimana nagari bisa memiliki sumber pembiayaan sendiri dan mandiri mengingat DAUN jelas tidak akan pernah cukup. Kemandirian nagari secara sosial dan ekonomi adalah wujud ‘otonomi berbasis nagari”

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat menjadikan nagari sebagai basis otonomi daerah, dibutuhkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam tataran implementasinya, antara lain:

Pertama: Tersedianya kualitas sumberdaya manusia

(Human Resauces) dalam sektor politik di nagari, yaitu para profesianalia yang memiliki kemampuan teknis dan non teknis. Harapan ini dapat dicapai dengan keikutsertaan perangkat pemerintah nagari dalam mengikuti pelatihan, tingkat gaji yang memadai, kondisi kerja yang nyaman dan proses perekrutan yang baik. Hal ini dimaksudkan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah formal dan informal di nagari dapat tertata dengan baik karena konsep dalam nagari terhimpun semua kekuatan otoritas, tidak hanya kesatuan teritorial saja tapi juga kesatuan adat (ninik mamak pemangku adat sangat berperan sekali).

Kedua: Dilakukan reformasi pada tingkat organisasi

masyarakat adat. Ini menekankan pada struktur mikro yang memfokuskan diri pada sistem manajemen modern untuk memperbaiki kinerja dan pelaksanaan fungsi-fungsi dan

tugas
yang
spesifik
dalam
menunjang
penyelenggaraan
Pemerintahan
Nagari

selaku Pemerintahan Formal yang sekaligus bercirikan dukungan lokal (anak nagari yang berada dalam kesatuan suku) atau

60
Manajemen Suku

setidak-tidaknya dalam penerapan kebijakan manajemen modern ditingkat nagari, tidak mengabaikan kearifan, keunikan dan tradisi lokal yang spesifik.

Dalam konteks ini, dipandang perlu penyamaan visi dan persepsi anak nagari baik yang ada di kampuang maupun di perantauan, bahwa dalam kerangka penerapan kebijakan

manajemen
modern,
tidak

dengan menghancurkan semua yang berbau lokal. Oleh sebab itu, harus dikembangkan perspektif baru dalam tatanan penyelenggaraan

Pemerintahan
Nagari,
yakni

menyandingkan majemen modern dengan nilai- nilai atau tradisi lokal yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam pengembangan Pemerintahan Nagari perlu di up to
datepersoalan berikut:
-
Reformasi Institusional: penerapan rule of the
game yang jelas bagi anak nagari, artinya perubahan

kebijakan dan hukum yang dimainkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan suku-suku dalam menyelesaikan sengketa sako dan pusako bercirikan dan berlandaskan ketentuan hukum sepanjang adat yang berlaku di nagari masing-masing.

-
Adanya ruang publik (publik space)bagi

masyarakat atau anak nagari (dikampung dan perantauan) untuk mengetahui persoalan dan pelayanan publik (publik services) yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari.

-
Kelompok-kelompok civil society yang aktif
dan
independen
dalam

memperjuangkan kepentingan publik, melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan dan memperjuang- kan domokrasi.

Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
61

Selanjutnya berbagai agenda aksi sebagai implikasi dari skenario percepatan pemberdayaan nagari ke depan dapat dirancang dan diselenggarakan, antara lain:

-
Memetakan potensi dan kondisi masyarakat

di nagari-nagari berkepentingan dalam suatu forum untuk merancang agenda aksi strategis nagari paska reformasi dengan menghadirkan seluruh stakeholder yang dibutuhkan

-
Pemberdayaan disektor pelayanan publik,

apabila dinilai sudah memadai, maka bisa diharapkan pelayanan publik oleh Pemerintahan Nagari bisa menjawab tantangan pembangunan nagari. Pelayanan publik harus didukung oleh perangkat nagari yang berorientasi kedepan sehingga handal

mengelola
berbagai

kebutuhan. Pendelegasian pelayanan publik ke nagari-nagari oleh Pemerintahan Kabupaten berimplikasi pada pembagian retribusi antara Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Kabupaten

-
Pemberdayaan di sektor hukum, sangat

diperlukan untuk mendukung nagari agar mampu mandiri mengembangkan produk hukum sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk menyusun peraturan nagari diperlukan pengetahuan dan kemampuan menyusun legal draft dan naskah akademis

Jika kelima prasyarat diatas telah dimiliki oleh Pemerintahan Nagari, maka diprediksikan otoda berbasis nagari akan dapat diwujudkan.

Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang
Otonom dapat dikatakan baik, apabila:
62
Manajemen Suku
-
Pelayanan publik (barang dan jasa) ditujukan untuk
mewujudkan cita-cita kolektif (anak nagari)
-
Proses pengambilan keputusan di nagari berjalan
baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
-
Pemerintahan Nagari menjalankan fungsi-fungsi dan
kekuasaannya dengan tepat
-

Organisasi Pemerintahan Nagari dapat berjalan dengan baik apabila diisi oleh personil-personil yang mempunyai kemampuan, kemauan dan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan Pemerintahan Nagari

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang buruk,
ditandai

dengan peyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh sekelompok anak nagari, sehingga menghancurkan tatanan yang sudah disusun dengan baik. Ketika penyelenggaran Pemerintahan Nagari berjalan dengan baik, maka upaya pengentasan kemiskinan, keterbelakangan

dan
tradisi
yang

menghambat perkembangan demokrasi dapat dilaksanakan dengan tepat. Dan akan terwujud pelaksanaan Otonomi Daerah Berbasis Nagari. Pentingnya komitmen dancon cer n dari anak nagari,

untuk melaksanakan Otonomi Daerah Berbasis Nagari dalam mencapai cita-cita masyarakat yang aman dan makmur.

Dukungan publik, di nagari dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki arti penting, dengan cara memberi masukan, saran dan kritik yang konstruktif demi kemajuan nagari serta turut berperan dalam pelaksanaan program kerja nagari.

Semua hal tersebut tentu saja harus diangkat dalam langkah-langkah operasional. Agenda kebijakan apapun yang dioperasionalkan dalam rangka pelaksanaan

Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
63

Otonomi Daerah Berbasis Nagari, maka tataran implementasikanya akan sangat tergantung pada visi kita mengenai pentingnya kembali pemerintah nagari dalam konteks kekinian dan pengembangan nagari itu sendiri

Kabupaten Solok tercatat sebagai daerah yang paling siap melaksanakan program kembali ke sistem Otonomi Daerah Berbasis Nagari, karena merupakan daerah yang pertama melahirkan perda tentang Pemerintahan Nagari yaitu Perda nomor 4 tahun 2001.

Satu hal yang penting dalam sistem Pemerintahan Nagari,
adalah bagaimana menumbuhkan kembali rasasahino
samalu, saciok bak ayam, sadanciang bak basi di tengah-
tengah
masyarakat.
Ketika
kemiskinan

dan keterbelakangan terjadi pada anak kemenakan, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama dari keluarga tersebut, dan Pemerintahan Nagari yang bersentuhan dengan masyarakat dan dapat melakukan kontrol sosial.

Satu pertanyaan yang perlu dijawab saat sekarang adalah bagaimana perspektif nagari ke depan? Nagari yang bagaimana yang ingin diwujudkan? Perpektif nagari ke depan ini sangat ditentukan oleh kondisi objektif yang ada sekarang, dengan segala kelebihan dan kekuranganya, dengan segala kelemahan dan kekuatannya serta visi dan misi yang diemban oleh anak nagari yang dikampung dan di rantau.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan penilaian yang objektif, dan transaparan dengan menggunakan berbagai indikator terhadap perkembangan dari pemerintahan desa ke Pemerintahan Nagari saat ini, dan dengan meminimalisir masalah-masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

64
Manajemen Suku

Pemerintahan Kabupaten Solok, telah menyerahkan 105 urusan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Nagari, dan juga mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Nagari. Dengan pola parsitipatif, diharapkan dana tersebut dapat digandakan untuk kepentingan nagari. Selain itu DAUN yang dianggarkan setiap tahun, secara utuh diserahkan pengelolaanya kepada Pemerintahan Nagari.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana implementasi dari penyerahan kewenangan penanganan keuangan dari pemerintah kabupaten ke Pemerintahan Nagari? Apakah sudah terlaksana dengan tepat? Bagaimana kendala yang terjadi dilapangan? Pengelolaan DAUN sudah tepat sasaran bagi anak nagari?

Dalam lima tahun penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok, banyak hal yang membanggakan yang telah dicapai, disamping terdapat benturan antara kelembagaan di beberapa nagari. Kasus seperti antara KAN dengan Pemerintahan Nagari dan antara BMN dengan Pemerintahan Nagari. Kemudian tuntutan pemekaran nagari yang dipaksakan, sampai dengan ditolaknya Laporan Pertanggung Jawaban tujuh orang wali nagari oleh BMN. Pada beberapa nagari juga terdapat keengganan untuk membentuk Lembaga Majelis Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) dan disisi lain, fungsi Niniek Mamak juga dirasakan masih belum optimal dalam memacu kemajuan nagari

Untuk menyikapi berbagai persoalan yang muncul, maka diusulkan rancangan revisi Perda Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari ke DPRD. Dengan revisi ini persoalan dan hambatan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan
Nagari
dapat
diminimalkan. Bahkan lebih jauh seluruh persoalan nagari
Bab 3: Nagari Pemerintahan Terdepan Di Sumatera Barat
65
dapat diselesaikan oleh nagari itu sendiri tanpa
melibatkan pemerintahan Kabupaten.

Beberapa hal yang menyangkut peningkatan eksistensi Ninik Mamak, telah tercantum secara signifikan dalam rancangan revisi Perda No. 4 tahun 2001 tersebut. Pasal- pasal yang menyangkut Kerapatan Adat Nagari berubah menjadi 15 pasal dari 2 pasal. Pada keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (dulu Badan PerwakilanNagari) berasal dari Ninik Mamak yang mencerminkan keterwakilan suku dan Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, utusan jorong dan utusan pemuda yang ada dalam nagari. Di samping itu upaya menghimpun potensi sebagai wujud partisipasi anak nagari di perantauan dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan nagari. Lembaga ini akan membantu pemerintahan nagari dalam bidang sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang diwujudkan dalam peran serta dalm menghubungkan anak nagari yang dikampung dan di rantau serta aktif mendorong transformasi potensi intelektual dan finansial perantau untuk percepatan pembangunan nagari.

Perlu dikaji kemungkinan hadirnya Dewan Pertimbangan Majelis Nagari (suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat adat yang berada dikampung halaman dan di rantau), gunanya untuk membangun kebersamaan, memberikan nasehat, saran, kritik dalam upaya menghadirkan sinergi antara ranah dan rantau untuk mempercepat pembangunan nagari.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah status pimpinan pemerintahan nagari dan stafnya, karena camat dan bupati sebagai pimpinan pemerintahan daerah berstatus pegawai negeri, sedangkan wali nagari dipilih oleh masyarakat berdasarkan ketokohan. Kondisi ini akan

66
Manajemen Suku

berubah bila ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku Pucuk Adat di nagari dan dikukuhkan sebagai Wali Nagari yang sekaligus mewakili Kepala Pemerintahan NKRI di nagari. Dengan demikian Kepala Pemerintahan Masyarakat Adat secara otomatis menyatu dengan Kepala Pemerintahan NKRI di daerah otonomi terdepan di Sumatera Barat sesuatu yang sangat ideal.

BAB 4
Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
67
SUKU, SEJARAH DAN
PERKEMBANGANNYA
A. Pengertian Suku

Kata suku artinya golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan atau lebih tepatnya golongan orang-orang sekaum yang seketurunan (matrilineal=menurut garis ibu). Pada awalnya setiap orang Minang hidup berdasarkan kelompok sukunya, yang merupakan seperempat bagian dari suku induk: Koto, Piliang, Bodi dan Caniago.

Pada awalnya suku-suku ini terbentuk menurut
keselarasan
yang
diletakkan
oleh

Datuak Katumanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang, seperti yang tertuang dalam mamang berikut:

Umpuak partamo koto piliang
sikumbang, jambak, tanjung malayu
Payobada, salo galumpang, banuhampu
Ditambah paga cancang, damo jo tobo
mandahiliang, bendang, kampai, patapang

68
Manajemen Suku

Bijo, panai, sariti, sakijo
Tamasuak juo suku-suku
Umpuak kaduo bodi caniago
Sinapa sarato singkuang
Lubuak batang, panyalai, mandaliko
Simagek sarato jo supanjang
Dek lamo maso manjalang
Umpuak nan duo tapacah pulo
Jambak, malayu, caniago, piliang

Sungguah babagi basatu juo53
2.

Masyarakat rumpun (tribal): Usaha pertanian dan peternakan mulai berkembang. Pola hidup menetap pada suatu tempat menjadi salah satu bentuk kehidupan bersama. Suku-suku membentuk federasi yang didasari semangat egaliter. Pemerintah berbentuk dewan suku (tribal-council) yang bersifat demokratis dimana anggota-angotanya terdiri wakil- wakil suku. Kepemimpinan dalam suku berdasarkan garis keturunan dan metode pengambilan keputusan

Pembagian suku itu berpengaruh terhadap susunan masyarakat Minangkabau. Orang sesuku mempunyai rasa persatuan dan kesetiakawanan yang kuat. Setiap anggota suku akan merasa ikut bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh seorang anggota sukunya, disinilah letaknya ungkapan sahino samalu, sasakik sasanang,

barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang
Menurut Fagan dan Manan (1995) organisasi sosial
masyarakat telah berkembang melalui tahap demi tahap:
1.

Masyarakat suku (band): Terdiri dari persekutuan keluarga inti yang berasal dari nenek yang sama dan tidak memiliki struktur otoritas yang terpusat

53
I. D. Dt. Tumangung, 1998
Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
69
didasarkan pada musyarawah dan mufakat dalam
dewan suku
3.

Masyarakat dengan pimpinan tunggal (chiefdoms): Bentuk ini muncul ketika masyarakattribal yang bersifat egaliterien itu salah satu suku yang membentuk komunitas memperoleh kedudukan lebih tinggi diantara suku-suku yang ada, yang disebabkan oleh keistimewaan yang dimiliki, antara lain kesaktian atau kemampuan istimewa dalam bidang keagamaan. Dengan demikian suku atau kepala suku tersebut menjadi kepala dari semua suku yang membentuk komunitas nagari yang otonom

5.

Masyarakat yang diorganisasi sebagai negara setiap nagari merupakan federasi suku. Karena itu, menurut ketentuan adat Minangkabau, setiap nagari mesti memiliki minimal empat suku, sesuai dengan ungkapan ‘nagari baampek suku’. Pemuka setiap suku di Minangkabau disebut Penghulu, ia diberi gelard atu ak dan pengangkatannya berdasarkan atas mufakat kerabatnya.

Penghulu ini bertugas menyelesaikan persoalan yang tumbuh dalam sukunya dan memperjuangkan kepentingan kerabatnya ditingkat nagari. Kekuasaan politik secara praktis di setiap nagari dijalankan secarakolegial oleh para pemuka suku yang tergabung dalam Kerapatan adat Nagari (KAN). Kalaupun KAN ada salah satu Penghulu yang dituakan, namun posisinya tidak bersifat ‘kepala’. Kehadirannya hanya untuk keperluan praktis semata-mata, sehingga mekanisme pemerintahan dapat berjalan efektif

Semua suku selain mempunyai Penghulu, juga memiliki
pejabat-pejabat adat lainnya, yaituMalin (alim ulama),
70
Manajemen Suku
Manti (cadiak pandai) dan Dubalang. Posisi mereka
tidaklah sebagai bawahan dari Penghulu dalam
menjalankan fungsinya, melainkan bersifat horizontal
B. Komponen-komponen Suku

Masyarakat hukum adat secara perorangan merupakan anggota komponen suku dalam tatanan pergaulan bermasyarakat, dalam kelembagaan dan hierarki komponen-komponen suku itu adalah:

1.
Pariuak/tungkumerupakan keluarga batih

(keluarga inti) dalam rumah tangga, yang bertindak sebagai kepala keluarga adalah bapak, sedangkan anggota daripariuak itu adalah ibu dan anak- anaknya, sebutan ini tidak populer di ditengah- tengah masyarakat karena bercorak parental, sedangkan unsur ini teramat penting dalam lahirnya sebuah suku.

Dalam keluarga batih bapak berkuasa penuh, seperti
mamang adat berikut; ketek babaduang jo kain,
gadang babaduang jo adat artinya bahwa bapak
sepenuhnya
bertanggungjawab

terhadap kelangsungan hidup anggota keluarganya, sejak lahirnya

(dalam
bedung)
hingga

dewasa (gadang=mau dan akan berkeluarga=kawin) menurut adat, dan mamak tidak dapat terlalu jauh ikut campur urusan rumah tanggabatih tersebut. Hal ini dipertegas lagi dengan empiris (fakta dilapangan), apabilamamak melibatkan diri terlalu jauh, makabap ak akan mengatakan pariuak bareh

den jan digaduah artinya mamak hanyalah mancaliak-calaik dari jauh dan manjagokan jikok talalok,selama si bapak paja masih tetap

menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga.
Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
71

Si mamak akan turun tangan membantu anggota sukunya (yang ada dalam pariuak tersebut) sesuai dengan kapasitasnya sebagai mamak kepala waris, jika kondisi telah menghendaki.

2.
Paruik merupakan susunan yang diambil dari satu

nenek,Paruik-Paruik itulah yang membentuk masyarakat matrilineal. Anggota dari kesatuan paruik itu terdiri dari keluarga yang ditarik dari keturunan ibu, terdiri dari mamak (kaum laki-laki) sebagai kepala keluarga, sedangkan anggotanya adalah kesatuan dariparuik tersebut (anak perempauan dan anak laki-laki saudara perempuan, saudara perempuan dan saudara laki-laki sampai seterusnya ke bawah dari nenek dan seterusnya keatas)

3.
Jurai merupakan kumpulan dari beberapa paruik

yang berasal dari satu nenek, kemudian nenek mempunyai keturunan yang diambil dari garis keturunan perempuan, ringkasnyajurai adalah kumpulan dari satuniniak (nenek) sehingga disebut orang yang satuju r ai adalah dunsanak niniak

4.
Kaummerupakan kumpulan darijurai-jurai,
diambil menurut garis keturunan ibu. Kaum
dipimpin oleh mamak kapalo kaum ataumamak

kapalo waris dengan gelar datuak. Datuakatau mamak kapalo waris disebut juga dengan Penghulu Andiko. Dalam keselarasan Bodi Caniago, Penghulu Andiko merupakan pimpinan tertinggi dalam kaum

5.
Suku merupakan susunan masyarakat Minangkabau
yang

terpenting, seperti yang tertuang dalam ungkapan adat berikut nagari baampek suku artinya bahwa suku merupakan komponen penting dalam nagari yang tidak dapat dipisahkan dalam susunan masyarakat.

72
Manajemen Suku
Masyarakat yang bercorak Koto Piliang dikenal adanya
Penghulu Suku. Penghulu Suku ini menaungi anak

kamanakan yang terdiri dari beberapa kaum, dan dalam kaum tersebut ada Penghulu Andiko yang berkuasa didalamnya. Suku adalah naungan dari seluruh anggota kaum, bagi nagari yang menganut kalarasan Koto Piliang, dikenal ada Panghulu pucuak di setiap suku, dan Penghulu pucuak merupakan pimpinan tertinggi dalam sukunya.

C. Perkembangan dan Pemekaran
Suku
1.
Suku mengalami perkembangan karena:
a) Pemecahan sendiri (pemekaran suku): suku
asal dipecah menjadi beberapa suku
b) Warga suku itu telah punah, berarti suku
tersebut sudah hilang
c)
Perpindahan sehingga muncul suku baru di
tempat baru

d) Tuntutan kesulitan sosial masalah perkawinan atau tidak boleh kawin sesuku sehingga suku tersebut membelah diri menjadi suku baru

Dalam sistem kekerabatan materilineal, orang
sesuku disebutbadunsanak atau sakaum dan
sasuku. Orang sesuku tidak boleh ambiak-ma-

ambiak atau saling kawin-mengawini, yang dalam adat disebut dengan kawin pantang, karena akan merusak atau mengacaukan sistem adat matrilineal. Orang sesuku adalah kerabat, bila dilanggar akan mengakibatkan:

Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
73
-

Mengaburkan pertalian darah yang pada akhirnya akan menimbulkan pertentangan dalam suatu nagari

-
Suatu suku akan menjadi kuat dan tidak
membutuhkan kehadiran suku lain
-
Terjadi fanatisme antara suku

Kata suku merupakan golongan keluarga yang seketurunan atau lebih tepatnya golongan orang yang sekaum yang seketurunan (matrilineal) yaitu orang sasuku.

Suku yang berada dalam kalarasan Koto Piliang dan Kalarasan Bodi Chaniago yang masing-masing dipimpin oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sababatang, dan kemudian terjadi gesekan antara kedua Datuk tersebut yang terkenal dengan Peristiwa Batu Batikam. Kemudian atas inisiatif Dt Sri Maharajo Nan Banego-nego yang berkedudukan di Pariangan Padang Panjang, beliau menentukan sikap sendiri dalam arti tidak mau memilih salah satu, tapi memadu sendiri sistem pemerintahan itu dengan nama Lareh Nan

Panjang. Sikapnya seperti itu dinyatakan dalam
mamang sebagai berikut:

Pisang sikalek-kalek hutan
Pisang timatu nan bagatah
Bodi Caniago inyo bukan
Koto Piliang inyo antah

Maksudnya adalah menggabungkan kedua sistem tersebut sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sikap ini diikuti juga oleh Kubuang XIII dan daerah rantau lainnya. Pada tingkat ini Dt Sri Maharajo Nan Banego-nego membangun suku-suku baru sebagai berikut, Kutianyie (5), Petapang (6), Banuhampu (7), Salo (8) dan Jambak (9).

74
Manajemen Suku

Keloyalan dari Minangkabau juga diperlihatkan oleh Datuak Nan Batigo dengan memberi suku kepada pendatang luar darek, yaituMelayu (10) untuk pendatang dari Aceh, Jawa, Eropa, dan Arab;

Singkuang (11) bagi pendatang dari Cina dan
Mandahiling (12) bagi pendatang dari tanah Batak

Pada awal abad XIII, sudah ada 12 suku di Minangkabau yang menetap di nagari dalam wilayah pemerintahan Koto Piliang, Bodi Caniago danLar eh

Nan Panjang, dari tahun ke tahun 12 suku tersebut
berkembang
sesuai
dengan
perkembangan
penduduknya. Darek yang terdiri dari luhakTanah
Datar, Agam,da n Limo Puluah Koto serta Lareh
Nan Panjang di Pariangan dan Padang Panjang

bertambah padat penduduknya sehingga terjadi pemekaran suku dari 12 menjadi 96 suku berdasarkan dengan nama tumbuhan, nama benda,

nama desa, nama orang54
54 A.A. Navis, Alam Takambang Jadi Guru (jakarta, garfiti pers, 1982) h. 130
2) Pemekaran suku tersebut terjadi karena:
a) Dalam nagari ada suku yang telahpadat
penduduknya, maka suku tersebut membelah

diri. Contoh: Melayu membelah diri menjadi Kampai, Tapi Aie, Subarang Tabek dan Tambang Panjang; Caniago menjadi Caniago Simagek, II Korong, IV Korong, Tigo Niniek, Limo Kaum dan Tigo Korong

b) Perpindahan Penduduk (migrasi) ke pemukiman baru juga melalui ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1)
Suku pendatang membaur dengan suku
setempat
i.
Badunsanak tibonyo urang sasuku
Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
75

ii.Tiok suku ado panghulu
iii.Marantau dakek mancari induak
iv.Marantau jauh mancari suku

2) Faktor-faktor lainnya adalah:
v.

Berdasarkan Niniak yang sama.
Contoh Caniago Tigo Niniak dan
Piliang Ampek Niniak

vi. Berdasarkan Korong yang sama.
Contoh Tigo Korong, Ampek Korong
dan Sambilan Korong

vii. Membentuk suku baru. Seperti
Padang Laweh, Padang Data,
Gudam, Pinawan dan Sebagianya

Otonomi di Nagari Minangkabau demikian luasnya, sehingga aliran keselarasan tidak menjadi anutan suku lagi ‘Adat Salingka Nagari, Pusako Salingka Suku’. Kubuang Tigo Baleh misalnya, mulanya terdiri dari 13 Ninik

kemudian
membangun
13
Nagari

dan perkembangan yang cukup lama menjadi Kecamatan dengan 54 Nagari dari 86 Nagari yang ada di Kabupaten Solok (sebelum Kabupaten Solok Selatan terbentuk). Disini aturannya adalah suku Caniago yang mendiami nagari yang menganut Koto Piliang akan mengikuti azas Koto Piliang dan begitu juga sebaliknya.

Pada aliran Koto Piliang, kedudukan Penghulunya bertingkat, tetapi di Kubuang Tigo Baleh Penghulunya sama

derajatnya
Duduak
sahamparan,
Tagak
Sapamatangan.
Suku adalah suatu organisasi di dalam masyarakat
Minangkabau yang disusun berdasarkan adat

pada masing-masing nagari. Sesuai dengan bunyi mamang sebagai berikut:

76
Manajemen Suku

Rang gadih bakarek kuku
Dikarek jo pisau sirauik
Kaparuik batang tuonyo
Tuonyo elok kalantai
Nagari baampek suku
Suku ba buah paruik
Kampuang ba-nan tuo
Rumah ba-tungganai

Jumlah suku dalam setiap nagari tidak kurang dari empat suku, adat basuku-suku amat besar faedahnya bagi masyarakat dalam pergaulan hidup berkeluarga,

bakorong-bakampaung,
banagari-baluhak.
Dengan
adanya suku dapat diketahui dima latak sandi picah
rumah gadangnyo.
Adat basuku bakampaung inilah kumpulan orang yang
kuat, kok barek samo dipikua, kok ringan samo dijinjiang,
sahino samalu. Apabila malu menimpa seseorang dalam
suku, sama-sama dirasakan oleh anggota yang lain dalam
suku yang bersangkutan, tanah sabingkah alah bapunyo,
rumpuik sahalai alah babagi, malu indak dapek di aliah,
suku indak dapek diasak

Penghulu yang mengayomi anak kamanakan di bawah payuang, terdapat perbedaan istilah antara kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago. Bagi Bodi Caniago, Penghulu yang mengayomi anak kamanakan di bawah payuang disebut Mamak Kapalo Kaum, karena yang ada dalam payuang tersebut adalah orang satu kaum. Misalnya Datuak Bandaro dalam suku Caniago yang mengayomi anak kemenakan nan sapayuang. Bagi Koto Piliang Penghulu mengayomi suku, Penghulu pimpinan suku. Walaupun banyak yang bergelar datuak tetapi yang dipanggil Penghulu hanyalah yang memimpin suku.

Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
77
Mengikuti perkembangan musim baganti, maso barubah
alam bakalebaran, kamanakan bapakambangan, maka
perkembangan suku sampai sekarang telah menjadi 96
suku yang mendiami luhak, rantau dan pasisia55
D. Skala Urutan Kepemimpinan Suku
.

Permasalahan yang sering muncul biasanya berkaitan dengan perkawinan sesuku dan pengaruh perkembangan suku terhadap pola kekerabatan Minangkabau(Mochtar

Naim; 13).

Apabila suku dipahami dengan artian harfiah bahwa antara satu suku dengan yang lainnya adalah bertalian darah yang ditarik dari satu garis keturunan ibu, sehingga orang yang satu suku disebutbad u nsanak. Berkaitan dengan permasalahan ini, sebagian daerah kawin sesuku bukan permasalahan dan dibolehkan dalam satu nagari. Pada nagari lain kawin sasuku ini tidak dibenarkan apalagi dilakukan dalam satupayuang, karena tempat perlindungannya suatu kaum di bawah pimpinan satu orang Penghulu, hal ini jelas diakui mereka adalah

badunsanak meskipun tidak dunsanak sakanduang.
Secara integral kepemimpinan suku dari bawah ke pucuk
pimpinan suku adalah sebagai berikut:
1)
Mamak:pemimpin langsung dari kemenakan dan
saudara seibu

2)Tungganai: mamak tertua serumah gadang yang berfungsi sebagai mamak kepala waris, pemegang sako dan pusako bagi kaum tersebut

3)Mamak Kepala Kaum: mamak yang memimpin
kaumnya (mamak Kepala waris)
55 Selanjutnya dapat di baca. AA Navis,A lam …. Hal, 129
78
Manajemen Suku
4)Mamak Payuang: kepala kelompok kaum yang
disebut ayam gadang sikue salasuang, balam mau
sikue saguguak.
5)Pembantu Penghulu: Malin, Manti, Dubalang
6)Penghulu Suku: kepala suku bersam-sama
pembantunya yang disebut Urang Ampek Jinih.
7)Urang Tuo Adat dalam suku adalah sebagai
penasehat dalam setiap suku
8)Kerapatan Suku

Setiap nagari merupakan himpunan beberapa buah suku. Setiap suku terdiri dari beberapa buahpar u ik. Setiap kaumsaparu ik terdiri atas beberapa kaum

sapayuang, saniniek, saibu
Pimpinan tertinggi dalam sebuah suku adalahUrang
Ampek Jinieh ditambah dengan Urang Tuosuku

sebagai penasehatnya. Untuk memecahkan masalah yang timbul dalam suku diselesaikan dalam Kerapatan Suku. Karena itu setiap suku mempunyaibalai -bal ai atau surau untuk musyawarah interen suku yang dipimpin langsung oleh Penghulu Suku

Perlu diketahui bahwa kristalisasi dari adat Koto Piliang dan Bodi Caniago (adat nan diadatkan), harus menjadi pegangan utama dalam adat nan teradat dan adat

istiadat (adat salingka nagari).
Adalah 8 kategori kristalisasi kedua ajaran yang disebut
perjalanan adat, yaitu:
a) Adat bajanjang naik batanggo turun
b) Adat babarih babalabeh
c)
Adat bacupak bagantang
d) Adat batiru batuladan
Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
79
e) Adat bajikok bajikalau
f)
Adat bapikia
g) Adat banazar
h) Adat nan bakahandak sesuatu atas sifatnyo nan
nyato
Penjelasan tentang perjalanan adat dimaksud adalah
Adat Bajanjang Batanggo Turun. Sistem sosial yang

membangun prilaku sesorang atau kaum dalam suku sebagai hasil berinteraksi seperti berhubungan, bergaul, berkaum kerabat, terlihat jelas dalam tata upacara adat yang masih tetap diperturun-naikkan (adat nan teradat dan adat istiadat). Perjalanan adat yang mencakup 8 ketegori diatas adalah aturan yang jelas dan terukur yang harus dipedomani dan menjadi alat kontrol

Dalam mendudukkan setiap masalah anak kemenakan wadahnya adalah musyawarah dalam suku yang dilakukan di tempat tertentu yang ditentukan oleh suku tersebut disebut panggung atau surau. Disinilah Penghulu, Dubalang dan Malin mendudukkan seluruh masalah dalam suku, baik tentang adat istiadat maupun tentang sako-pusako dengan prinsip kusuik bulu paruah

menyalasaikan

Amat disayangkan peranan kerapatan suku hampir tidak pernah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi kemenakan (kalaupun ada hanya sekian persen saja) sehingga kepercayaan masyarakat kepada kerapatan suku berkurang atau hilang sama sekali. Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan itu perlu dikaji kembali usaha penegakan wibawa Penghulu dan Ampek Jinih beserta perangkat niniak mamak mulai dari atas sampai ke bawah dengan prinsip bajanjang naik, batanggo turun.

80
Manajemen Suku
E. Pola Kepemimpinan Masa Lalu
1. Hierarki Kepemimpinan
Angiarih mangarek kuku

Dikarek jo batuang tuo
Batuang tuanyo elok ka lantai
Nagari baampek suku
Kampung banantuo
Tiok rumah batungganai

Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka panghulu
Panghulu barajo ka bana
Bana badiri sandirinyo

Kepemimpinan tertinggi secara hierarki adalah di nagari, yang dalam beberapa perkembangan nagari telah juga mengalami

perubahan-perubahan.
Sebagai

pucuk pimpinan; ada pimpinan adat dan dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, nagari dipimpin olehWali

Nagari sebagai pemimpin pemerintahan, Wali
Nagari dipilih lansung oleh masyarakat.

Dalam kepemimpinan wali nagari bukanlah berdiri sendiri, akan tetapi ada Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) sebagai lembaga-lembaga legislatif di tingkat nagari. Sedangkan untuk bidang adat berada dibawah Karapatan Adat Nagari (KAN).

Pada lapisan terakhir ada kemenakan, bahwa kemenakan seperintah mamak, artinya mamak adalah pemimpin bagi anak kemanakan dalam kaum, seperti telah diuraikan sebelumnya. Mamak bukanlah pemegang hak otonom dalam menjalankan fungsinya, karena mamak berada di bawah pengawasan panghulu. Panghulu adalah pimpinan suku, apabila mengikuti sistem Koto Piliang, sehingga

Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
81
dikenal dengan istilah panghulu pucuak. Bagi sistem Bodi
Caniago kepemimpinan panghulu ada dalam kaum.

Kekuasaan mutlak bukanlah berada ditangan pemegang kekuasan, tetapi pada lembaga musyawarah, yang disebut dengan karapatan suku, maka kerapatan suku sebagai lembaga banding dalam sebuah keputusan harus dihormati, sebab keputusan karapatan suku tersebut telah diambil melalui mufakat dalam mencari kebenaran. Kebenaran (bana) akan berdiri dengan sendirinya yaitu kebenaran itu yang akan menjadi ukuran untuk menjalankan keputusan.

2. Pencatatan

Titik paling lemah manajemen suku pada masa lalu adalah dalam bidang pencatatan, kerena nenek moyang kita pada masa itu belum bisa menulis dan membaca. Mereka mengenal tulis baca yang agak luas setelah agama Islam mesuk ke Minangkabau. Penelitian terhadap 47 buah tambo oleh Edwar Jamaris, membuktikan bahwa sebagian besar tambo ditulis dengan huruf Arab-Melayu, dan

sebagian kecil ditulis dengan huruf latin56

Pesan-pesan adat disampaikan dari mulut ke mulut. Dalam masyarakat tradisional, apa-apa hanya diucapkan dan diingat saja secara turun-temurun. Karenanya untuk ujud dari cerrita yang sama bisa terjadi distorsi dengan versi dan interprestasi yang berbeda-beda, tergantung kepada siapa yang menceritakan dan kapan atau dalam

suasana apa diceritakan peristiwa itu
. P eng alam an
terhadap baca tulis itupun pada kalangan terbatas pula.
57
56
Edwar jamaris, Tambo Minangkabau …hal 1
57
Mochtar Naim,Sambutan; dalam Marwan Kari Mangkuto (Adat
Salingka Nagari Minagkabau) (Jakarta, Hayfa Press, 2005), hal vi
.
82
Manajemen Suku

Fenomena oral ini berkembang sampai diperkenankannya sistem pendidikan medern kepada penduduk pribumi, pada awal abad ke 20, namun sampai berakhirnya penjajahan Belanda dan masuknya Jepang pada tahun 1942, diawal Perang dunia ke dua, jumlah rakyat Indonesia yang tahu baca tulis tidak lebih dari 6 %

sementara selebihnya (94%) masih buta huruf58
58
Ibid, hal, vii
.

Untuk zaman sekarang komunikasi yang sedang sehebat- hebatnya dalam hal tulis baca, dengan segala macam sarana dan perangkatnya. Namun kelebihan itu yang ada ternyata belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan adat, dalam pembenahan perkauman/ persukuan. Maka seharusnya Penghulu harus segera mengambil langkah-langkah yang besar untuk menutupi kelamahan-kelemahan masa lalu, misalnya:

Mempersiapkan buku sebagai bahan inventaris dalam suku/kaum, yang memuat antara lain; nama-nama seluruh kemenakannya, baik yang berdiam dikampung halaman, maupun yang berdomisil di perantauan, hingga diketahui secara tepat dan akurat, berapa sesungguhnya jumlah anggota persukuannya.

Setiap Penghulu harus mengetahui berapa luas tanah ulayat, batas-batas supadan tanah, serta aset-aset lain yang dimiliki oleh suku. Dan peruntukan bagi masing- mnasing anak kemenakan. Hal ini akan semakin terasa, mengingat para anak kemenakan sekarang tidak lagi menempati harta pusaka yang telah diwariskan secara turun temurun, mungkin banyak yang berada di perantauan atau telah menjadiSu ma nd o di wilayah yang tidak mengunakan sistim pusako tinggi, sehingga tidak diketahui lagi kondisi pusako tinggi tersebut.

Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
83

Penghulu dan unit-unit kesatuan kemenakannya dapat mengusahakan ranji, salah satu kebesaran dan kebanggaan keluarga, kaum dan suku.

Setiap kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam musyawarah kaum/suku, seharusnya menjadi sebuah catatan yang disepakati bersama dan dikukuhkan. Bagitu juga halnya yang berbentuk pemasukan/sumbangan yang diperoleh, baik bantuan yang diberikan untuk kegiatan- kegiatan kaum/suku ataupun dana-dana yang dikeluarkan oleh kaum/suku, menyangkut jumlah dan angka-angka, semuanya harus ditulis serta terarsip

atau
terdokumentasi dengan baik dan rapi.

Apabila langkah-langkah tersebut dapat diambil oleh kesepakatan kaum/suku, berarti dikotomi antara masyarakat tradisional (oral) dengan masyarakat Moderen (administrasi), telah semakin dekat dan mungkin telah satu dalam bentuk manajemen.

Hal yang sangat penting dalam pencatatan adalah, pemaparan (pelaporan), walaupun pengunaan bahasa pelaporan adalah sangat riskan dalam lembaga kepemimpinan kaum/suku. Siapakah yang harus membuat laporan. Untuk hal ini sangat perlu dipahami ajaran adat; nan pai tampak muko, kok pulang tampak

punguang adalah kemanakan. Dalam adat disebutkan
bahwa, mamak/panghulu adalah kapai tampek batanyo,
kapulang tampek babarito. Supaya tidak terjadi kesan

merendahkan posisi panghulu yang harus melapor kepada kemenakan di rantau, maka mekanisme harus tepat dan terukur menurut alua jo patuik.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa kepemimpinan dalam kaum/suku bukanlah kepemimpinan tunggal (panghulu segala-galanya), tetapi ada struktur yang lain.

84
Manajemen Suku
Pemberdayaan struktur kelembagaan tersebut adalah
cerminan kesatuan dan persatuan dalam suku.

Pemaparan atau pelaporaan itu akan terasa sangat bermanfaat, jika menyangkut perkembangan, baik yang berbentuk

buruak
bahambauan,
maupun
elok
bahimbauan, artinya pemaparan itu tidak hanya

berbentuk pertanggung jawaban keuangan semata. Apabila pemaparan itu hanya ditunjukan kepada pertangung jawaban keuangan, maka hal ini akan mengoyahkan sendi-sendi tatanan sosial, sebab akan menimbulkan saling mempertahankan diri dan saling menyalahkan, sebagai contoh kecil dapat dikemukanan disini. Kemenakan akan mempertanyakan pengunaan uang yang telah dikirim dari rantau, dan mamak akan membela

dirinya
dengan
mengemukakan

uang operasional dalam setiap pertemuan di balai adat atau pergibar alek , begitu juga dengan Bundokanduang, akan menyoal segelas kopi yang disajikan setiap mamak naik ke rumah gadang.

3. Pengawasan

Seorang Penghulu menurut adat, jelas mempunyai fungsi pengawasan dan monitoring, sebagaimana diungkapkan dalam fatwa adat sebagai berikut:

Hanyuik bapinteh, hilang bacari, tapauang bakaik, tabanam basilami, tingga dijapuik, jauh diulangi, dakek dikunjungi.

Kusuik manyalasai, jikok karuah dijaniahkan, kusuik bulu paruh manyalasaikan, kusuik banang cari ujuang jo pangkanyo.

Tugas pokok panghulu yang demikian itu sudah menjadi
perpaduan antara pengawasan, pembinaan dan jika perlu
Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
85
pengenaan sanksi atau hukuman terhadap anak
kamanakannya.

Dalam manajemen moderen, yang dikatakan pengawasan adalah melakukan pemeriksaan, apakah pelaksanaan kegiatan atau program sudah sesuai denan perencanaan yang digariskan (termasuk perencanaan dan rincian anggaran) bila tidak sesuai, baik pengurangan ataupun penambahan berarti terjadi penyimpangan, untuk itu perlu di analisa apa penyebabnya, bagaimana solusi dan tindakan apa yang perlu diambil, untuk penyusun perencanaan berikutnya.

4. Pendanaan

Ranah Alam Minangkabau terkenal sebagai tanah yang subur, sebagai sumber pendanaan oleh kaum/suku sehingga menjadi primadona oleh rakyatnya sendiri, sebagai contoh dapat dilihat dalam mamang adat berikut:

Sawah ladang banda buatan
sawah bapiring dinan data
ladang babidang dinan lereng
banda baliku turuik bukik.
Rangkiang baririk dihalaman
sebuah banamo sibajau-bayau
panjago cemo jo malu
Birauari rangkiang nan banyak
pambari makan anak kamanakan
sebuah banamo sitinjau lauik
panyapo dagang nan lalu
nan katigo si dagang lapa
makanan anak patang pagi.

Mamang pertama melambangkan indahnya alam Minangkabau, sebagai tanah pertanian dan lahan yang cukup terbentang untuk memenuhi kebutuhan. Kabupaten Solok, sebagai penghasil palawija dan rempah-rempah lainnya seperti cabe, bawang daan buah-buahan yang

86
Manajemen Suku

terkenal seperti Markisa daan lain sebagiannya, Seluruh kekayaan dan hasil alam tersebut menjadi sumber pendanaan oleh masyarakat.

Mamang kedua, dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat sangat berpotensi sekali untuk dapat hidup layak, dari semua hasil alam dapat disimpan dan disisihkan oleh masing-masing kaum/suku dalam rangkiang, akan terasa sangat lucu, karena beberapa tahun yang lalu kita mendengar terdapat busung lapar di daerah yang kaya akan hasil pertanian, karena terdapat tiga buah rangkiang sepert digambarkan dalam mamang di atas yaitu:

1] Sibayau-bayau
Rangkiang
sibayau-bayau
adalah

tempat penyimpanan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh kaum/suku. Fungsi dari dana ini adalah pendinding

malu jo cemo, artinya bahwa kaum harus
bermartabat, supaya malu jangan teserak ka nan
banyak, misalnya ada kemanakan perempuan yang

terlambat mendapat jodoh, dan jika ini terjadi, kaum/suku akan merasa malu walaupun itu bukan aib keluarga, maka dana yang tersimpan dapat dipergunakan sebagai; kain pandinding miang,

ameh pandindiang malu.
2] Biruari

Biruari adalah rangkiang nan banyak tempat menyimpan dan operasional kaum/suku. Seluruh keperluan makan anak-kamankan, uang sekolah dan lain sebagianya disimpan dalam rangkiang tersebut. Dan akan sangat ironis apabila di daerah lambuang padi seperti Sumatera Barat umumnya, dan

Bab 4: Suku, Sejarah dan Perkembangannya
87

kabupaten Solok, terdapat kasus rendahnya mutu pendidikan, seperti beberapa tahun yang lalu. Pada hal adat Minangkabau telah memberikan solusi tentang itu, dengan mendirikan rangkiang Biruari

Rangkiang Biruari adalah rangkiang nan banyak, artinya bahwa dari hasil sawah-ladang porsi yang terbanyak dialokasikan untuk kepentingan anak kamanakan, jika diprosentase labih dari 2/3 hasil bumi adalah untuk kepentingan operasioanl kaum/suku, didalamnya adalah keperluan harian dari seluruh anggota kaum, apabila hal ini dapat dilaksanakan maka: hilang rono dek panyakik,

hilang bangso karano tak barameh.
3] Sitinjau Lauik
Sitinjau lauik adalah dana sosial yang disebut dengan
panyapo dagang nan lalu. Pada prinsipnya bahwa

manusia adalah makhluk sosial, yang punya rasa kebersamaan, apabila ada salah seorang warga atau anggota masyarakat yang mengalami kesusahan, haruslah dibantu dan ditanggulangi secara bersama- sama sesuai dengan kemampuan masing-masing.

88
Manajemen Suku
BAB 5
Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
89
KEPEMIMPINAN SUKU DALAM
PERSPEKTIF MANAJEMEN

Kepemimpinan Suku di Minangkabau dikenal dengan lembaga IV jinih yang dalam perspektif manajemen merupakan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas, menurut fungsi dan peranan masing-masing dalam menata anak kamanakan. secara organisasi. Dalam sistem pemerintahan yang berlaku di ranah Minangkabau baik yang bercorak Koto Piliang maupun yang bercorak Bodi Caniago, ditemukan lembaga-lembaga tersebut, namun terdapat beberapa perbedaan.

Dalam kelarasan (sistem) Koto Piliang, Lembaga Ampek Jinih merupakan perangkat dalam satu suku, suku merupakan kumpulan dari beberapa kaum, dan kaum terdiri dari kesatuanpar u ik. Sedangkan dalam kalarasaan Bodi Caniago Urang Ampek Jinih adalah perangkat yang mangatur anak kamanakan yang berada dalam satu kaum, kaum adalah kumpulan beberapaparuik.

90
Manajemen Suku

Dalam suku yang menganut kelarasan Koto Piliang, Penghulu berwenang dalam menyelesaikan permasalahan dalam kepemimpinannya, untuk itukato Panghulu adalah kato

manyalasai. Namun dalam menjalankan tugasnya Penghulu
bertugas
hanya
sebagai
koordinator

sedangkan kepemimpinan dipegang oleh pejabat suku sesuai bidang masing-masing seperti Manti mengurus kesekretariatan atau administratif suku, Malin mengatur persoalan keagamaan dalam suku dan Dubalang mengurus persoalan pertahanan keamanan suku. Penghulu dengan Manti, Malin dan Dubalang pada hakikatnya setara ;duduak

samo randah dan tagak samo tinggi.. ‘Mereka disebut
sebagai orang Ampek Jinih yang mana Penghulu mendapat
kehormatan sebagai koordinator yangdidahulukan
salangkah dan ditinggikan sarantiang.
A. Kelembagaan Suku Menurut Koto
Piliang

Dalam setiap nagari, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) buah suku, karena nagari dibangun dari empat buah koto dan setiap koto, dulunya terdiri dari satu buah suku. Dari sudut kekerabatan, sebuah suku secara internal terdiri dari: keluarga seibu, separuik, seniniak, sekaum dan sesuku. (Bustanul,2002:12)

Setiap tingkat kekerabatan ada pimpinan yang
mempunyai tugas dan tanggung Jawab tertentu seperti:
-
Seibu-pemimpinnya Mamak Rumah
-
Separuik-mamak Kepala kaum
-
Seniniek-mamak Kepala Waris atau Tungganai
-
Sekaum-mamak Payuang (Penghulu Payuang, Suku)
-
Sesuku- pemimpinnya Penghulu suku
Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
91

Jumlah suku dalam setiap nagari pada dasarnya empat buah, tapi antara nagari yang satu dengan yang lain jumlah sukunya tidak sama, ada 9,7,6,5, dan ada yang 4 suku. Menurut aturan, kalau Sukunya 9 buah maka Penghulunya juga ada 9 orang dan orang Ampek Jinihnya, menjadi 9X4 orang = 36 orang. Pimpinan Ampek Jinih dalam nagari tersebut, terdiri dari 9 orang Penghulu, 9 orang Manti, 9 orang Malin, 9 orang Dubalang, kecuali unsur perhbantu Penghulu ini menumpang pada suku lain.

Namun ada disebagian nagari, baik di Luhak Tanah Datar, Agam maupun Lima Puluh Kota, pada Penghulu sebuah suku itu sampai 60 orang banyaknya. Sudan tentu kedudukannya masing-masing tidak sama sebagian ada Penghulu Pucuk, Penghulu Andiko, Penghulu Kaum, dsb. Jumlah Penghulu yang demikian mungkin juga disebabkan oleh. kebijakan pemerintahan jajahan Belanda tempo dulu , di mana ada Penghulu Nan Basurek. Lalu Penghulu yang ditunjuk oleh kaumnya menyebut bahwa mereka juga Penghulunya sehingga lahirlah Penghulu yang banyak dalam sebuah suku pada sebuah nagari.

1. Urang Ampek Jinih
Kepemimpinan
urang
Ampek Jinihadalah

kepemimpinan yang tertinggi dalam sebuah suku di Minangkabau. Karena itu dilambangkan dengan empat puncak rumah gadang. Pada rumah gadang balah bubuang (Kubung XIII). Ditambah dengan satu puncak diserambi sebagai kepemimpinan urang tuo dalam suku. Adapun unsur-unsur Ampek Jinih antara lain:

a. Penghulu Adat
Merupakan pimpinan yang tertinggi dalam sebuah
suku. Kepemimpinannya komplek, di samping
92
Manajemen Suku

pimpinan anak dan kemenakan juga pemimpin dalam kaumnya, kepemimpinan sukunya serta pemimpin dalam nagari yang berarti juga pemimpin masyarakat. Perhatikan mamang berikut:

Manuruik warih nan bajawek
Sarato pusako nan batolong
Penghulu itu adalah seperti mamangan berikut:
Kayu gadang ditangah rimbo

Nan bapucuak sabana bulek
Nan baurek sabana tunggang
Batang gadang dahannyo kuek

Daunnyo rimbun buahnyo labek
Batang gadang tampek basanda
Ureknyo bakeh base/o
Dahannyo tampek bagantuang
Buahnyo labek buliah dimakan
Daunnyo tampek balinduang kapanasan
Bakeh bataduah kahujanan
lyo dek anak kamanakan
Nan sapayuang sapatagak
Di bawah payuang salingkuang cupak

Maksudnya adalah: Penghulu itu ibarat kayu besar dalam nagari yang menjadi tumpuan harapan masyarakat karena fungsinya yang tinggi dan luas itu sehingga dikatakan daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, uratnya tempat bergantung dan lain-lain.

b. Manti Adat

Asal katanya menteri, dalam adat kedudukannya sebagai pembantu Penghulu dalam bidang pemerintahan adat. Maksudnya melaksanakan dan mengawasi orang atau keluarga dalam suku yang memakai adat, baik adat nan teradat, adat nan diadatkan maupun adat istiadat. Sesuai dengan mamang berikut :

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
93
Adat salingka nagari
Pusako salingka kaum suku

Untuk dapat menjaga dan melaksanakan tugasnya di bidang adat ini, sebenarnya Manti itu orang yang bijaksana :

Tahu dirantiang kamancucuak
Tahu dibatu kamanaruang
Sungguhpun kaie nan babantuak
Ikan dilawik nan dihadang

Pendek kata, seorang Manti dapat betindak cepat, dan tepat serta mampu mengatasi banyak masalah. Oleh sebab itu, haruslah teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan.

c.MalinA d at

Adalah pembantu Penghulu dalam bidang agama. Membimbing masyarakat dan menjadi ikutan masyarakat dalam beribadat. Tugasnya mulai dari pengajaran mengaji, menunaikan rukun Islam, juga menunjuk ajari masyarakat ke jalan yang diridhai oleh Tuhan. Oleh sebab itu sebagai teladan orang banyak, seorang Malin itu seperti kata mamangan berikut:

Suluah bendang dalam nagari
Nan tahu di halal haram
Nan tahu di syah batal
Nan tahu di syareat dan hakekat
d. DubalangAdat
Kata Dubalang Adat berasal dari kata Hulubalang

Adat. Pembantu Penghulu dalam bidang keamanan, baik dalam urusan kaum, suku ataupun nagari. Adapun Dubalang itu menuait mamang berikut .

94
Manajemen Suku
Nan Bamato sabana nyalang
Nan batalingo sabana nyariang
Tahu disumbang dengan salah
Parik paga dindiang nan kokoh
Maampang lalu kasubarang
Mandindieng sampai kalangik

Manjago cabue koknyo tumbuah
Sia baka maliang jo cilok
Manjago barih kok talampau

Maksudnya adalah sebagai penegak keamanan nagari, suku dan anak kemenakan yang dapat menindak langsung segala yang terjadi di tengah – tengah masyarakat.

Keempat jabatan tersebut diatas diturunkan secara turun temurun terdiri dari mamak kepada kemenakan seperti bunyi mamangan:

Biriek-biriek turun kasamak
Tibo disamak makan padi
Dari niniek turun kamamak
Dari mamak turun kabakeh kami

Adapun Manti, Malin dan Dubalang dalam suku
dinyatakan sebagai berikut:
Penghulu Menghukum Sepanjang Adat
Malin Menghukum Sepanjang Syarak
Manti Menghukum Sepanjang Sengketo
Dubalang Menghukum Setuhuak Padang
Maksudnya masing-masing urang IV jinih
tersebut menunaikan tugasnya sesuai dengan sifat
dan bentuk tugas tersebut.
2. Unsur Penasehat Suku (Urang Bajinih)
Selain kepemimpinan urang IV jinih tersebut di atasnya
ada unsur lain yaitu urang bajinih yang berfungsi menurut
Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
95

adat sebagai penasehat suku. Dalam Perda 13 th. 1983 tempo dulu urang bajinih ini termasuk keanggotaan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Setiap nagari mempunyai urang bajinihnya sendiri-sendiri.
Mereka dianggap sebagai orang asa (asli) yang memenuhi 4
kriteria yaitu:
Bahutan tinggi
Basasok bajarami
Basandi rumah gadang
bapandam bapakuburan

Setiap nagari telah ada orang bajinihnya sejak dulu, walau kini kriteria yang empat di atas itu tidak lagi dipenuhinya karena harta pusakanya telah tergadai, terjual atau rumah gadangnya telah runtuh tapi sandinya masih ada.

Dibawah ini diterangkan skala urutan urang bajinih dalam
suku (Soewardi: 1992: 27) yang berfungsi menurut adat:
a.
PAMUNCAK, fungsinya sebagai pendamping

Penghulu dan Pamuncak tidak ada dalam setiap suku, hanya suku-suku tertentu saja yang memiliki pemuncak.

Tugasnya
adalah
mengatur
dan
menjalankan fungsi adat pada adat istiadat nagari.
b.
URANG TUO ADAT, merupakan penasehat dalam

sebuah suku. Tugasnya sebagai penasehat dan Urang Ampek Jinih dalam sukunya. Hanya dilmiliki oleh beberapa suku.

c.
CAMIN ADAT, bertugas menyelesaikan masalah
antara dua kaum atau paruik dalam suku. Camin
adatlah kaca perbandingan bagi mereka yang berselisih.
d.
TUNGKU NAN TIGO, istilah ini berasal dan
Tuanku Nan Batigo yaitu orang kepercayaan Raja
Pagaruyung
pada
satu-satu
nagari
yang
dikunjunginya. Mereka berasal dari tiga suku yang
96
Manajemen Suku

berbeda dan terdiri dari tiga orang, oleh kebijaksanaan pemerintah tempo dulu, mereka diamanatkan sebagai penasehat dalam nagari dan penegak hukum di nagari tersebut. Juga tidak dimiliki semua nagari.

e.
KHATIB NAGARI yaitu mulanya orang yang

menjadi khatib pada waktu sembahyang Juma’t pada mesjid nagari. Lalu dahulunya dikukuh secara adat sebagai khatib nagari.

f.
IMAM NAGARI juga orang yang pada mulanya

menjadi imam di mesjid nagari kemudian dikukuhkan secara turun temurun sebagai imam nagari asal yang bersangkutan memiliki ilmu sebagai imam dimaksud.

g.
MAMAK KAPALO WARIS adalah mamak dalam

sebuah rumah gadang yang umum disebut tungganai. Tapi sebagai mamak kapalo waris yang bersangkutan berfungsi sebagai pemelihara sako dan pusako kaumnya (direktur utama pada sebuah kaum perumah gadang).

B. Kelembagaan Suku menurut
Kelarasan Bodi Caniago

Setiap suku mempunyai pimpinan kaum yang disebut seorang panghulu, sebagai pemimpin dan anak kemanakan Dalam stuktur kepemimpinan, tetap berlakukama nakan

barajo ka mamak. Sebagai jenjang kepemimpinan bahwa

panghulu berada dalam urutan pertama, sedangkan angku atau pasumayan sebagai penasehat, dan Bundo Kanduang sebagi mitra kerja panghulu, pada tingkatan ke dua adalah tungkek (panungkek) dan urutan selanjutnya adalah gelar tuanku dan sejenisnya

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
97

Dengan stuktur kepemimpinan dalam suku dan kaum itu adalah pembagian kerja yang jelas dan punya tugas serta tanggung jawab masing-masing, untuk itu adalah tugas seorang panghulu, menempatkan seseorang pembantu adat dan bertugas secara proporsional dalam bidangnya, seseorang diberi gelar Tuanku adalah sebagai orang yang faham tentang hukum-hukum agama, begitu juga gelar Sutan, sebagai orang yang tahu dima cakak tak salasai,

dimakoh gajah manyubarang, mangko aia karuh sampai di
hilia.
Panghulu sebagai pemimpin gadangnyo digadangan
yaitu tumbuahditanam, tingginyo ba anjuang,
gadangnya ba amba. Maka panghulu sebagai pemimpin
adalah aia nan janiah sayak nan landai, bak kayu

ditangah padang, ureknyo tampek baselo, batangnya tarnpak basanda, dahannya tampek bagantuang, buahnyo ka dimakan, aia ka diminum, daun tampek balinduang.

Seorang pemimpin dalam adat Minang harus mengikuti
alua jo patuik, nan barajo ka bana yaitu kamanakan

barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka alua, alua barajo ka bana, bana bandiri sandirinyo, artinya adalah rajo (pemimpin) adil di sambah, rajo zalim di sangah, panghulu hanyo didahulukan salangkah di

tinggikan sapucuak, bukan dahulu salengkok jalan, tinggi dibaliak-baliak awan, tapi hanyo jauh sapaimbauan, datang sakali panggia.

Lebih lanjut M. Nasrun menjelaskan. Malin tagak di pintu

agamo nan mabesohkan halal nan haram, kato malim bakato hakikat, Panghulu tagak di pintu adat, nan bakato manyalasai, Dubalang tagak dipintu mati, tumbuah batuhuak, jo baparang, Dubalang bakato

98
Manajemen Suku
mandareh, Manti taguah di buek sebagai angin yang
menyampaikan sesuatu, kato Manti kato barulang.

Dalam skala prioritas, kepemimpinan dalam adat adalah Panghulu (datuak) yang sering disebut denganBu ng ka, dan bungka dibantu oleh yang lainya yang disebut

Panungkek(tungkek), sebagai pemimpin agamo adalah

tuanku (sebagian kaum mamakai gala khatib/imam) yang dilengkapi dengan gelar-gelar lainnya seperti, Malin, Labai, Kari, dan kebanyakan mereka berfungsi sebagai Manti nan barulang, dan gelar Sutan lebih banyak berfungsi sebagai Dubalang atau yang lebih banyak disebut sebagai bujang salamat, nan tagak dipintu batuhuak jo baparang.

Menurut DJ. Dt. Gampo dalam pelaksanaannya bertemu
ketentuan Primus Interpares (yang utama dalam yang
sama) maksudnya adalah pada dasarnya tugas dan
kewajiban itu sama, pada saat-saat tertentu ada yang lebih
diutamakan dalam bermasyarakat.

Kongkritnya tugas masing-masing dan elemen-elemen dalam suku adalah Panghulu melaksanakan undang-undang adat, untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Keadilan Penghulu sebagai hakim dalam memegang hukum dengan undang-undang

adat disebut”mengati samo
merah manimbang samo barek”, kebijakan panghulu akan
menjadi ilmu dalam hukum, sabagai undang dalam nagari
Mancampak tibo dihulu Kanailah anak ikan balang Apo
nan manjadi cupak dek panghulu mamakai undang-undang.
Tungkek (panungkek) yang disebut dalam adatCondong
batupang Lamah babilai, Rabah munggu Tungkek tagak

Untuk kelancaran pemerintahan dalam suku panghulu di bantu oleh tungkek, apabila panghulu uzur, tungkek dapat mengantikan posisi panghulu, kerena tungkek itu adalah mutlak adanya. Tungkek itu diangkat bersama-sama dengan

mengangkat
Penghulu
dangan
cara
Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
99
memberitahukan ” baimbaukan ka nan rapek baserakkan
ka nan banyak”

Malin menyelengkarakan segala sesuatu dalam masyarakat yang berhubungan dengan agama, seperti nikah talak, rujuak kelahiran, kematian, zakat, dan lain sebagianya. Kato Malin, kato hakaikat, nan manjadi payuang paji di akhirat, unduang-unduang ka sarugo.

Manti menyampaikan segala perintah ke bawah dan mangantarkan segala perasaan ke atas, memeriksa perkara dan menyiapkan putusan.

Dari kedua sistem pemerintahan suku, baik menurut Koto Piliang maupun kelembagaan suku menurut sistem Bodi Caniago ada pemimpim yang menonjol yaitu: mamak dalam kaum dan Penghulu dalam suku, bagi kalarasan Koto Piliang. Meski di beberapa tempat di ranah Minang, ada yang satu suku hanya memiliki satu kaum dan ada pula yang dalam satu suku memiliki banyak kaum. Dan hal ini berkembang sesuai dengan perkembangan nagari yang telah dihuni oleh banyak kelompok migrasi yang membawa latar belakang system kepemimpinan suku yang dianutnya. Namun demikian dapat dipahami dan disesuaikan dengan keputusan rapat suku dan nagari masing- masing.

C. Kepemimpinan Penghulu

Sebenarnya sejak adat ini dipatok oleh nenek moyang orang Minangkabau yaitu Dt Katumanggungan dan Dt. Parpatih Nan Sabatang, pengangkatan pemimpin yang lebih tinggi daritu ngg anai itu dilakukan dengan pembentukan

kotoda n suku. Pada waktu peresmian pembentukan koto
dan suku juga langsung diangkat Penghulunya. Pelantikan
itu dilakukan oleh Penghulu Utama dengan sumpah jabatan.
100
Manajemen Suku

Dalam tahap pembangunan Nagari, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 atau 4 koto. Kalau setiap koto terdiri dari sebuah suku yang dipimpin oleh seorang Penghulu, tentu sebuah nagari ada 4 orang Penghulu. Inilah yang disebut Penghulu suku yaitu himpunan Penghulu suku yang berempat.

Menurut sistem koto piliang, untuk mengetuai Penghulu yang berempat itu dilantik dan disumpah Penghulu kepala yang lebih dikenal dengan sebutan Penghulu pucuk. Begitu juga untuk mengepalai tungganai yang seperut ditunjuk pula Penghulu andiko, yang kedudukannya sama dengan pembantu Penghulu.

Dalam masyarakat, pemimpin memegang peranan yang sangat menentukan dan pemimpin itu ada pada setiap daerah, kawasan seperti kata mamang:

Sabuang bajuaro
Halek ba rajo janang
Kapa ba nahkodah
Rumah ba tungganai
Darek ba panghulu
Rantau barajo

Maksudnya di galanggang pamedanan adaJu aro, begitu juga diperhelatan pemimpinnya Rajo Janang, di kapal pemimpinnyaNahkoda, di darek pemimpinnya

Penghulu dan di rantau pemimpinnya adalah Raja.

Di Minangkabau pada umumnya, laki-laki disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin seperti yang diutarakan mamang berikut:

Kaluakpaku kacang balimbiang
Ambiak timpuruang lenggang-lenggangkan
Dibawo nak urang Saruaso
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang di patenggangkan
Ingek nagari jan binaso

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
101
Keberadaan panghulu sebagai “kayu gadang ditangah koto, batangnyo tampek basanda, ureknyo tampek baselo, daunnya tampek bataduah dikalo kahujan, tampek balinduang dikalo kapanasaan”, panghulu tidak hanya sebatas itu tapi dilanjutkan dengan “kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito, kusuik manyalasaai, karuah mampajaniah”.

Bertitik tolak dari pola ideal diatas yang merupakan kerangka teoritis, berkaitan dengan perubahan yang terjadi, apakah keberadaaan dan fungsi panghulu itu telah mengalami perubahan? Dan sejauh manakah perubahan itu terjadi? Apakah perubahan itu “:bakisa dari lapiak nan sahalai” atau perubahan itu seperti yang disinyalir oleh Buya HAMKA karena perubahan yang secepat kilat ini, karena revolusi dan lebih lagi karena “anak kamanakan telah besar-besar dan pintar-pintar, dengan sendirinya niniak mamak tidak berdaulat lagi” dan bahkan kadang- kadang dari lapangan pendidikan ilmu pengetahuan anak kamanakan sering melebihi ilmu panghulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Sjofan Thalib berkaitan peranan ninik mamak Minangkabau dalam perubahan sosial menyimpulkan diantaranya:

1.Dibandingkan dengan apa yang telah dicapai oleh anak kamanakan dewasa ini, memang terbukti bahwa dari segi pendidikan panghulu tertinggal dibandingkan anak kamankan.
2.Dalam konsep keluarga yang hidup dewasa ini mendekati konsep keluarga kecil atau keluarga batih (inti), yang menjadi kepala keluarga adalah ayah sebagai penanggung jawab terhadap kelangsungan anak-anaknya.
102
Manajemen Suku
3.

Meskipun terdapat kenyataan bahwa kedudukan ayah dalam keluarga telah menjadi penting, seiring dengan itu mundurnya pengaruh mamak terhadap kamanakannya, namun kedudukan mamak dalam kaum dan suku tetap dipandangp enti ng

1. Proses dan Pengangkatan Lembaga
Ampek Jinih

Proses pangangkatan panghulu adalah usaha yang dilakukan daalam memilih dan memilah panghulu yang akan menjadi pemimpin dalam kaum dan suku, dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses tersebut adalah sebagai berikut:

a.Baiyo Badunsanak(dunsanak nan sa paruik
dalam nan sa kaum}, yaitu kabulatan kaum. Dalam
baiyo badunsanak yang dibicarakan adalah mancari
kata sepakat untuk batagak panghulu dan atau
mancari siapa yang akan manyandanggal a

kabasaran tersebut, disini bertemu prinsip badiri panghulu sapakat kaum, badiri adaat sapakat nagari. Apa bila dalam satu kaum terdapat beberapa

paruik maka akan bertemu ketentuangadang
balega, musim baganti. Dalam hal ini tidak
meninggalkan prinsip utama dalam pengangkatan
panghulu: Ramo-ramo sikumbang jati Katik endah
pulang bakudo, Patah tumbuah hilang baganti Sako
pusako baitu juo.
b. Mangarumahan Dunsanak,dunsanak yang

dimaksud adalah dunsanak nan sautang sabaia yaitu dalam lingkungan nan sapayuang sapatagak. Pada tahap ini yang dibicarakan adalah menyampaikan kata sepakat dari nan saparuik bahwa kaum tersebut telah “saniat” untuk batagak

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
103
panghulu dalam bahasa adat kita kenal denganl ad o
di parak nan alah masak, padi disawah nan kukuah.
c. Mangarumahan Urang Kampuang,urang kampuang yang dimaksud se kampuang atau jorong, pada tahap ini yang dibicarakan adalah “manapak-i janji” acara ini disebut manapak-i janji adalah karena pada saat “dahulu” ada janji nan babuek, padan nan baukua yaitu:
-

Saat mati batungkek Budi, artinya saat dipandam pakuburan “dahulu” ataupun di medan nan bapaneh telah ditetapkan pengganti dari panghulu nan maninggal, dan telah di buek janji untuk segera malewakan gala, apabila telah sampai pada saatnya acara itu disebut manapek-i janji yaitu dihari nan dahulu, janji ba buek padan ba ukua, tantu di hari nan kini janji batapek, i kara bamuliakan

-
Bagi nan hiduik bakarilahan, kok lurah alah
dalam, kok bukik alah tinggi untuk itu perlu

dicarikan pengganti panghulu nan alah “uzur”, pada saat mengarumahan urang kampuang itulah dicarikan siapa yang akan menggantikan gala kabasaran datuak tersebut.

d. Kaderisasi, dibeberapa nagari kaderisasi berjalan
mendahului dari proses pengangkatan panghulu yang
disebut dengan kalau kamanjadi mancik alah runciang
ikuanyo, artinya pada tahap itu Penghulu yang tua telah

mempersiapkan bekal pengganti jika satu saat dia meninggal atau telah uzur. Kaderisasi ini berjalan secara alamiah dalam kaum, tetapi dalam pelaksanaan terdapat istilah Makan Banak, makan banak panghulu yang telah digadangkan itu diberi kesempatan untuk memimpin sambah dalam acara kaum, ini terjadi sesaat

104
Manajemen Suku
atau beberapa hari setelah terjadi prosesi pengangkatan panghulu.
2. Prosesi Pengangkatan Penghulu
Batagak Panghulu lazim disebut dengan malewakan gala,
kata malewakan yaitu ma himbaukan ka nan banyak,
manyerakkan ka nan rapek artinya adalah bahwa sesorang
yang secara resmi menurut adat telah dikukuhkan
kepemimpinannya.

Perkataan malewakan juga diperkenalkan di Negeri Sembilan sehingga raja keturunan Minangkabau yang menjadi di Pertuan di Negeri Sembilan bernama Raja Malewar yang diambil dari akar kata “lewa”, malewakan, dalam bahasa melayu disebut dengan “Malewar”. Dalam malewakan gala kebesaran panghulu dikenal dengan Baralek Datuak, upacara baralek datuak tersebut dimeriahkan dengan :

1.

Mambantai Kabau (kerbau), mambantai kerbau untuk setiap gelar kebesaran panghulu “ka di lakek-an”, lazim disebut dengan tiok mandi, tiok ba kusuak, . Namun teknis ini tidak sama disetiap nagari, ditentukan oleh keputusan nagari masing-masing. bagi panghulu yang telah mambantai, kedudukannya di duduk samo randah, tagak samo tinggi, artinya panghulu tersebut di ikut sertakan dalam membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan nagari, dan “mandapek panggia” dalam setiap alek batagak panghulu. Bagi panghulu yang belum “mambantai”, hak dan kekuasaanya terbatas dalam hal membicarakan kaumnya saja, dan panghulu tersebut tidak berhak “mamakai karih”.

2.

Dagiang kabau tersebut dimasak, dagiang pambari makan anak nagari dalam papatah adat disebutkan “dagiang samo dilapah, kuah samo dikacau”, selain

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
107
-

Nan mamanggia adalah anak mudo dalam adat-pakaian nan mamangia itu adalah pakaian adat tidak boleh pakaian biasa.

-
Panghulu nan di pangia harus ketemu
langsung, tidak boleh dengan menitip pesan.

xii. Pitunggua Toboh yaitu pitunggua yang sangat menentukan kelancaran alek, dalam konteks zaman sekarang panghulu ini berfungsi sebagai moderator, untuk itu pitunggua tujuah toboh orang-orang pilihan dan jumlahnya sekitar tiga orang Penghulu.

3. Pakaian Penghulu

Seorang Penghulu/ninik mamak dibedakan secara lahir dari pakaian yang dipakainya dan dihubungkan dengan perilaku yang menjadi kepribadiannya. Kebanggaan di Minangkabau ialah pakaian kebesaran Penghulu ini mempunyai arti dan makna tersendiri yang mengandung sikap dan tingkah laku yang dituntut adat terhadap seorang Penghulu, seperti kata mamangan berikut:

Rupo manunjuakkan harago

Kurenah manunjuakan laku
Walau lahie nampak dek mato
Nan bathin tasimpan dalam itu

Pakaian Penghulu yang resmi dipakai tidak sembarangan pakaian. Disebut pakaian tradisional. Khusus untuk Penghulu adat. Oleh sebab itu tidak boleh sembarang orang memakainya. Bentuk dan coraknya mungkin sama tapi susunannya antara Minangkabau mungkin berbeda.

Pakaian Penghulu terdiri dari destar (saluak), baju gadang, celana lapang, ikat pinggang, kain sarung, salempang, keris dan tongkat. Warna pun menetukan jabatan. Baju, celana dan destar milik Penghulu wamanya serba hitam, Manti

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
109
b. Baju gadang tak basaku

Baju gadang melambangkan kebesaran, warna hitam berlengan panjang melambangkan sifat suka membantu orang dalam kesukaran. Tidak bersaku artinya tidak menyimpan uang atau mengambil keuntungan dalam urusan anak kemenakan. Lebih jauh coba anda fahami yang tersirat pada mamang berikut bahwa baju Penghulu itu melambangkan Bodi luhur, kearifan dan kebijaksanaan serta sifat sabar yang dituntut:

- Langan tasinsiang pangipeh angek naknyo
dingin
- Pahampek gabuak nak nyo habih
- Siba mengkilek mangalimantang
- Mambu yang membungkuih tak mambuka
- Mauleh tak mangasan

- Lawik ditampuah tak barangin
– Bodi aluih bak lawik dalam
– Dalamnyo bapantang taajuak

- Langan bamiliek kin kanan – Bamisie makan keamanan – Gadang ba pangiriang

- Tagak baapuang jo aturan
- Unjuak baagak ba hinggokan
- Murahjo maha mambatasi
- Lihie lapeh tak bakatuak
- Babalah lihie hinggo dado
- Kiasan kapado alamnyo leba pandangannyo
lapang buminyo laweh
- Gunuang tak runtuah karano kabuik
- Lawik tak karuah karano ikan
- Urang gadang martabatnyo saba
- Kok tagaknyo bajelo-bajelo
- Kandua badantiang-dantiang
- Paik manih pandai malatue
- Cando kaiyo kasamonyo.
Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
111
d. Kain saruang

Yaitu kain yang disarung di pinggang hingga batas di atas lutut, artinya waspada menjaga diri dari kesalahan dan kekhilafan dan berhati-hati melangkah kaki.

e.
Ikat Pinggang

Disebut cawek atau kabek pinggang, artinya: melambangkan anak dan kemenakan karib bait yang perlu

mendapatkan
perlidungan.
Penghulu:
selanjutnya perhatian mamang berikut:
-
Cawek bajumbai alui
-
Saeto pucuak rabauangyo
-
Kapalilik anak kamanakan
-
Kapanjarek pusako datuak
-
Nan jinak nak ma kin tanang
-
Nan lia nakjan tabangjauh
-
Kabek sabalik buhue sintak
-
Kokoh tak dapek kilo ungkai
-
Lungga bak dukuah lapeh
-
Kato mufakat paungkai
f.
Salempang ka Bahu
Disandang ke bahu kanan artinya mampu memikul
tanggung jawab terhadap anak kemenakannya.
g. Keris

Disisipkan di pinggang, hulunya arah kekiri artinya: Penghulu itu dipakai senjata yang melembangkan keuasaan. Hulunya kekiri itu artinya senjata yang dimiliki tidak digunakan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi anak kemenakan.

Lebih jauh tentang keris adalah sebagai berikut:
112
Manajemen Suku
-
Ganjo iran ganjo manumpuh
-
Sumarak minang pado zatnyo
-
Pameran aka jo Bodi dek panghulu
-
Lahie jo batin bapaliharo
Adapun falsafah keris di Minangkabau
-
Sanjato kerih kabasaran
-
Sampiang cawek nan tampeknyo
-
Sisiknyo condong ka kida
-
Dikesong mako di cabuik
-
Gemboknyo tumpue punting
-
Tunangan ulla kayu kamat
-
Kokoh tak rago baambauan
-
Goyah bapantang tangga
-
Bengkoknyo tangah duo heto
-
Tapo luruih makanan banting
-
Bantuak dimakan siku-siku
-
Bamato baliak batimba
-
Sanyawa pulo jo ganjonyo
-
Tajam tak rago dek baasah
-
Tapi bapantang malukoi
-
Kapanarah nan bungkuak saruweh
-
Ipuahnyo turun dari langik
-
Biso bapantang batawakan
-
Jajak ditikam mati juo
-
Kapalawan dayo rang aluih
-
Kupanulak musuah di badan
h.
Tongkat

Tongkat yang disebut tungkek kayu yag kuat lagi lurus melambang bahwa Penghulu itu mampu menompang dirinya disamping kewajibannya menopang adat dan pusako, anak dan kemenakan.

Falsafah tongkat adalah sebagai berikut:
-
Pamenannya tungkat kayu kamat
-
Ujuang tanduak kapalo perak
Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
113
-
Panungkek adat jo pusako
-
Bati batagak nan jan condong
-
Sako naknyo tatap di inggiran
-
Ingek samantaro belum kanai
-
Kulimek samantaro balun abih
-
Nak taguah gantang jo anjuanyo
-
Adat nak tagak jo limbago
-
Sumpik nak tagak jo isinyo.
Kesimpulan yang dapat ditarik dan pakaian Penghulu
adalah:
a.

Wujud fisiknya berupa wama, potong seperti yang terliKaf tetapi wujud nan fisik yang tersirat mempunyai makna tertentu yang agung nilainya.

b.

makna itulah yang diharapkan kepada pemakainya yaitu Penghulu itu sendiri yang akan memenuhi sehingga

menjadi
kepribadiannya
dalam
menunaikan tugasnya sebagai pemimpin masyarakat.
4. Tugas Pokok Penghulu
Dalam melaksanakan amanahnya sebagai pemimpin suku,
Penghulu mempunyai tugas:
1.
Mamaliharo Harato Pusako untuk diwariskan

secara turun-temurun. Tindakan menjual harta pusaka tinggi atau mengalihkan hak atas nama orang lain selain kaum adalah menyalahi prinsip:

Dijua indak dimakan bali
Digadai indak dimakan sando
Kabau tagak kubangan tingga
Luluak dibao sao nan lakek di badan
Aienyo bulieh diminum
Buahnyo bulieh dimakan
Nan batang ta tap tingga di nan punyo
114
Manajemen Suku
2.
Manjago
Anak
Kamanakan.

Maksudnya memelihara anak dengan harta pencaharian, menjaga kemenakan dengan harta pusaka tinggi, artinya tidak membawa harta pusaka tinggi ke rumah isteri dan sebaliknya tidak membawa harta pencaharian ke kaum kemenakan. Jadi pegangan yang tepat adalah:

Memelihara anak dengan akal Bodi
Memelihara kemenakan dengan rasojo pareso
3.
Singkek Ka Mauleh. Lamah Ka Manuwie.
Kurang Manukuak. Senteang Mambilai.

Maksudnya mengulas pikiran kemenakan bila singkat dalam memecahkan kesulitan, mampu memperkuat kemenakan bila lemah, mampu menambah dan menukuk bila kemenakan kekurangan. Jangan biarkan kemenakan rninta tolong kepada orang lain atau orang lain agama sehingga kemenakan dikrestinisasikan orang lain.

4.
Hilang Mencari. Hanyuik Maminteh. Luluih
Manyalami. Maksudnya sebagai mamak harus

mampu mencari kembali harta pusaka yang hilang, mampu memintas atau menyelami harta pusaka yang hanyut untuk mensejahterakan mereka.

5.
Rantau Jauah Diulangi. Dakek Dikanali. Demi

kepentingan anak dan kemenakan serta tugasnya mengulanginya kemenakannya yang jauh di rantau dan mengkana—bagi anak kemenakannya yang ada di kampung dalam arti namuah baabih hari

babadan
litak
untuk
mengawasi

langsung kemenakannya (dilapeh pagi, dikuruang patang) karena cintanya kepada adat nagarinya.

6.

Sewajamya kemenakan itu berkebenaran kepada mamaknya, mamak itu sendiri berkebenaran kepada mufakat, sebab mufakat itu berkebenaran kepada

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
115
kebenaran dan keadilan itu sendiri. Haruslah Penghulu
itu menegakkan mamang adat:
Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka pangulu
Pangulu barajo ka mufakat
Mufakat barajo ka nan bana

Nan bana berdiri sendirinyo
5. Fungsi Penghulu
Sesuai dengan jabatannya, seorang Penghulu itu
mempunyai fungsi sebagai berikut:
1.
Manuruik jalan nan luruih
2.
Yaitu jalan siratalmustaqim, jalan menuju

kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat, jalan menurut alur dan patut. Fenomena di lapangan ada ninik mamak main domino di warung waktu shalat, berjudi, mabuk-mabukan. Semua itu adalah jalan yang sesat, sudah keluar dan ketentuan adat dan agama dan sudah melanggar moral

3.
Manuruik kato nan bana. Dalam menyelesaikan

masalah sako jo pusako, Penghulu/ niniak mamak yang berwenang harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Menegakkan kebenaran agar pihak yang tepat menerima keadilan adat.

Tahan lukah didalam banda
Ditahan jan diinjak
Dianjak ka tanah bato
Kalau bana jan dituka
Dituka jan dirombak

Kok diubah jadi sangsaro
4.Manimbang sama barek, manukuek sama
paniang, mahukum sama adie.Dalam
menimbang suatu perkara harus sama berat dan
mengukur
sengketa
harus
sama
panjang,
116
Manajemen Suku

menghukum kesalahan harus sama adil. Dalam menegakkan hukuman ini, Penghulu/ niniak mamak harus konsekwen dan tidak takut akan dikucilkan oleh kemanakannya yang bersalah. Bila Penghulu/ niniak mamak menghukum atas dasar pijak bambu, maka pihak yang dirugikan akan pergi kepengadilan dan polisi untuk mencari keadilan. Dengan masuknya pihak ketiga, Penghulu/ niniak mamak akan kecolongan dan otomatis nilainya jatuh dari pandangan kemenakannya.

Tibo di paruik indak dikampihkan
Tibo dimato indak dipiciangkan
Tibo didado indak dibusuangkan

Maksudnya sesulit apapun keputusan dalam menegakkan kebenaran tetap ditempuh dan diterima dengan berlapang dada, seperti apapun mata menerima percikan angin resiko, mata jangan dipicingkan demi menyinarkan kebenaran dan sebesar apapun kemenangan dan keberhasilan menegakkan kebenaran jangan merasa sombong dan bangga

5.
Kusuik kamanyalasaikan karuah mampa-
janiah.Penghulu/niniak mamak harus mampu

menyelesaikan bila kemenakan kusut dan mamapu menjernihkan bila kemenakan dalam keadaan keruh jangan sampai meminta penyelesaian masalah kepada pihak ketiga seperti LBH/Polisi dan pengadilan.

6.
Gantiang putuih, biang tabuak. Penghulu/

niniak mamak harus mampu memutuskan suatu perkara dalam arti memutuskan tidak melukai, menembus tidak menyakiti. Hal ini bisa terjadi dengan menegakkan kebenaran secara bijaksana.

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
117

Bak maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak puttuih (hubungan keluarga), tapuang indak taserak (hubungan masyarakat).

7.

Bakato baiyo, bajalan bamolah, duduak surang basampik-sampik, duduakbasamo balapang-lapang. Maksudnya dalam memecahkan

suatu masalah/perkara harus mengutamakan musyawarah, saling mendengarkan dan mencari kata sepakat. Dan jangan memutuskan suatu perkara mau menang sendiri dan tidak mau mendengarkan kebenaran orang lain.

8.
Indak lamak karano pantang. indak kuniang
karano kunik. Maksudnya Penghulu dan ninik
mamak tidak boleh berubah pikiran dari

yang benar kepada yang salah karena ada iming-iming keuntungan. Kalau ini terjadi, berarti memperjual- belikan akidah dan agama demi kepentingan kekuasaan, kekayaan dan jabatan.

Kedelapan indikator di atas merupakan sikap dan prinsip yang harus ditegakkan Penghulu beserta pembantu- pembantunya dalam menjalankan fungsinya. Adapaun kesimpulan yang dapat kita petik adalah Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) terdiri dari 6 tugas pokok dan 8 fungsi dari Penghulu / Niniak Mamak.

6. Martabat Penghulu

Penghulu itu adalah seorang tokoh pimpinan tertinggi dalam suku di nagari-nagari di Minangkabau. Sebagai seorang pimpinan, Penghulu itu mempunyai martabat, yang diperolehnya sesuai menurut fatwa:

Tinggi dek dianjuang
Gadang dek diamba
118
Manajemen Suku
Tadinyo dek mufakat
Tinggi karena dianjung
Besar karena dibesarkan
Terjadinya karena mufakat.

Maksudnya adalah martabat Penghulu itu datangnya dan masyarakat karena ternyata bahwa kedudukannya menjadi paling tinggi karena ditinggikan dan menjadi besar karena dibesarkan serta kepemimpinannya itu lahir karena mufakat jua.

Oleh sebab itu seorang Penghulu itu harus tahu akan kewajibannya dalam memimpin anak dan kemenakan, serta harus dapat mengabdi sebaik-baiknya kepada kaumnya, anak kemenakannya, suku serta masyarakat umum. Harga diri atau harkat yang dituntut martabatnya itu dapat dicapai pula dengan memelihara kesabaran Penghulu itu.

Kemudian dari pihak yang dipimpin yaitu mamak dan kemenakan harus pula menghargai Penghulu itu dengan jalan pimpinannya dipatuhi dan katanya diturut. Walaupun misalnya yang jadi Penghulu itu muda usianya tidak berarti seseorang seenaknya melanggar titahnya dan tidak mematuhinya sebab;

Penghulu itu didahulukan selangkah
Ditinggikan seranting

Baginya yang melanggar peraturan-peraturan adat harus menerima segala sanksi yang telah ditetapkan dengan musyawarah. Bila tidak mau menerima saksi, maka panghulu tersebut bisa kehilangan wibawa Penghulu itu sendiridan ini bisa dituntut menurut adat. Begitu juga menghina Penghulu didenda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh nagari itu masing-masing (dago).

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
119

Jadi martabat Penghulu itu datangnya dari bawah dan dapat menjadi tinggi dengan sifat-sifat sebagai berikut: sabar, lurus, benar, adil, pengasih, berilmu, sempuma keputusannya, berhati lapang dan terjauh dari sifat rendah yang merupakan pantang

Penghulu, memerahkan muka, menghardik, menghantam
tanah, menyinsingkan lengan baju dan lain-lain.
7. Syarat-Syarat Jadi Penghulu

Seperti telah dikemukakan diatas, untuk menjaga martabat Penghulu agar berwibawa terhadap anak kemenakan kaum nagarinya, seorang yang akan jadi Penghulu harus memiliki sifat-sifat berikut:

1) Sabar: menghadapi masalah dengan lapang dada
serta luas pandangannya
2) Adil:dalam mengambil keputusan harus sempurna,

artinya adil dalam menimbang salah dan benar dalam menjatuhkan hukuman, tidak pilih kasih terhadap kemenakan- kemenakannya.

3) Arif Bijaksana: dapat membaca situasi, perasaan
halus dan jeli dalam memecahkan masalah.
4) Berilmu:harus banyak belajar, tahu tentang

ketentuan-ketentuan dalam adat, menguasai hal-hal tentang Fiqih dan aturan-aturan agama Islam serta memiliki pengetahuan umum yang makin hari makin bertambah canggih.

5) Kaya: memiliki harta sehingga tidak mengganggu
kesejahteraan kemenakannya dan juga kaya bicara,
banyak memberi nasehat dan petunjuk.
6) Pemurah: suka menolong dan membantu orang
lain dan orang banyak.
120
Manajemen Suku
7) Tulus:tidak mengharapkan imbalan terhadap tugas-
tugas dan jabatannya, malah ia ingin mengabdi untuk
kepentingan orang banyak.
8)Seorang Penghulu itu harus memiliki sifat yang
benar
artinya
lurus,
benar,
jujur
dan
bertanggungjawab.
Manapuah jalan labuah nan luruih
Mauruik jalan nan golong
Maksudnya tidak plin-plan, teguh memegang
kebenaran dan janji, seperti mamangan berikut:
Lahie jo batin saukuran
Isi kulik tanpamo labieh
Sakato lahie jo bathin
Sasuai muluik jo hati
9) Cerdas, berpendidikan, berilmu, artinya memiliki
ilmu tentang adat, syarak, undang-undang dan lain-
lain. Penghulu itu: Cadiek, tahu jo pandai Nan badeta
panjang bakaruik Panjang tak dapek kito ukua.
Maksudnya, banyak berkerut pada dasarya
melambangkan
kecerdasan
mendidik
dan
pengetahuan yang dimilikinya tidak dapat diselami.
10) Bersifar jujur dan dipercayai, sebab menurut
adat sifat-sifat yang terlarang itu antara lain:
Pangguntiang dalam lipatan
Panuhuak kawan sairiang

Malalah kuciang di dapua Pilin kacang nak mamanjek Pilin jariang nak barisi

Mangaik dalam balango
Manahan jarek dipintu

Mancari daun ka bawah rumah
Manjua anak kamanakan
Pangicuah korong jo kampuung
Panipu urang nagari

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
121
Artinya: Mangguntiang dalam lipatan Penuhuk
kawan seiring (suka merugikan kawan secara

sembunyi) Malalah kucing didapur Pilin kacang nan mamanjek Pilin jengkol hendak berisi (segala perbuatanya ingin mendapatkan imbalan dan keuntungan) Mengail dalam belanga Mamasang jerat di pintu, Mencari daun ke bawah rumah (merugikan kaum keluarga sendiri) Menjual anak kemenakan Pengicuah korong jo kampuang Panipu urang nagari (suka merugikan dengan menipu anak kemenakan, korong dan kampuang)

Penghulu yang jujur sesuai dengan mamang berikut:
Elok nagari dek panghulu Sapakat mant jo Dubalang

Kalau tak pandai jadi Penghulu Alamat sapuah kama ulang.Artinya Elok nagari oleh Penghulu Jalannya undang-undang oleh hulubalang Kalau tak pandai memegang hulu Punting tangga mao tabuang

11) Fasih bicara, maksudnya bukan bersilat lidah tapi
seperti kata mamangan:

Murah kato takatokan
Sulik kato jo timbangan
Kato nan leok-leok lambai

Rundingan nan elok lamak manih
Sakali rundiangan tasabuikkan
Takana juo salamonyo
Rundingan nan tinggi tinggi rendah
Nam bak maelo tali jalo
Raso tagang di kanduri
Agak kandua ditagangi
Diam dikato nan sadang elok

Maksudnya mudah dengan kata-kata yang biasa, Teliti dengan kata-kata yang sulit. Dalam berunding kata-katanya enak didengar, dalam memecahkan masalah, kata yang tajam diimbangi dengan kata yang

122
Manajemen Suku
enak. Sedang kata-kata yang lemah lembut
diimbangi dengan kata-kata yang tajam.
Dari semua syarat tersebut diatas kalau terpenuhi
akan berakibat seperti kata mamang:

Sirawik padang barimbang Tak ujung pangka manganai Sudu-sudu batimbo jalan

Dikaik kanai gatahnyo
Kalangik tuah takaba
Duduak di kampuang jan jumilan
Pandang buek tujuan tanyo
8. Syarat Mengangkat Pengganti Penghulu

Sebelum seseorang diangkat menjadi Penghulu, Penghulu yang lama harus berakhir kePenghuluan, karena meninggal dunia atau telah uzur dan diganti menurut sepakat kaum.

Penggantinya diambil dari kemenakan yang bertali darah, karena jabatan Penghulu itu turun-temurun dari mamak kepada kemenakan (karambie tumbuah di mato). Ada 4 cara menggantikan kedudukan Penghulu :

a. Sewaktu tanah tasirah

Pada waktu Penghulu lama meninggal, ditanah pusara itu dilekatkan gelar Penghulu kepada kemenakannya yang dekat, seperti kata mamangan:

Ramo-ramo sikumbang janti

Katik endang pulang bakudo
Patah tumbuah hilang baganti
Namun pusako baitu juo

Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
123
b. Mati Bertongkat Budi

Artinya kalau yang menggantikan Penghulu itu tidak yang bertali darah lagi, lalu berdasarkan musyawarah dalam kaum diangkat penggantinya yang bertali Budi yaitu kemenakan yang dibawa dan dibesarkan dan telah banyak berbuat baik pada masa hidupnya

c.
Hidup Berkerelaan

Bila Penghulu lama itu sudah tua, artinya gunung sudah tinggi, lurah sudah dalam maka karena uzur itu menyerahkan gelar dan jabatannya kepada kemenakannya yang bertali darah dengan sepakat kaum.

d. Mambangun sako
Artinya membangkit batang tarandam, Penghulu
yang
sebenarnya
masih
kecil

sementara kedudukannya digantikan oleh orang dewasa dalam sukunya menurut sepakat kaum. Setelah yang bersangkutan dewasa maka gelar dan jabatan Penghulu itu diserahkan dengan melalui pelantikan, yaitu kepada yang berhak memegangnya.

9. Macam-Macam Penghulu

Menurut sifat dan perangainya Penghulu itu banyak pula jenis dan ragamnya. Berdasarkan istilah: Penghulu, pangaluah, panyalah, pengelak yang artinya’ sebagai berikut:

i.
Penghulu, yang benar-benar seorang Penghulu,
sempurna dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
ii.
Pangaluah (pengeluh), yaitu Penghulu yang suka
mengeluh adalah gambaran Penghulu yang tidak bisa
124
Manajemen Suku
menyelesaikan
masalah
dirinya
dan

anak kemenakannya. Berartinya tidak mampu menjadi Penghulu yang baik.

iii. Panyalah (penyalah),

Penghulu yang suka menyalahkan orang lain, berarti dia yang selalu benar. Ini Penghulu yang parasit yang maunya menang sendiri.

iv. Pengelah (pengelah), artinya Penghulu yang selalu menghindar dan mengelak dari kewajibannya dan tanggungjawabnya.

Sebagai seorang tokoh yang akan digugu dan ditiru oleh anak kemenakan, sudah tentu seorang Penghulu itu mempunyai sifat yang baik, tidak memiliki perangai yang buruk yang merugikan martabatnya sebagai orang yang ditinggikan disanjung gadangnya diamba oleh anak, kemenakan dan masyarakat.

Penghulu menurut perangainya dapat dibedakan atas:
a. Penghulu nan tanjuang
Sapantun sipongah dalam Ngalau
Baik dirongkok-rongkok tabiang
Kito babuni inyo babuni
Dihimbau bunyinyo bana
Dilihek indak tampak rupo
Babuni dibuni urang
Itu Penghulu sifat duto
Dareh antah lalu tak ado
Babana dibana urang
Elok dicaliek-caliek sajo
Maksudnya
Penghulu
yang
tidak
punya
pendirian,

dapat diotak-atik, dipengaruhi orang dan yang diucapkan itu hanya pendapat orang lain. Yang belum tentu salah benarnya disebutPenghulu

pendusta.
Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
125
b. Penghulu Ayam Gadang
Bakotek hilie bakotek mudiak
Bakukuak kian bakukuak kanan
Manyatokan tuah awak sajo
Tiok suatu kebaikan
Awak sadonya nan pangkanyo
Walaupun urang nan asanyo
Dihimpok jo kecek lamak
Itulah syarek ayam gadang
Gadang bungkuh tak barasi
Elok paluik pangabek kuruang
Maksudnya Penghulu ayam gadang adalah Penghulu
besar mulut, harga dirinya
c. Penghulu buluh bambu
Batareh tampak dilua
Tapi di dalam kosong sajo
Indak barisi apapun juo
Tampan elok takuh balabieh
Tajak rancak aka tak ado
Ilmu jauh sakali
Apapun indak nan ditaruah.
Maksudnya Penghulu itu bodoh tidak berpendirian
dan kurang berilmu.
d. Penghulu Katuk-Katuk
Iolah tontong rang diladang
Kalau diguguah inyo babuni
Kalau tak urang nan bakambang
Ladanga suaronyo
Kabarunduang awak tak pandai

Mangecek itu nan japek
Menjadi damuik barek biebie
Itu nan disabuik katuak-katuak

Maksudnya, Penghulu yang tidak pandai bicara
karena wawasannya rendah
e. Penghulu Tupai Tuo
Elok nan mangalua
Gadang nan mangatangah
Diri di bao manyanik sajo?
Bak karabang talue itiak
Eloknyo dibuang sajo
Tacampak kabaliek rumah
Indak kumbali naik lai
Bak itu sipek tupai tuo
Indak tatampuah nan kalinduangan
Aiek indak nan baturuik
Jalan indak na batampuah
Manaruah saganjo ragu
Walaupun undanga Jah dikaji

Maksudnya, Penghulu yang tidak aktif malah masa bodoh dengan yang terjadi dan jarang sekali ke tempat ramai atau mengadakan kunjungan.

Seorang Penghulu mempunyai nilai moral sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, kaya tanpa kemewahan memberi tanpa kehilangan, menang tanpa mengalah.

Penghululah yang diibaratkan, kayu gadang di tangah padang, ureknyo tampak baselo, batangnyo tampek basanda, daunnyo tampek bataduah. Sesungguhnya Penghulu itu :

Urang gadang basa batuah
Di anjuang tinggi diamba gadang
Alamat kebesaran dalam keluarga

Jika orang menghina Penghulu itu, harus dihukum sepanjang adat, menyembelih seekor kerbau memberi makan orang nagari sampai 1000 liter beras. Disamping itu harus minta maaf (tempo dulu).

Penghulu itu bukan orang feodal, tapi dia harus bisa
memimpin anak kemenakan dengan sepuluh syarat.
Bab 5: Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
127
Cerdik cendikiawan, arif bijaksana, Budiman,
jujur, adil, benar, pandai, kaya, sabar, dan
berani. Sebagai ahli akal, Penghulu itu:
Tahu di kieh dengan bandiang
Tahu di dahan kamanimpo
Tahu di rantiang ka malantiang
Alun ba kilek alah bakalam
Alun mambayang lah marupo
10. Tingkat Penghulu
a.
Penghulu pucuk yaitu pimpinan dari
Penghulu suku (Koto Piliang), sama dengan
Penghulu tuo (Bodi Caniago).
b.
Penghulu suku yaitu pemimpin dari suku dan
koordinator dari urang IV Jinih
c.
Penghulu Andiko yaitu Penghulu payung,
yang memimpin suku yang telah membelah diri.
Penghulu ini tidak berhak jadi Penghulu pucuk.
d.
Penghulu indu, yaitu pemimpin kaum yang
sapayuang, disebut juga.
Ayam gadang sikue salasuang
Balam mau sikue saguguak
e.
Panungkek, yaitu pembantu utama seorang
Penghulu, yang punya kans untuk diangkat
sebagai pengganti Penghulu.
11. Gelar Penghulu

Bagi setiap nagari gelar Penghulu itu sudah defenitif. Panggilannya Datuak. Dengan catatan tidak semua gelar datuk itu Penghulu. Gelar Datuk itu juga di pakai :

a.
Untuk panungkek
b.
Kaum yang bersako Penghulu atau yang mempunyai
beberapa gelar pusaka
128
Manajemen Suku
c.
Orang yang berjabatan tinggi seperti Wali Nagari,
tetapi gelar ini tidak dapat diwariskan
12. Cara Pemakaian / Penamaan Gelar
a.
Gelar Penghulu pucuk itu tunggal seperti Dt. Sati. Dt.
Sinaro, Dt. Batuah dan lain-lain
b.
Gelar Penghulu payung diberi tambahan dengan kata
seperti Dt. Marajo Basa, Dt. Sinaro Sati.
c.
Gelar Penghulu indu diberi juga tambahan belakang Dt.
Marajo basa nan kuning, Dt. Marajo basa nan batuah
d.

Gelar panungkek: menggunakan dua kata benda seperti: Dt. Payuang Ameh, Dt. Mangkuto Ameh. Penghulu yang sudah menurut adat ditentukan oleh dua kategori:

-

Yang memakai sepanjang adat (patah tubuah) artinya Penghulu itu meninggal digantikan oleh kemenakannya yang bertali darah.

-

Yang memahami adat istiadat hidup berganti artinya Penghulu lama itu meninggal dunia tidak ada penggantinya tidak ada yang kontan lalu digantikan oleh orang yang berotak adat dengan Penghulu yang meninggal itu.

BAB 6
Bab 6: Analisis Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
129
ANALISIS KEPEMIMPINAN SUKU DALAM
PERSPEKTIF MANAJEMEN

Sebelum membahas manajemen suku sebelumnya perlu diketahui dan dapat dilihat bahwa secara umum arti manajemen itu adalahketatalaksanaan, proses melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu, bekerja sama dengan orang lain. Proses kerjasama itu dipimpin oleh seorang manajer, melalui fungsi-fungsi manajemen.

Mengenai fungsi manajemen itu, banyak pendapat yang dikemukakan para pakar, baik menyangkut jumlah maupun pengertiannya. G.R. Terry menyebut ada 4 fungsi manajemen, terkenal dengan akronim POAC, yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengawasan). Herry Fayol memecah fungsi actuating menjadi commanding

(pengendalian)
dan
coordinating
(koordinator). William Sriegel menyebut fungsinya hanya
130
Manajemen Suku
3, yakni perencanaan, pengorganisasian dan
pengawasan.

Drs. S.D. Siagian MPA menyebut 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi dan pengawasan. Lindal F. Urwick menyebut ada 6 fungsi manajemen,

yakni:
perkiraan/visi,
perencanaan,
pengorganisasian,
pengendalian,
koordinasi
dan
pengawasan.
A. Aspek Sistem dan Kelembagaan

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa sistem pemerintahan yang sering disebut dengan kelarasan yang berlaku di Minangkabau merupakan buah pemikiran Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Paham itu membuahkan sistem Koto Piliang dan Bodi Caniago yang dianut oleh masyarakat suku di Minangkabau.

Namun karena perubahan zaman dan orde yang berlangsung secara terus menerus termasuk dengan pola migrasi yang terjadi di berbagai wilayah di Minangkabau, seperti perkawinan antara anak kemanakan yang menganut dua sistem atau pindah domisili,- sistem kelarasan yang dianutpun bergeser sedikit demi sedikit dan dapat menyebabkan kehilangan subtansi kelarasan masing-masing.

Bahkan dari awalpun sejak dilahirkannya, sistem Kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago terjadi pula pemahaman kelarasan yang berbeda sama sekali dengan sistem yang ada. Seperti sistem Pisang Sikalek-kalek Hutan, yang menurut mamangnya tidak memakai salah satu namun mengaku sama-sama diafpakai kedua sistem tersebut.

Bab 6: Analisis Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
131

Pisang sikalek-kalek hutan
Pisang Tambatu nan bagatah
Rang baok ka Saruaso
Bodi Caniago Bukan
Koto Piliang nyo antah
Samo dipakai kaduonyo

Akan tetapi, apabila ditilik lebih jauh sistem yang memakai kedua-duanya ini tidak jelas pula bila mana dan kapan sistem koto Piliang dipakai dan disaat apa pula sistem Bodi Caniago digunakan. Begitu juga dengan sistem pengambilan keputusan dan proses adatnya, juga tidak ada kejelasan apakah menganut Koto Piliang maupun Bodi Caniago. Dan tidak jelas pula siapa yang melahirkan sistem pisang sikalek-kalek hutan ini. Dan bagaimana aturan yang jelas dalam menata lembaga suku juga tidak ditemukan, namun sistem ini sudah ditradisikan di masing-masing tempat dan disesuaikan dengan adat salingka nagari. Hal inilah yang dianut oleh kebanyakan wilayah nagari di Kubung XIII misalnya.

Dengan tidak adanya aturan dan sistem yang jelas tentang pisang sikalek-kalek hutan, menyangkut sistem dan kelembagaan suku ini yang kini bertumpu pada lembaga Ampek Jinih yang diakui secara turun temurun sebagai lembaga tertinggi dalam suku.

Lembaga Ampek Jinih sebagai lernbaga tertinggi dalam suku, lambat laun juga tidak berperan, karena tidak ada sistem kaderisasi yang jelas. Dan sistem pewarisan gelar adat seperti apakah memakai sistem Koto Piliangkah atau Sistem Bodi Caniago-kah? Atau menganut sistem Pisang Sikalek-kalek Hutan yang seperti apakah?

Jadi jelaslah bahwa kemunduran dari sistem dan kelembagaan suku di Minangkabau sehingga pada setiap keputusan tidak didengar oleh kemanakan, dan juga

132
Manajemen Suku

dikarenakan beragamnya tingkat intelektual pejabat adat. Sehingga perlulah kiranya untuk membuat sebuah sistem guna menunjang pemimpin adat apabila tingkat pendidikan pemimpin adat itu lebih rendah dibanding kemenakannya.

Hal ini dibenarkan Datuk B. Nurdin yang melihat sisi pergeseran adat Minangkabau dari sisi budaya itu sendiri, dimana di tengah pergeseran itu, transformasi-perwarisan, sosialisasi adat Minangkabau kepada masyarakat Minangkabau mulai dari datuk, ninik mamak yang menyandang gelar adat serta generasi pelanjut terjadi stagnasi dan keterputusan. Akibatnya masyarakat Minangkabau menuai konsekuensi logis pahit, seperti teralenasinya masyarakat Minangkabau dari budayanya sendiri dan kalau mereka mau bertanya, tampek batanyo juga sudah tinggal dihitung dengan jari. Bahkan pada generasi muda sudah menggejala tidak mau tahu dengan budayanya sendiri (Dt. B. Nurdin 1995).

Selain itu kita lihat pula sistem pemerintahan adat dalam suku saat ini tidak berjalan dengan baik juga karena tidak ada sistem pendataan yang baik pula di dalam sukuv Sehingga sulit untuk mengukur tingkat kesuksesan suku. Seperti dalam rapat tidak adanya notulen dan tidak adanya surat mandat kepada yang di beri tugas. Sehingga dari aspek legalitasnya menjadi berkurang.

Begitu juga sistem pendataan kemanakan berupa ranji, untuk yang satu ini belum semua suku dan kaum memilikinya. Sehingga kebanyakan Penghulu tidak tahu berupa jumlah kemenakannya yang pasti, apalagi potensi sumber daya manusia yang dimiliki suku. Tidak adanya pendataan yang kongkret juga menyebabkan kemanakan suku tidak tahu bagaimana dan kemana harta pusaka suku, begitu juga sejarahnya.

Bab 6: Analisis Kepemimpinan Suku dalam Perspektif Manajemen
133

Hal ini dibenarkanpula oleh Chaidir Nin latief, menyangkut status warisan dan tanah ulayat yang sering disebut pusako tinggi mendukung pergeseran sistem dalam adat Minangkabau. Sertifikasi tanah pusaka tinggi telah menimbulkan sengketa tanah meningkat dalam masyarakat.Padahal harta pusaka tinggi adalah milik komunal yang menjadi social fund, dana abadi kaum yang menurut adat disebut ganggam bauntuak hiduik ba

padok bak bapanyo miliak bamasiang, tak boleh dijual.

Realitasnya sekarang harta pusaka tinggi telah dipaksakan menjadi seperti milik individual supaya dapat digunakan dan dijual. Dan dengan dalih kepentingan umum dan pembangunan tanah ulayat nagari telah dijadikan tanah negara. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat sekarang pada prinsip-pinsip tentang harta pusaka, tanah ulayat dan sako (Ch. N Latief: 2002)

Suku juga tidak membuat aturan tertulis yang bersifat mengikat atau menjadi konsekuensi bersama di dalam suku untuk dijalankan. Aturan ini bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan suku, termasuk Penghulu dan pejabat suku lainnya. Karena Penghulu juga manusia yang sering gawa dan khilaf.

Hal ini diakui oleh para ninik mamak dalam Musyawarah Adat di Kayu Aro Solok, 10 Pebruari 2004. (Laporan Ketua S3 Jakarta, Irjen Pol (P) Marwan Paris, MBA, Dt. Tan Langik).

Sementara itu, catatan itu juga melaporkan kondisi kelembagaan suku saat ini yang berada dalam setiap Nagari sangat memprihatinkan kita semua. Kerapatan Adat Nagari yang dikukuhkan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 sebagai satu- satunya lembaga hukum adat di Nagari hampir tidak bisa menyelesaikan sangketa tanah adat dan ini terbukti dari

Oleh: Datuak Rajo Tanjuang | Maret 22, 2011

Komponen Perkampungan Tradisional Minangkabau

A. RUMAH GADANG

Rumah Gadang Minangkabau merupakan rumah tradisional hasil kebudayaan suatu suku bangsa yang hidup di daerah Bukit Barisan di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah. Sebagaimana halnya rumah di daerah katulistiwa, rumah gadang dibangun di atas tiang (panggung), mempunyai kolong yang tinggi. Atapnya yang lancip merupakan arsitektur yang khas yang membedakannya dengan bangunan suku bangsa lain di daerah garis katulistiwa itu.

Sebagai suatu kreatifitas kebudayaan suku bangsa, ia dinyatakan dengan rasa bangga, dengan bahasa yang liris, serta metafora yang indah dan kaya. Juga ia diucapkan dengan gaya yang beralun pada pidato dalam situasi yang tepat. Bunyinya ialah sebagai berikut :

Rumah gadang sambilan ruang, salanja kudo balari, sapakiak budak maimbau, sajariah kubin malayang.

Gonjongnyo rabuang mambasuik, antiang-antiangnyo disemba alang. Parabuangnyo si ula gerang, batatah timah putiah, barasuak tareh limpato, Cucurannyo alang babega, saga tasusun bak bada mudiak.

Parannyo si ula gerang batata aia ameh, salo-manyalo aia perak. Jariaunyo puyuah balari, indah sungguah dipandang mato, tagamba dalam sanubari. Dindiang ari dilanja paneh.

Tiang panjang si maharajo lelo, tiang pangiriang mantari dalapan, tiang dalapan, tiang tapi panagua jamu, tiang dalam puti bakabuang. Ukiran tonggak jadi ukuran, batatah aia ameh, disapuah jo tanah kawi, kamilau mato mamandang. Dama tirih bintang kemarau.

Batu tala pakan camin talayang. Cibuak mariau baru sudah. Pananjua parian bapantua. Halaman kasiak tabantang, pasia lumek bagai ditintiang. Pakarangan bapaga hiduik, pudiang ameh paga lua, pudiang perak paga dalam, batang kamuniang pautan kudo, Lasuangnyo batu balariak, alunyo linpato bulek, limau manih sandarannyo.

Gadih manumbuak jolong gadang, ayam mancangkua jolong turun, lah kanyang baru disiuahkan, Jo panggalan sirantiah dolai, ujuangnyo dibari bajambua suto. Ado pulo bakolam ikan, aianyo bagai mato kuciang, lumpua tido lumuikpun tido, ikan sapek babayangan, ikan gariang jinak-jinak, ikan puyu barandai ameh. Rangkiangnyo tujuah sajaja, di tangah si tinjau lauik, panjapuik dagang lalu, paninjau pancalang masuak, di kanan si bayau bayau, lumbuang makan patang pagi, di kiri si tangguang lapa, tampek si miskin salang tenggang, panolong urang kampuang di musim lapa gantuang tungku, lumbuang kaciak salo nanyalo, tampek manyimpan padi abuan.

Maksudnya :

Rumah gadang sembilan ruang, selanjar kuda berlari, sepekik budak menghimbau, sepuas limpato makan, sejerih kubin melayang.

Gonjongnya rebung membersit, anting-anting disambar elang.

Perabungnya si ular gerang, bertatah timah putih, berasuk teras limpato. Cucurannya elang berbegar, sagar tersusun bagai badar mudik. Parannya bak si bianglala, bertatah air emas, sela-menyela air perak. Jeriaunya puyuh berlari, indah sungguh dipandang mata, tergambar dalam sanubari. Dinding ari dilanjar panas.

Tiang panjang si maharajalela, tiang pengiring menteri delapan, tiang tepi penegur tamu, tiang dalam putri berkabung. Ukiran tonggak jadi ukuran, bertatah air emas, disepuh dengan tanah kawi, kemilau mata memandang. Damar tiris bintang kemarau.

Batu telapakan cermin terlayang, Cibuk meriau baru sudah, penanjur perian ber pantul. Halaman kersik terbentang, pasir lumat bagai ditinting. Pekarangan berpagar hidup, puding emas pagar luar, puding merah pagar dalam. Pohon kemuning pautan kuda. Lesungnya batu berlari, alunya limpato bulat. Limau manis sandarannya.

Gadis menumbuk jolong gadang, ayam mencangkur jolong turun, sudah kenyang baru dihalaukan, dengan galah sirantih dolai, ujungnya diberi berjambul sutera. Ada pula kolam ikan, airnya bagai mata kucing, berlumpur tidak berlumut pun tidak, ikan sepat berlayangan, ikan garing jinak-jinak, ikan puyu beradai emas. Rangkiangnya tujuh sejajar, di tengah sitinjau laut, penjemput dagang lalu, peninjau pencalang masuk, di kanan si bayau-bayau, lumbung makan petang pagi, di kiri si tanggung lapar, tempat si miskin selang tenggang, penolong orang kampung, di musim lapar gantung tungku, lumbung kecil sela-menyela, tempat menyimpan padi abuan.

Arsitektur

Masyarakat Minangkabau sebagai suku bangsa yang nenganut falsafah “alam takambang jadi guru”, mereka menyelaraskan kehidupan pada susunan alam yang harmonis tetapi juga dinamis, sehingga kehidupannya menganut teori dialektis, yang mereka sebut “bakarano bakajadian” (bersebab dan berakibat) yang menimbulkan berbagai pertentangan dan keseimbangan. Buah karyanya yang menumental seperti rumah gadang itu pun mengandung rumusan falsafah itu.

Bentuk dasarnya, rumah gadang itu persegi empat yang tidak simetris yang mengembang ke atas. Atapnya melengkung tajam seperti bentuk tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah Iandai seperti badan kapal.

Bentuk badan rumah gadang yang segi empat yang membesar ke atas (trapesium terbalik) sisinya melengkung kedalam atau rendah di bagian tengah, secara estetika merupakan komposisi yang dinamis. Jika dilihat pula dari sebelah sisi bangunan (penampang), maka segi empat yang membesar ke atas ditutup oleh bentuk segi tiga yang juga sisi segi tiga itu melengkung ke arah dalam, semuanya membentuk suatu keseimbangan estetika yang sesuai dengan ajaran hidup mereka.

Sebagai suku bangsa yang menganut falsafah alam, garis dan bentuk rumah gadangnya kelihatan serasi dengan bentuk alam Bukit Barisan yang bagian puncaknya bergaris lengkung yang meninggi pada bagian tengahnya serta garis lerengnya melengkung dan mengembang ke bawah dengan bentuk bersegi tiga pula. Jadi, garis alam Bukit Barisan dan garis rumah gadang merupakan garis-garis yang berlawanan, tetapi merupakan komposisi yang harmonis jika dilihat secara estetika. Jika dilihat dan segi fungsinya, garis-garis rumah gadang menunjukkan penyesuaian dengan alam tropis.

Atapnya yang lancip berguna untuk membebaskan endapan air pada ijuk yang berlapis-lapis itu, sehingga air hujan yang betapa pun sifat curahannya akan meluncur cepat pada atapnya. Bangun rumah yang membesar ke atas, yang mereka sebut silek, membebaskannya dan terpaan tampias. Kolongnya yang tinggi memberikan hawa yang segar, terutama pada musim panas. Di samping itu rumah gadang dibangun berjajaran menurut arah mata angin dari utara ke selatan guna membebaskannya dari panas matahari serta terpaan angin.

Jika dilihat secara keseluruhan, arsitektur rumah gadang itu dibangun menurut syarat-syarat estetika dan fungsi yang sesuai dengan kodrat atau yang mengandung nilai-nilai kesatuan, kelarasan, keseimbangan, dan kesetangkupan dalam keutuhannya yang padu.

Ragam Rumah Gadang

Rumah gadang mempunyai nama yang beraneka ragam menurut bentuk, ukuran, serta gaya kelarasan dan gaya luhak. Menurut bentuknya, ia lazim pula disebut rumah adat, rumah gonjong atau rumah bagonjong (rumah bergonjong), karena bentuk atapnya yang bergonjong runcing menjulang.

Jika menurut ukurannya, ia tergantung pada jumlah lanjarnya. Lanjar ialah ruas dari depan ke belakang. Sedangkan ruangan yang berjajar dari kiri ke kanan disebut ruang. Rumah yang berlanjar dua dinamakan lipek pandan (lipat pandan). Umumnya lipek pandan memakai dua gonjong. Rumah yang berlanjar tiga disebut balah bubuang (belah bubung). Atapnya bergonjong empat. Sedangkan yang berlanjar empat disebut gajah maharam (gajah terbenam). Lazimnya gajah maharam memakai gonjong enam atau lebih.

Menurut gaya kelarasan, rumah gadang aliran Koto Piliang disebut sitinjau lauik. Kedua ujung rumah diberi beranjung, yakni sebuah ruangan kecil yang lantainya lebih tinggi. Karena beranjung itu, ia disebut juga rumah baanjuang (rumah barpanggung). Sedangkan rumah dan aliran Bodi Caniago lazimnya disebut rumah gadang. Bangunannya tidak beranjung atau berserambi sebagai mana rumah dan aliran Koto Piliang, seperti halnya yang terdapat di Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Koto.

kompon1BODICANIAGO SURAMBI PAPEK (RAGAM LUHAK AGAM)
kompon2BODICANIAGO RAJO BABANDIANG (RAGAM LUHAK LIMO PULUAH KOTO)
kompon3KOTO PILIANG SITINJAU LAUIK (RAGAM LUHAK TANAH DATAR)

Rumah kaum yang tidak termasuk aliran keduanya, seperti yang tertera dalam kisah tambo bahwa ada kaum yang tidak di bawah pimpinan Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang, yakni daRI aliran Datuk Nan Sakelap Dunia di wilayah Lima Kaum, memakai hukumnya sendiri.

Kedudukan kaum ini seperti diungkapkan pantun sebagai berikut :

Pisang si kalek-kalek utan,
Pisang tambatu nan bagatah.
Koto Piliang inyo bukan,
Bodi Caniago inyo antah.

Maksudnya :

Pisang si kalek-kalek hutan,
Pisang tambatu yang bergetah,
Koto Piliang mereka bukan
Bodi Caniago mereka antah.

Rumah gadang kaum inii menurut tipe rumah gadang Koto Piliang, yaitu memakai anjung pada kedua ujung rumahnya. Sedangkan sistem pemerintahannya menurut aliran Bodi Caniago. Rumah gadang dari tuan gadang di Batipuh yang bergelar Harimau Campo Koto Piliang yang bertugas sebagai panglima, disebut rumah batingkok (rumah bertingkap). Tingkapnya terletak di tengah puncak atap. Mungkin tingkap itu digunakan sebagai tempat mengintip agar panglima dapat menyiapkan kewaspadaannya.

kompon4RUMAH BATINGKOK (BERTINGKAP) YANG PERNAH ADA DI BASO PADA ABAD YANG LALU.

Rumah di daerah Cupak dan Salayo, di Luhak Kubuang Tigo Baleh yang merupakan wilayah kekuasaan raja, disebut rumah basurambi (rumah berserambi). Bagian depannya diberi serambi sebagai tempat penghulu menerima tamu yang berurusan dengannya.

Jika menurut gaya luhak, tiap luhak mempunyai gaya dengan namanya yang tersendiri. Rumah gadang Luhak Tanah Datar dinamakan gajah maharam karena besarnya. Sedangkan modelnya rumah baanjuang karena luhak itu menganut aliran Kelarasan Koto Piliang. Rumah gadang Luhak Agam dinamakan surambi papek (serambi pepat) yang bentuknya bagai dipepat pada kedua belah ujungnya. Sedangkan rumah gadang Luhak Lima Puluh Koto dinamakan rajo babandiang (raja berbanding) yang bentuknya seperti rumah Luhak Tanah Datar yang tidak beranjung).

Pada umumnya rumah gadang itu mempunyai satu tangga, yang terletak di bagian depan. Letak tangga rumah gadang rajo babandiang dari Luhak Lima Puluah Koto di belakang. Letak tangga rumah gadang surambi papek dari Luhak Agam di depan sebelah kiri antara dapur dan rumah. Rumah gadang si tinjau lauik atau rumah baanjuang dan tipe Koto Piiang mempunyai tangga di depan dan di belakang yang letaknya di tengah. Rumah gadang yang dibangun baru melazimkan letak tangganya di depan dan di bagian tengah.

Dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Tangga rumah gadang rajo babandiang terletak antara bagian dapur dan rumah. Dapur rumah gadang surambi papek, dibangun terpisah oleh suatu jalan untuk keluar masuk melalui tangga rumah.
Fungsi Rumah Gadang

Rumah gadang dikatakan gadang (besar) bukan karena fisiknya yang besar, melainkan karena fungsinya. Dalam nyanyian atau pidato dilukiskan juga fungsi rumah gadang yang antara lain sebagai berikut:

Rumah gadang basa batuah,
Tiang banamo kato hakikaik,
Pintunyo basamo dalia kiasannya,
Banduanyo sambah-manyambah
Bajanjang naiak batanggo turun,
Dindiangnyo panutuik malu,
Biliaknyo aluang bunian.

Maksudnya :

Rumah gadang besar bertuah,
Tiangnya bernama kata hakikat,
Pintunya bernama dalil kiasan,
Bendulnya sembah-menyembah,
Berjenjang naik, bertangga turun,
Dindingnya penutup malu,
Biliknya alung bunian.

Selain sebagai tempat kediaman keluarga, fungsi rumah gadang juga sebagai lambang kehadiran suatu kaum serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan, seperti tempat bermufakat dan melaksanakan berbagai upacara. Bahkan juga sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sakit.

Sebagai tempat tinggal bersama, rumah gadang mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Setiap perempuan yang bersuami memperoleh sebuah kamar. Perempuan yang termuda memperoleh kamar yang terujung. Pada gilirannya ia akan berpindah ke tengah jika seorang gadis memperoleh suami pula. Perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Sedangkan gadis remaja memperoleh kamar bersama pada ujung yang lain. Sedangkan laki-laki tua, duda, dan bujangan tidur di surau milik kaumnya masing-masing. Penempatan pasangan suami istri baru di kamar yang terujung, ialah agar suasana mereka tidak terganggu kesibukan dalam rumah. Demikian pula menempatkan perempuan tua dan anak-anak pada suatu kamar dekat dapur ialah karena keadaan fisiknya yang memerlukan untuk turun naik rumah pada malam hari.

Sebagai tempat bermufakatan, rumah gadang merupakan bangunan pusat dari seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama.

Sebagai tempat melaksanakan upacara, rumah gadang menjadi penting dalam meletakkan tingkat martabat mereka pada tempat yang semestinya. Di sanalah dilakukan penobatan penghulu. Di sanalah tempat pusat perjamuan penting untuk berbagai keperluan dalam menghadapi orang lain dan tempat penghulu menanti tamu-tamu yang mereka hormati.

Sebagai tempat merawat keluarga, rumah gadang berperan pula sebagai rumah sakit setiap laki-laki yang menjadi keluarga mereka. Seorang laki-laki yang diperkirakan ajalnya akan sampai akan dibawa ke rumah gadang atau ke rumah tempat ia dilahirkan. Dan rumah itulah ia akan dilepas ke pandam pekuburan bila ia meninggal. Hal ini akan menjadi sangat berfaedah, apabila laki-laki itu mempunyai istri lebih dari seorang, sehingga terhindarlah perseng ketaan antara istri-istrinya.

Umumnya rumah gadang didiami nenek, ibu, dan anak-anak perempuan. Bila rumah itu telah sempit, rumah lain akan dibangun di sebelahnya. Andai kata rumah yang akan dibangun itu bukan rumah gadang, maka lokasinya di tempat yang lain yang tidak sederetan dengan rumah gadang.

Fungsi Bagian Rumah

Rumah gadang terbagi atas bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi khusus. Seluruh bagian dalam merupakan ruangan lepas, terkecuali kamar tidur. Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar tergantung pada besar rumah, bisa dua, tiga, dan empat. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara tiga dan sebelas.

Lanjar yang terletak pada bagian dinding sebelah belakang biasa digunakan untuk kamar-kamar. Jumlah kamar tergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Kamar itu umumnya kecil, sekadar berisi sebuah tempat tidur, lemari atau peti dan sedikit ruangan untuk bergerak. Kamar memang digunakan untuk tidur dan berganti pakaian saja. Kamar itu tidak mungkin dapat digunakan untuk keperluan lain, karena keperluan lain harus menggunakan ruang atau tempat yang terbuka. Atau dapat diartikan bahwa dalam kehidupan yang komunalistis tidak ada suatu tempat untuk menyendiri yang memberikan kesempatan pengembangan kehidupan yang individual. Kamar untuk para gadis ialah pada ujung bagian kanan, jika orang menghadap ke bagian belakang. Kamar yang di ujung kiri, biasanya digunakan pengantin baru atau pasangan suami istri yang paling muda.

Meletakkan mereka di sana agar mereka bisa terhindar dari hingar-bingar kesibukan dalam rumah. Kalau rumah mempunyai anjung, maka anjung sebelah kanan merupakan kamar para gadis. Sedangkan anjung sebelah kiri digunakan sebagai tempat kehormatan bagi penghulu pada waktu dilangsungkan berbagai upacara. Pada waktu sehari-harii anjung bagian kin itu digunakan untuk meletakkan peti-peti penyimpanan barang berharga milik kaum.

Lanjar kedua merupakan bagian yang digunakan sebagai tempat khusus penghuni kamar. Misalnya, tempat mereka makan dan menanti tamu masing masing. Luasnya seluas lanjar dan satu ruang yang berada tepat di hadapan kamar mereka.

Lanjar ketiga merupakan lanjar tengah pada rumah berlanjar empat dan merupakan lanjar tepi pada rumah belanjar tiga. Sebagai lanjar tengah, ia digunakan untuk tempat menanti tamu penghuni kamar masing-masing yang berada di ruang itu. Kalau tamu itu dijamu makan, di sanalah mereka ditempatkan. Tamu akan makan bersama dengan penghuni kamar serta ditemani seorang dua perempuan tua yang memimpin rumah tangga itu.

Perempuan lain yang menjadi ahli rumah tidak ikut makan. Mereka hanya duduk-duduk di lanjar kedua menemani dengan senda gurau. Kalau di antara tamu itu ada laki-laki, maka mereka didudukkan di sebelah bagian dinding depannya, di sebelah bagian ujung rumah. Sedangkan ahli rumah laki-laki yang menemani nya berada di bagian pangkal rumah. Sedangkan ahli rumah laki-laki yang menemaninya berada di bagian pangkal rumah. Pengertian ujung rumah di sini ialah kedua ujung rumah. Pangkal rumah ialah di bagian tengah, sesuai dengan letak tiang tua, yang lazimnya menupakan tiang yang paling tengah.

Lanjar tepi, yaitu yang terletak di bagian depan dinding depan, merupakan lanjar terhormat yang lazimnya digunakan sebagai tempat tamu laki-laki bila diadakan perjamuan.

Ruang rumah gadang pada umumnya terdiri dari tiga sampai sebelas lanjar. Fungsinya selain untuk menentukan kamar tidur dengan wilayahnya juga sebagai pembagi atas tiga bagian, yakni bagian tengah, bagian kiri, dan bagian kanan, apabila rumah gadang itu mempunyai tangga di tengah, baik yang terletak di belakang maupun di depan. Bagian tengah digunakan untuk tempat jalan dari depan ke belakang. Bagian sebelah kiri atau kanan digunakan sebagai tempat duduk dan makan, baik pada waktu sehari-hari maupun pada waktu diadakan perjamuan atau bertamu. Ruang rumah gadang surambi papek yang tangganya di sebuah sisi rumah terbagi dua, yakni ruang ujung atau ruang di ujung dan ruang pangka atau ruang di pangka (pangka = pangkal). Dalam bertamu atau perjamuan, ruang di ujung tempat tamu, sedangkan ruang di pangkal tempat ahli rumah beserta kerabatnya yang menjadi si pangkal (tuan rumah).

Kolong rumah gadang sebagai tempat menyimpan alat-alat pertanian dan atau juga tempat perempuan bertenun. Seluruh kolong ditutup dengan ruyung yang berkisi-kisi jarang.

Tata Hidup dan Pergaulan dalam Rumah Gadang

Rumah gadang sangat dimuliakan, bahkan dipandang suci. Oleh karena itu, orang yang mendiaminya mempunyai darah turunan yang murni dan kaum yang bermartabat. Stelsel matrilineal yang dianut memberi cukup peluang bagi penyegaran darah turunan ahli rumah bersangkutan, yakni memberi kemungkinan bagi pihak perempuan untuk memprakarsai suatu perkawinan dengan cara meminang seorang laki-laki pilihan. Laki-laki pilihan ditentukan kekayaannya, ilmunya dan atau jabatannya. Oleh karena jabatan penghulu itu sangat terbatas dan ditentukan dengan cara “patah tumbuh, hilang berganti”, maka orang lain akan lebih menumpu ke arah memperoleh ilmu atau kekayaan.

Sebagai perbendaharaan kaum yang dimuliakan dan dipandang suci, maka setiap orang yang naik ke rumah gadang akan mencuci kakinya lebih dahulu di bawah tangga. Di situ disediakan sebuah batu ceper yang lebar yang disebut batu telapakan, sebuah tempat air yang juga dan batu yang disebut cibuk meriau, serta sebuah timba air dari kayu yang bernama taring berpanto.

Perempuan yang datang bertamu akan berseru di halaman menanyakan apakah ada orang di rumah. Kalau yang datang laki-laki, ia akan mendeham lebih dahulu di halaman sampai ada sahutan dan atas rumah. Laki-laki yang boleh datang ke rumah itu bukanlah orang lain. Mereka adalah ahli rumah itu sendiri, mungkin mamak rumah, mungkin orang semenda, atau laki-laki yang lahir di rumah itu sendiri yang tempat tinggalnya di rumah lain. Jika yang datang bertamu itu tungganai, ia didudukkan di lanjar terdepan pada ruang sebelah ujung di hadapan kamar gadis-gadis. Kalau yang datang itu ipar atau besan, mereka ditempatkan di lanjar terdepan tepat di hadapan kamar istri laki-laki yang menjadi kerabat tamu itu. Kalau yang datang itu ipar atau besan dari perkawinan kaum laki-laki di rumah itu, tempatnya pada ruang di hadapan kamar para gadis di bagian lanjar tengah. Waktu makan, ahli rumah itu tidak serentak. Perempuan yang tidak bersuami makan di ruangan dekat dapur. Perempuan yang bersuami makan bersama suami masing-masing di ruang yang tepat di hadapan kamarnya sendiri. Kalau banyak orang semenda di atas rumah, maka mereka akan makan di kamar masing-masing. Makan bersama bagi ahli rumah itu hanya bisa terjadi pada waktu kenduri yang diadakan di rumah itu.

Kalau ada ipar atau besan yang datang bertamu, mereka akan selalu diberi makan. Waktu makan para tamu tidaklah ditentukan. Pokoknya semua tamu harus diberi makan sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Yang menemani tamu pada waktu makan ialah kepala rumah tangga, yaitu perempuan yang dituakan di rumah itu. Perempuan yang menjadi istri saudara atau anak laki-laki tamu itu bertugas melayani. Sedangkan perempuan perempuan lain hanya duduk menemani tamu yang sedang makan itu. Mereka duduk pada lanjar bagian dinding kamar.

Para tamu datang pada waktu tertentu, lazimnya pada hari baik bulan baik, umpamanya pada hari yang dimuliakan seperti hari-hari besar Islam atau dalam hal urusan perkawinan. Kaum keluarga sendiri yang datang untuk mengikuti permufakatan tentang berbagai hal tidak diberi makan. Hanya sekadar minum dengan kue kecil. Bertamu di luar hal itu dinamakan bertandang sekadar untuk berbincang-bincang melepas rindu antara orang bersaudara atau bersahabat.

Orang laki-laki yang ingin membicarakan suatu hal dengan ahli rumah yang laki-laki, seperti semenda atau mamak rumah itu, tidak lazim melakukannya dalam rumah gadang. Pertemuan antara laki-laki tempatnya di mesjid atau surau, di pemedanan atau gelanggang, di balai atau di kedai. Adalah janggal kalau tamu laki-laki dibawa berbincang-bincang di rumah kediaman sendiri.

Tata Cara Mendirikan Rumah Gadang

Sebagai milik bersama, rumah gadang dibangun di atas tanah kaum cara bergotong-royong sesama mereka serta dibantu kaum yang lain. Ketentuan adat menetapkan bahwa rumah gadang yang bergonjong empat dan selebihnya hanya boleh didirikan pada perkampungan yang berstatus nagari atau koto. Di perkampungan yang lebih kecil, seperti dusun atau lainnya, hanya boleh didirikan rumah yang bergonjong dua. Di teratak tidak boleh didirikan rumah yang bergonjong.

Himpunan orang sekaum yang lebih kecil dan suku, seperti kaum sepayung, kaum seperut, atau kaum seindu, dapat pula mendirikan rumah gadang masing-masing.

Pendirian rumah gadang itu dimulai dengan permufakatan orang yang sekaum. Dalam mufakat itu dikajilah patut tidaknya maksud itu dilaksanakan, jika dilihat dari kepentingan mereka dan ketentuan adat. Juga dikaji letak yang tepat serta ukurannya serta kapan dimulai mengerjakannya. Hasil mufakat itu disampaikan kepada penghulu suku. Kemudian penghulu suku inilah yang menyampaikan rencana mendirikan rumah gadang itu kepada penghulu suku yang lain.

Semua bahan yang diperlukan, seperti kayu dan ijuk untuk atap, diambil dari tanah ulayat kaum oleh ahlinya. Setelah kayu itu ditebang dan dipotong menurut ukurannya, lalu seluruh anggota kaum secara beramai-ramai membawanya ke tempat rumah gadang itu akan didirikan. Orang-orang dari kaum dan suku lain akan ikut membantu sambil membawa alat bunyi-bunyian untuk memenahkan suasana. Sedangkan kaum perempuan membawa makanan. Peristiwa ini disebut acara maelo kayu (menghela kayu).

Pekerjaan mengumpulkan bahan akan memakan waktu yang lama. Kayu untuk tiang dan untuk balok yang melintang terlebih dahulu direndam ke dalam lunau atau lumpur yang airnya terus berganti agar kayu itu awet dan tahan rayap. Demikian pula bambu dan ruyung yang akan digunakan. Sedangkan papan dikeringkan tanpa kena sinar matahari.

Bila bahan sudah cukup tersedia, dimulailah mancatak tunggak tuo, yaitu perkerjaan yang pertama membuat tiang utama. Kenduri pun diadakan pula khusus untuk hal ini. Sejak itu mulailah para ahli bekerja menurut kemampuan masing-masing. Tukang yang dikatakan sebagai ahli ialah tukang yang dapat memanfaatkan sifat bahan yang tersedia menurut kondisinya, Indak tukang mambuang kayu (tidak tukang membuang kayu), kata pituah mereka. Sebab, setiap kayu ada manfaatnya dan dapat digunakan secara tepat, seperti ungkapan berikut ini.

Nan kuaik ka jadi tonggak,
Nan luruih jadikan balabeh,
Nan bungkuak ambiak ka bajak,
Nan lantiak jadi bubuangan,
Nan satampok ka papan tuai,
Panarahan ka jadi kayu api,
Abunyo ambiak ka pupuak.

Maksudnya :

Yang kukuh akan jadi tonggak,
Yang lurus jadikan penggaris,
Yang bungkuk gunakan untuk bajak,
Yang lentik dijadikan bubungan,
Yang setapak jadikan papan tuas,
Penarahannya akan jadi kayu api,
Abunya gunakan untuk pupuk.

Selanjutnya pada setiap pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga, seperti ketika batagak tunggak (menegakkan tiang), yaitu pekerjaan mendirikan seluruh tiang dan merangkulnnya dengan balok-balok yang tersedia, diadakan pula kenduri dengan maimbau (memanggil) semua orang yang patut diundang. Demikian pula pada waktu manaikkan kudo-kudo (menaikkan kuda-kuda) kenduri pun diadakan lagi dengan maksud yang sama.

Apabila rumah itu selesai diadakan lagi perjamuan manaiki rumah (menaiki rumah) dengan menjamu semua orang yang telah ikut membantu selama ini. Pada waktu perjamuan ini semua tamu tidak membawa apa pun karena perjamuan merupakan suatu upacara syukuran dan terima kasih kepada semua orang.

Ukiran

Semua dinding rumah gadang dari papan, terkecuali dinding bagian belakang dibuat dari bambu. Papan dinding dipasang vertikal. Pada pintu dan jendela serta pada setiap persambungan papan pada paran dan bendul terdapat papan bingkai yang lurus dan juga berelung. Semua papan yang menjadi dinding dan menjadi bingkai diberi ukiran, sehingga seluruh dinding penuh ukiran. Ada kalanya tiang yang tegak di tengah diberi juga sebaris ukiran pada pinggangnya.

Sesuai dengan ajaran falsafah Minangkabau yang bersumber dari alam terkembang, sifat ukiran nonfiguratif, tidak melukiskan lambang-lambang atau simbol-simbol. Pada dasarnya ukiran itu merupakan ragam hias pengisi bidang dalam bentuk garis nielingkar atau persegi. Motifnya tumbuhan merambat yang disebut akar yang berdaun, berbunga, dan berbuah. Pola akar itu berbentuk Iingkaran. Akar berjajaran, berhimpitan, berjalinan, dan juga sambung-menyambung. Cabang atau ranting akar itu berkeluk ke luar, ke dalam, ke atas, dan ke bawah. Ada keluk yang searah di samping ada yang berlawanan. Seluruh bidang diisi dengan daun, bunga, dan buah.

OIeh karena rambatan akar itu bervariasi banyak, maka masing-masing diberi nama. Pemberian nama itu tergantung pada garis yang dominan pada ukiran itu. Pada dasarnya nama yang diberikan ialah seperti berikut.

  1. Lingkaran yang berjajar dinamakan ula gerang karena lingkaran itu menimbulkan asosiasi pada bentuk ular yang sedang melingkar.
  2. Lingkaran yang berkaitan dinamakan saluak (seluk) karena bentuknya yang berseluk atau berhubungan satu sama lain.
  3. Lingkaran yang berjalin dinamakan jalo (jala) atau tangguak (tangguk) atau jarek (jerat) karena menyerupai jalinan benang pada alat penangkap hewan.
  4. Lingkaran yang sambung-bersambung dinamakan aka (akar), karena bentuknya merambat. Akar ganda yang paralel dinamakan kambang (kembang = mekar).
  5. Lingkaran bercabang atau beranting yang terputus dinamakan kaluak (keluk).
  6. Lingkaran yang bertingkat dinamakan salompek (selompat). Ukuran atau bentuk tingkatan lingkaran itu sama atau tidak sama.

Dari motif pokok itu dapat dibuat berbagai variasi antara lain ialah seperti berikut.

  1. Mengkombinasikannya motif segi empat.
  2. Menyusun dalam kombinasi rangkap.
  3. Memperbesar atau mempertebal bagian-bagian hingga Iebih menonjol dari yang lain.
  4. Memutar atau membalikkan komposisi.

Di samping motif akar dengan berbagai pola itu, ada lagi motif akar yang tidak memakai pola. Ukirannya mengisi seluruh bidang yang salah satu bagian sisinya bergaris relung.

Motif lainnya ialah motif geometri bersegi tiga, empat, dan genjang. Motif ini dapat dicampur dengan motif akar, juga bidangnya dapat diisi ukiran atau dihias ukiran pada bagian luarnya.

Motif daun, bunga, atau buah dapat juga diukir tersendiri, secara benjajaran.

Ada kalanya dihubungkan oleh akar yang halus, disusun berlapis dua, atau berselang-seling berlawanan arah, atau berselang-seling dengan motif lainnya.

Oleh karena banyak variasi dan kombinasi, serta banyak pula komposisinya yang saling berbeda maka masing-masing diberi nama yang berfungsi sebagai kode untuk membedakan yang satu dengan yang lain.

Nama bagi motif daun, bunga, dan buah boleh dikatakan semua menggunakan nama daun, bunga, dan buah yang dipakai sebagai model ukiran, seperti daun sirih, sakek (anggrek), kacang, dan bodi. Dalam hal bunga ialah cengkih, mentimun, lada, kundur, kapeh. Dalam hal buah ialah manggis, keladi, rumbia, rambai. Ada kalanya hiasan ukiran pengganti bunga atau buah itu dipakai motif dan benda perhiasan lainnya, seperti manik, jambul, mahkota, tirai-tirai, bintang; dan kipas. Ada kalanya pula motif daun dinama dengan nama hewan, seperti itik, tetadu, kumbang, dan bada (ikan).

Nama ukiran geometri bersegitiga pada umumnya disebut dengan pucuk rebung atau si tinjau lauik. Nama pucuk rebung diambil karena pucuk rebung memang runcing seperti segitiga dan si tinjau laut mengingatkan pada atap rumah gadang dengan nama yang sama jika dilihat dari samping. Ukiran segi empat dinamakan siku. Ukiran segi empat genjang dinamakan sayat gelamai karena bentuknya seperti potongan gelamai yang disayat genjang.

Nama yang diberikan pada ukiran yang bermotif akar disesuaikan dengan polanya. Setiap nama umumnya terdiri dari dua kata, seperti akar cina (akar terikat), akar berpilin, akar berayun, akar segagang, akar dua gagang. Akar dua gagang lazim pula disebut kembang manis. Akar yang berjalin dinamakan seperti alat penangkap hewan, yakni seperti jala terkakar (terhampar), jerat terkakar atau tangguk terkakar. Akar yang saling berkaitan dinamakan seluk laka karena bentuknya sebagai laka yang berupa alat untuk tempat belanga yang berisi masakan.

Nama ukiran yang dibuat bervanasi dengan berbagai kombinasi dan perubahan komposisi dan penonjolan bagian-bagiannya umumnya memakai nama hewan, seperti tupai, kucing, harimau, kuda, ular dan rama-rama. Nama hewan itu Iazimnya ditambah dengan suatu kata yang melukiskan keadaan, seperti rama-rama bertangkap, kucing tidur, kijang balari, gajah badorong, kelelawar bergayut.

Penempatan motif ukiran tergantung pada susunan dan letak papan pada dinding rumah gadang. Pada papan yang tersusun secara vertikal, motif yang digunakan ialah ukiran akar. Pada papan yang dipasang secara horisontal, digunakan ukiran geometris. Pada bingkai pintu, jendela, dan pelapis sambungan antara tiang dan bendul serta paran, dipakai ukiran yang bermotif lepas. Sedangkan pada bidang yang salah satu sisinya berelung, dipakai motif ukiran akar bebas. Ada kalanya dipakai motif kumbang, mahkota, dan lain lainnya sebagai hiasan pusat.
Pemberian nama tampaknya tidak mempunyai pola yang jelas.

Umpamanya, motif yang sama tetapi berbeda jenis ukiran yang mengisi bidangnya akan memperoleh nama yang tidak ada hubungannya sama sekali, seperti antara singo mandongkak (singa mendongkak) dan pisang sasikek (pisang sesisir). Ukiran yang bernama kaluak paku (keluk pakis) jika disalin melalui lantunan kaca akan berubah namanya menjadi kijang balari. Demikian pula ukiran yang bernama ramo-ramo (rama-rama) jika disalin melalui lantunan kaca namanya berubah menjadi tangguak lamah (tangguk lemah). Bentuk motif ragam ukiran rumah gadang dapat dilihat (klik disini)
(http://pakguruonline.pendidikan.net/ukiran.html)

B. RANGKIANG

Setiap rumah gadang mempunyai rangkiang, yang ditegakkan di halaman depan. Rangkiang ialah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Ada empat macam jenisnya dengan fungsi dan bentuknya yang berbeda. Jumlah rangkiang yang tertegak di halaman memberikan tanda keadaan penghidupan kaum.

kompon5RANGKIANG

Bentuk rangkiang sesuai dengan gaya bangunan rumah gadang. Atapnya bergonjong dan dibuat dari ijuk. Tiang penyangganya sama tinggi dengan tiang rumah gadang. Pintunya kecil dan terletak pada bagian atas dan salah satu dinding singkok (singkap), yaitu bagian segi tiga lotengnya. Tangga bambu untuk menaiki Rangkiang dapat dipindah-pindahkan untuk keperluan lain dan bila tidak digunakan disimpan di bawah kolong rumah gadang.

Keempat jenis Rangkiang itu ialah:

  1. Si tinjau lauik (si tinjau taut), yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Tipenya lebih langsing dan yang lain, berdiri di atas empat tiang. Letaknya di tengah di antara rangkiang yang lain.
  2. Si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Tipenya gemuk dan berdiri di atas enam tiangnya. Letaknya di sebelah kanan.
  3. Si tangguang lapa (si tanggung lapar), yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Tipenya bersegi dan berdiri di atas empat tiangnya.
  4. Rangkiang kaciak (rangkiang kecil), yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Atapnya tidak bergonjong dan bangunannya lebih kecil dan rendah. Ada kalanya bentuknya bundar.

C. BALAIRUNG DAN MASJID

Balairung ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat para penghulu mengadakan rapat tentang urusan pemerintah nagari dan menyidangkan perkara atau pengadilan. Bentuknya sama dengan rumah gadang, yaitu diba ngun di atas tiang dengan atap yang bergonjong-gonjong, tetapi kolongnya lebih rendah dan kolong rumah gadang. Tidak berdaun pintu dan berdaun jendela. Ada kalanya balairung itu tidak berdinding sama sekali, sehingga penghulu yang mengadakan rapat dapat diikuti oleh umum seluas-Iuasnya.

kompon6BALIURANG (BALAI ADAT) DARI KELARASAN KOTO PILIANG YANG TERDAPAT DI BATIPUH, BEBERAPA KILOMETER DARI PADANG PANJANG.

Seperti dalam hal rumah gadang, maka kedua kelarasan yang berbeda aliran itu mempunyai perbedaan pula dalam bentuk balairung masing-masing. Balai rung kelarasan Koto Piliang mempunyai anjung pada kedua ujungnya dengan Iantai yang lebih tinggi. Lantai yang lebih tinggi digunakan sebagai tempat penghulu pucuk. Anjungnya ditempati raja atau wakilnya. Pada masa dahulu, lantai di tengah balairung itu diputus, agar kendaraan raja dapat langsung memasuki ruangan. Lantai yang terputus di tengah itu disebut lebuh gajah. Sedangkan balairung kelarasan Bodi Caniago tidak mempunyai anjung dan lantainya rata dan ujung ke ujung.

Balairung dari aliran ketiga, seperti yang terdapat di Nagari Tabek, Pariangan, yang dianggap sebagai balairung yang tertua, merupakan tipe lain. Balairung ini diberi labuah gajah, tetapi tidak mempunyai anjung. Bangunannya rendah dan tanpa dinding sama sekali, sehingga setiap orang dapat melihat permufakatan yang diadakan di atasnya.

Tipe lain dan balairung itu ialah yang terdapat di Nagari Sulit Air. Pada halaman depan diberi parit, sehingga setiap orang yang akan masuk ke balai rung harus melompat lebih dahulu. Pintu balairung diletakkan pada lantai dengan tangganya di kolong, sehingga setiap orang yang akan naik ke balairung itu harus membungkuk di bawah Iantai.

Balairung hanya boleh didirikan di perkampungan yang berstatus nagari. Balainya pada nagari yang penduduknya terdiri dan penganut kedua aliran kelarasan, bentuknya seperti balairung Koto Piliang, tetapi dalam persidangan yang diadakan di sana lantai yang bertingkat tidak dipakai. Ini merupakan suatu sikap toleransi yang disebutkan dengan kata “habis adat oleh kerelaan”.

kompon7MESJID BODI CANIAGO
kompon8MESJID KOTO PILIANG

Apabila balairung digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, maka masjid merupakan pusat kegiatan kerohanian dan ibadah. Masjid hanya boleh didirikan di nagari dan koto. Bentuk bangunannya selaras dengan rumah gadang, yakni dindingnya mengembang ke atas dalam bentuk yang bersegi empat yang sama panjang sisinya. Atapnya lancip menjulang tinggi dalam tiga tingkat. Di samping masjid, juga didapati pula semacam bangunan yang dinamakan surau. Jika masjid adalah milik nagari, maka surau adalah milik kaum. Surau digunakan juga sebagai asrama kaum laki-laki, duda, dan bujangan. Di surau itulah tiap kaum memberikan pendidikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak muda.

D. PEMEDANAN GELANGGANG DAN SASARAN

Pusat kegiatan duniawi ialah pemedanan, yaitu suatu medan atau lapangan luas yang terletak di luar perkampungan. Pemedanan merupakan wilayah yang tidak bertuan. Ia digunakan sebagai tempat menyelesaikan persengketaan antara orang seorang, antara kaum, dan atau antara nagari yang tidak mungkin diselesaikan penghulu masing-masing. Persengketaan yang dibawa ke pemedanan itu bukanlah persoalan hukum, melainkan persengketaan karena harga diri yang tersinggung, yang diselesaikan dengan perkelahian, baik dengan secara fisik maupun secara simbolik. Perkelahian simbolis umpamanya yang terdapat dalam kisah tambo tentang peraduan kerbau antara penduduk dan pendatang yang hendak menjarah.

Dalam perkelahian fisik, pihak yang bersengketa masing-masing membawa teman yang bertugas sebagai saksi atau sebagai pembantu untuk menggotong pulang yang kalah atau untuk membalas kecurangan yang mungkin dilakukan satu pihak. Masing-masing mungkin membawa pendekar yang menjadi jagoannya.

Aturan permainannya ialah orang yang bersengketa akan melakukan perkelahian satu lawan satu dengan disaksikan sahabat masing-masing. Lazimnya mereka tidak langsung berkelahi, tetapi berbicara lebih dahulu apa yang menjadi penyebab persengketaan itu. Apabila dengan dialog itu tidak mungkin didapat penyelesaian, mereka, akan melakukan perkelahian bebas dengan bersenjata atau tanpa senjata. Pendekar dari kedua belah pihak dapat melerai perkelahian itu jika menurut pertimbangan mereka, hasilnya akan tidak sesuai dengan materi penyebab persengketaan itu.

Akan tetapi, perkelahian itu bisa menghasilkan perkelahian massal, bila salah satu pihak melakukan kecurangan sehingga memancing teman yang curiga ikut tampil dalam perkelahian. Perkelahian massal yang sampai menjadi dendam yang berkepanjangan akan menjadi urusan ninik mamak masing-masing untuk mencari jalan perdamaian. Artinya, dalam persengketaan yang bersifat pribadi ini, tugas penghulu ialah menyelesaikannya dengan membuat perdamaian tuntas. Tidak ada yang salah tidak ada yang benar, demikian pula tidak ada yang kalah atau yang menang, dan tidak ada tuntut-menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi oleh persengketaan itu.

Lazimnya perdamaian ditutup dengan suatu perjamuan yang diadakan bersama oleh kedua belah pihak. Kalau terjadi lagi insiden setelah perdamaian maka hukum akan dilakukan menurut semestinya.

Orang perkasa yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang kecil boleh dikeroyok pada saat kesewenangan itu dilakukannya, tidak boleh pada waktu yang lain. Pengeroyokan pada waktu lain harus dilakukan dengan bersembunyi sehingga tidak seorang pun tahu. Akan tetapi, pengeroyokan yang tidak berdasarkan alasan yang tepat akan menimbulkan pembalasan oleh teman atau kerabat yang kena keroyok.

Di samping pemedanan, ada pula galanggang (gelanggang). Ia merupakan tempat permainan rakyat, baik perlombaan ada ketangkasan maupun peraduan hewan piaraan mereka. Pimpinan gelanggang dinamakan juaro (juara).

Guna tempat latihan ketangkasan atau permainan lainnya, di dekat surau dibangun pula suatu bangunan yang dinamakan sasaran. Bangunan itu bersegi empat tanpa dinding dan atapnya belah ketupat. Artinya, perabungnya mempunyai titik di tengah.

Sasaran tidak hanya digunakan kaum yang bersangkutan, tapi juga dapat digunakan anggota kaum lain sebagai tempat belajar pada salah satu pendekar terkemuka di bidangnya. Karena pada setiap sasaran tidak mungkin ditemukan juara yang mampu mengajar seluruh permainan rakyat, atau setiap sasaran mempunyai kelebihan tersendiri, maka dengan cara memberikan kesempatan kaum lain belajar pada setiap, terjadilah peng-eratan hubungan antara anak muda pada setiap kaum yang ada dalam nagari itu. Adakalanya anak-anak muda dari nagari lain dapat datang menuntut ilmu pada seorang juara di nagari itu.

———————————–
Referensi : A.A. Navis “Alam Terkembang Jadi Guru – Adat dan Kebudayaan Minangkabau” PT. Grafis Pers, 1984

Download :

Silahkan download artikel diatas dalam bentuk file word-document, klik disini

Baca juga

  • Artikel di atas juga dapat dibaca melalui e-book [klik disini]
  • Ragam Ukiran Minangkabau klik disini
  • Arsitektur Tradisional Minangkabau, Bentuk Budaya saling terkait klik disini
  • Arkeologi Hunian Arsitektur Semesta, klik disini

Tulisan ini dikirim pada pada Senin, Juli 2nd, 2007 6:40 am dan di isikan dibawah Arsitektur & Konstruksi. Anda dapat meneruskan melihat respon dari tulisan ini melalui RSS 2.0 feed. r Anda dapat merespon, or trackback dari website anda.

Oleh: Datuak Rajo Tanjuang | Maret 20, 2011

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.